ADVERTISEMENT

Catatan Akhir Tahun: Evaluasi Kritis Dari “Dalam” Untuk Pemerintah NTT

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi dalam sebuah kesempatan kampanye di Kabupaten Ende, tahun 2018. Foto: Joey Rihi Ga

Oleh Pius Rengka

google.com, pub-8821474514474742, DIRECT, f08c47fec0942fa0

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM-Tahun 2020, sebentar lagi berakhir. Berakhirnya tahun 2020, menyisakan sejumlah risau dan pertanyaan. Terutama pertanyaan yang terkait dengan progress pembangunan setahun berjalan.

Misalnya, ditanyakan, sudah seberapa jauhkah perubahan yang berhasil dikerjakan sebagaimana sebelumnya diproyeksikan pemerintah tahun 2020? Perubahan apa saja yang dianggap signifikan untuk kesejahteraan rakyat NTT? Apa kiranya hambatan dan tantangan yang dialami? Bagaimana pula Pemerintah NTT memecahkan aneka masalah yang dihadapinya itu? Apakah rejim ini, terkategori rejim decicive ?

RelatedPosts

Pertanyaan-pertanyaan ini, kiranya sanggup diungkapkan melalui tulisan sederhana catatan akhir tahun sebelum kita menyongsong tahun 2021. Tulisan ini, pun terus terang, menggunakan basis informasinya dari tumpukan pengalaman setahun penulis bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Itulah sebabnya, di bagian judul tulisan ini, saya sengaja menggunakan tanda petik pada kata dalam. Pada kata dalam ini, mungkin saja tulisan saya ini terbimbing dan terjebak oleh kondisi internal yang saya alami saban hari bersama Gubernur dan Wakil, atau bahkan mungkin pula saya dapat larut dalam pusaran kekuasaan, yang berarti bahwa tulisan ini sangat berpeluang kehilangan netralitas dan daya kritis.

Di pihak lain, kata dalam, juga bermakna sebagai pemahaman (understanding), bahwa saya sungguh memahami agak detail apa yang dipikirkan dan dilakukan Pemerintah serta mengetahui persis hambatan serta tantangan yang dihadapinya.

Maka, sebaiknya tulisan catatan akhir tahun 2020 pembangunan NTT ini dimulai dengan pernyataan berikut ini. “Tidak ada pembangunan efisien dan efektif tanpa ada sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas dinas atau lintas lembaga. Bahkan tak ada pembangunan efisien dan efektif tanpa melibatkan tiga unsur penting yang disebut pilihan rangkap tiga (triple helix) dalam medan sosial yaitu masyarakat (civil society), pemerintah (government/state) dan dunia usaha (market/private sector).

Pernyataan ini perlu dicatat pertama, karena Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi selalu mengucapkan hal itu di mana dan ke mana saja mereka melakukan kunjungan kerja. Gubernur menambahkan, lembaga-lembaga gereja atau lembaga keagamaan, baginya sangat strategis sebagai kawan kerja pembangunan. Karena itu pemerintah selalu serius mengajak seluruh komponen lembaga keagamaan sebab komponen ini dapat bertindak sebagai pusat gravitasi gerakan sosial.

Mengajak gereja atau lembaga keagamaan, tentu saja, bukan tanpa alasan jelas. Mereka adalah entitas sosial yang dari panggilan esensial kenabian atau kerasulannya untuk membawa umatnya ke jalan perubahan yang membebaskan melalui seluruh siar agamanya. Sehingga gerakan kolaboratif dan sinergitas dengan pemerintah itu diharapkan akan menimbulkan perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi membuka akses dan kontrol terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gubernur dan Wakil Gubernur tak hanya mengajak peran lembaga keagamaan, tetapi juga mendorong kelompok berkepentingan lain agar secara bersama-sama bergerak dalam satu derap langkah perubahan sesuai visi Pemerintah NTT, yaitu NTT Bangkit NTT Sejahtera.

Lembaga keagamaan tak hanya diajak bekerja sama (cooperation), tetapi juga didorong untuk bekerja bersama-sama (work together) demi kemajuan NTT, untuk didedikasikan pada kebaikan bersama. Kemajuan NTT berarti ada perubahan nyata dan loncatan terstruktur dari kondisi miskin (yang membelum) ke kesejahteraan rakyat ( yang menyudah). Untuk kepentingan itu, Gubernur dan Wakil, selalu mengkonstruksi reparasi birokrasi agar liat, solid dan lentur. Dari sinilah Gubernur NTT membangun kosep superteam, bukan superman.

