Keterangan gambar: Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, didampingi Camat Stanislaus Kebesa. Bupati Lembata sedang memberi arahan kepada masyarakat di Balai Desa Kolipadan kecamatan Ile Ape.
LEMBATA: WARTA-NUSANTARA.COM-Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur didampingi sejumlah pimpinan OPD menyerahkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap ll dan tahap lll bagi masyarakat Kecamatan Ileape, yang dipusatkan di Desa Kolipadan, Sabtu, (20/6/2020).. Saat penyerahan BLT secara simbolis, Bupati Sunur, selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19, kepada Masyarakat Kecamatan Ile Ape juga menyampaikan hasil perkembangan eskalasi bertambahnya 2 orang reaktif Rapid Test.
Lebih lanjut, Bupati Sunur menjelaskan bahwa melalui hasil rapid test yang dilakukan terhadap para penumpang KMP Ile Mandiri yang beberapa hari lalu tiba di Lembata itu, ada penabahan 2 orang lagi yang reaktif Rapid test. Dengan bertambahnya 2 orang lagi ini maka total orang yang reaktif rapid test di Lembata sudah 10 orang,”ungkap Bupati Sunur. 20/6/2020
Hadir saat itu, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, rombongan OPD, Camat Ile Ape Stanislaus Kebesa ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Lembata, Ny Yuni Damayanti Sunur, Ketua TP, PKK Kecamatan Ile Ape, Maria Magdalena Wutun, para tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kecamatan Ile Ape.
Terhadap 10 orang yang positif rapid test Bupati Lembata kepada media usai menyerakan dana BLT Tahap dua dan tiga di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape mengatakan bahwa 10 orang yang rekaktif Rapid test ini mereka akan tetap menjalankan karantina mandiri di rumah atau di desanya masing-masing ,”kata Bupati Sunur
Dikatakanya bahwa, pemerintah kabupaten Lembata akan mengambil langkah kebijakan terhadap orang-orang yang reaktif Rapid test ini untuk harus kembali di karantinakan secara mandiri. Dan kelihatanya ada banyak Desa yang belum mau menerima. Akan tetapi ini adalah aturan kebijakan edaran Gubernur Ntt untuk, sehingga desa harus bisa terimah orang-orang yang reaktif Rapid untuk dikarantinakan di Desa.,”ucap Bupati Sunur
Terhadap orang-orang yang reaktif pihak Pemerintah Desa boleh mempunyai inisiatif untuk karantinakan mereka di rumahnya masing-masing atau di karantina terpusat di kecamatan.
Bupati Sunur mengatakan, Pemerintah Daerah juga tentu akan menyiapkan tim pengawasan disetiap kecamatan. Untuk itu saya berharap agar kita semua harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian. Pengendalian yang dimaksud adalah, mewajibkan masyarakat harus memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.
Apa yang kita lakukan ini adalah untuk mematuhi aturan edaran surat Gubernur Nusa Tenggara Timur ini, dan apabila dalam waktu dekat kalau resiko penularan covid-19 ini meningkat lagi di Lembata maka jelas kita akan menyampaikan hal ini kembali kepada Gubernur Nusa Tenggra Timur,”ungkap Bupati Sunur
Bupati Sunur kepada masyarakat Kecamatan Ile Ape mengatakan bahwa Tim pemantauan dan pengawasan Covid-19 yang ditugaskan disemua wilayah Kecamatan itu akan dilibatan termasuk seluruh kepala OPD yang selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai kordinator penanganan Covid-19 di wilayah kecamatan. Untuk mendukung kerja tim maka kita akan segera menganggarkan biaya untuk tim pos pengendalian sampai ke tingkat Desa. Nanti tim kecamatan bersama kordinator memantau wilayahnya masing-masing,”ujar Bupati Sunur
Soal 10 orang yang reaktif Rapid ini kita akan karantinakan secara mandiri dan kalaupun kedepanya ada penambahan lagi itu, tergantung kita melihat dari arus penyeberangan KMP Ile Madiri yang menghantar para penumpang dari Kupang ke Lembata. Apabila masih ada yang reaktif rapid berarti kita harus melakukan evaluasi trayek perjalanan KMP Ile Mandiri ini. KMP Ile Mandiri yang bertolak dari pelabuhan Kupang, Alor, Solor, Deri, Lembata dan Larantuka ini Kalau tidak di protekesi denga baik maka sudah tentu eskalasi reaktif Rapid pasti akan meningkat lagi. Buktinya baru satu kali jalan Lembata sudah 10 orang reaktif. Nanti kita akan lihat lagi apakah orang-orang yang potensial positif rapid ini mereka kena waktu ditempat asalnya atau mereka kena pada saat naik kapal Fery.