Namun, saya mencermati bahwa visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bukan tanpa problem. Problem kasat mata terutama dalam proses pendaratannya (grounded) ketika Gubernur dan Wakil dihadapkan dengan team kerja yang bertugas untuk mendaratkan rencana besar ini ke dalam aksi konkrit di lapangan.

Meski strategi besar (grand design) yang dibangun diduga akan memungkinkan rakyat NTT sanggup keluar dari lilitan belenggu kemiskinan, tetapi grand design hebat itu mesti dikerjakan oleh manusia konkrit (birokrat). Grand design pembangunan NTT telah dicantumkan dalam teks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tetapi grand design ini mesti dikerjakan oleh team kerja yang solid dan kuat dengan impian serupa dan sebangun dengan gubernur/wakil. Di sinilah letak soal pertama.

Pada tahun 2020 awal, tampak jelas Gubernur dan Wakil, melakukan bongkar pasang jajaran birokrasi mulai dari eselon II dan III tanpa anasir sekat sosial terberi. Bongkar pasang ini dikerjakan serius oleh perangkat daerah yang bertugas untuk itu (Badan Kepegawaian Daerah/BKD). Tetapi, bahaya yang mungkin muncul ialah konstruksi birokrasi sangat mungkin tergoda atau terbimbing oleh masukan atau pertimbangan romantisme emosional yang relative kurang sensitive terhadap makna utama reformasi birokrasi. Maka kegagalan melakukan konstruksi birokrasi justru mungkin memacetkan lajunya operasionalisasi kerja besar yang didambakan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Untuk menghindari cacat makna atau bias tujuan reformasi birokrasi, saya melihat Gubernur dan Wakil, pertama-tama keduanya membebaskan diri dari konteks sekat-sekat sosial dalam proses rekruitmen dan placement staf. Caranya, Gubernur dan Wakil menggunakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan seleksi staf dan placement actor birokrasi agar menempatkan orang yang tepat pada tempat yang pas.

Anggota Pansel adalah para intelektual dari kampus yang mumpuni. Meski demikian, pergantian dan penempatan actor birokrat tak selalu seiring dengan perubahan kultur birokrasi. Karena itu, reformasi birokrasi memang gampang diucapkan atau enteng dikutip dari text book, tetapi reformasi birokrasi selalu pada dirinya sendiri terbentur perubahan kultur birokrasi selama ini. Perubahan kultur membutuhkan waktu adaptasi sehingga superteam sampai pada level sensitive dengan style leadership Gubernur dan Wakil. Gubernur Victor menganut semangat demokrasi dromokrasi. Artinya pemerintahan dari kecepatan untuk kecepatan dan oleh kecepatan. Karena baginya, kecepatan itu adalah nilai serentak dengan itu adalah mutu.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika menjumpai Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat, Pr di Istana Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Sabtu (5/9/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

Dalam cermatan saya, sepanjang setahun belakangan, tampak ada di antaranya yang relative cepat beradaptasi. Jumlah mereka tidak banyak. Tetapi, lainnya terkesan masih membutuhkan tambahan waktu sampai mereka sangat siap adaptif.

Sedangkan reformasi birokrasi di level eselon III dan IV, diharapkan sinkron dengan ajaran Max Weber perihal birokrasi legal rasional. Artinya, rekruitmen birokrat selain mematuhi hukum-hukum legal, tetapi juga harus rasional agar sinkron dan adaptif dengan visi dan misi Gubernur/Wakil.

Infrastruktur Jalan Raya:

Pada bagian infrastruktur jalan raya, terutama jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTT, telah tampak jelas perubahan signifikan. Dari total 990 km jalan rusak berat, kini sebagian besar telah tuntas dikerjakan. Sedikitnya 645 km telah tuntas.

Contoh, jalan provinsi di Kecamatan Boleng yang menghubungkan jalur utara ke tengah Labuan Bajo, Boleng, Pacar, Golowelu Barat, sampai Golo Welu, Kabupaten Manggari Barat, tuntas tahun 2021. Begitu pun jalan provinsi di jalur Elar Borong, Bealaing Mukun, di Manggarai Timur, 80 persen dikerjakan tuntas.