Dengan demikian maka kita juga perluh melakukan rapid test terhadap ABK kapal Fery dan kapal lokal lainya yang nanti akan kita buka pelayaranya minggu depan ini. Sehingga semua awak kapal harus di Rapid dulu,”ujar Bupati Sunur
Sunur menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Rapid test yang kita lakukan itu guna mendeteksi orang-orang yang baru masuk ke Lembata. Sehingga kita bisa tahu jelas berapa orang yang berpotensi reaktif.
Sementara Rapid test dan test Swab sekarang di kupang juga sudah tidak melayani lagi. Sehingga dengan kondisi ini kita di Lembata harus lebih ketat dalam melakukan pemantauan terhadap mereka yang reaktif rapid ini. Apabila selama 10 hari ada gejala lainya, maka kita harus segera lakukan tets Swab dan langsung isolasi orang tersebut di RSUD Lembata,”jelas Bupati Sunur
Bagi siapa saja yang masuk ke Lembata Rapid tes tetap kita lakukan. Karena diantara 100 orang yang datang ke Lembata kemungkinanya ada 2 atau 3 orang yang berpotensi reaktif tanpa gejala. Karena kebanyakan orang tidak mau jujur mengatakan penyakitnya,”ungkap Bupati Sunur
Saya berharap agar kalau ada masyarakat yang mengalamu geajala batuk terus menerus itu harus segera lakukan pemeriksaan terhadap layanan kesehatan terdekat supaya kita bisa monitor perkembangan orang itu. Begitu juga Kepada Masyrakat yang hendak ke Lembata, mestinya paham dengan pemerikasaan Rapid tets karena Rapid ini hanya berlaku 3 hari. Lewat dari hari ke 3 itu sudah kadaluarsa,”ujar Bupati Sunur.
Ia menambahkan bahwa di Kabupaten Lembata Rapid test yang disiapkan itu hanya untuk orang Lembata yang mempunyai KTP Lembata dan itu yang akan kita gratiskan.
Soal pengglontoran BLT tahap berikutnya, Bupati Lembata
mengatakan bahwa tergantung anggaran yang ada di Desa, kalau ada dana Desa yang sudah habis terpakai maka Desa juga wajib menyampaikan secara jujur kalau uangnya sudah habis. Sehingga kita bisa surati Kementrian untuk menyampaikan bahwa desa ini dananya habis sehingga tidak dapat membagikan BLT di Desa tersebut,
Lajut Sunur, soal uang itu kita bisa pikirkan hanya sekarang mangemenya harus di perhatikan. Kita tidak bisa memaksakan Desa untuk harus wajib membagikan BLT. Memang aturan menghendaki Desa wajib memberi tapi harus dilihat dengan kondisi uang yang ada di desa.”ujar Bupati Sunur
Untuk trsnsportasi lokal itu, kita sudah buka sesuai edaran Gubernur namun nanti kita akan lihat dulu, kalau eskalasi ptonesi Rapid test-nya meningkat maka saya harus hentikan,”tegas Bupati Sunur.
Sebagai pemimpin saya tetunya harus bisa memberikan jaminan ketentraman kepada masyarakat saya, dan sala satu ketentraman masyrakat yang dimaksud itu adalah kesehatan. “Masyarakat tidak boleh takut. Karena berdasarkan aturan dalam keadaan dan kondiai tertentu, sebagai kepala daerah tentu wajib mengambil kebijakan untuk menyelamatkan daerahnya dan masyarakatnya,”demikian tutup Bupati Sunur**WN02**