Jalan Provinsi di Kabupaten Sumba Timur bagian selatan, diperlebar agar memudahkan akses masyarakat dari tujuh kecamatan di daerah itu. Masyarakat tepi selatan Sumba Timur bermuhibah relative lebih cepat mencapai Waingapu, ibukota Sumba Timur.

Jalan provinsi Bokong Lelogama, Kabupaten Kupang, 70-an km sudah tuntas dikerjakan. Padahal, 61 tahun Provinsi NTT dibentuk, jalan di lintas tengah Kabupaten Kupang itu tak pernah diurus sama sekali.

Akses jalan provinsi Riung SoA Bajawa diperlebar (12 meter), sehingga waktu tempuh berkurang signifikan dari biasanya ditempuh 2 jam, kini tersisa 1 jam waktu tempuh. Jalan provinsi ke destinasi wisata Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan tuntas tahun 2021. Selema ini waktu tempuh menuju ke Fatumnasi satu jam. Nantinya, waktu tempuh SoE Fatumnasi, 35 menit.

Begitu pun jalan provinsi di Alor. Curahan dana ratusan miliar ke situ. Rakyat Alor pesisir menuntut pemerintah provinsi untuk segera mengerjakan jalan provinsi karena 15 tahun belakangan jalan provinsi di daerah ini buruk sekali. Sengsara bukan main. Padahal di sepanjang pesisir Ibukota Kalabahi, banyak obyek wisata yang mempesona.

Meski pun jalan di Pulau Semau, baru dikerjakan tuntas tahun 2021, tetapi rintisan pelebaran jalan sudah dimulai ketika saya pergi ke Otan dan Liman, pekan lalu. Informasi yang diperoleh, Gubernur dan Wakil Gubernur telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR. Pemerintah pusat terlibat untuk pengerjaan jalan lingkar luar Pulau Semau. Sedangkan kabupaten dan provinsi menyelesaikan seluruh jaringan tengah yang menghubungkan desa dan kecamatan di pulau depan Ibukota Provinsi ini.

Pertanian:

Sejak awal tahun 2020, Pemerintah NTT mencanangkan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Empat bulan belakangan, di beberapa tempat di TTS, Kabupaten Kupang, Malaka, Belu, TTU, Manggarai Barat, Manggarai Timur, program TJPS ini sudah membuahkan hasil.

Meski demikian, tanda-tanda kehidupan dan perubahan itu belum seluruhnya menjawab harapan Gubernur NTT karena koordinasi, kolaborasi dan sinergitas lintas sector belum maksimal, tetapi perubahan-prubahan kecil telah menyata. Akibatnya, luas lahan garapan untuk program TJPS belum sesuai dengan proyeksi awal, meski sudah 10 kali Gubernur NTT melakukan panen perdana.

Luas lahan yang direncanakan awal 100.000 ha tahun 2020, tetapi kecenderungannya belum menjanjikan. Tantangan yang menghadang ialah kinerja perangkat kerja di kabupaten dan desa. Karena itu intervensi provinsi masih patut terus digalang lebih kuat tahun 2021 agar proyeksi program TJPS ini mencapai 50 persen tahun 2021.

Namun, catatan menarik justru datang dari lembaga gereja (Protestan maupun Katolik). Dua gereja Kristen ini mulai tampak di Kabupaten Kupang (Pariti dan sekitarnya). Pendeta dedikatif yang bertugas di Pariti memahami makna dan nilai guna penting tanam jagung di kawasan uji cobanya. Dalam panen perdana Gubernur, November awal 2020, pendeta bersama jemaat jangkauannya menggarap TJPS di atas lahan 7 ha dari lahan kosong tersedia 400 ha. Sedangkan lahan potensial di seluruh Kabupaten Kupang plus minus 6780 ha.

Bupati Kupang berjanji dan agak bertekad mendukung program TJPS ini. Kata dia, tahun 2021 lahan pertanian yang digarap mencapai 375 ha. Meski relative kecil, tetap apa daya hanya segitu kekuatan dayanya.

Dukungan serupa dating dari umat katolik paroki Datak di Manggarai Barat. Pastor Benny Jaya,Pr menanggapi positif program TJPS ini. Pastor Benny Jaya didukung kuat oleh Uskup Manggarai, Mgr. Sipri Hormat,Pr. Romo Benny menyambut program TJPS ini dengan program “Paroki Lautan Jagung”.

Romo Benny bersama umat Paroki Datak, Lembor Manggarai Barat, hingga pecan terakhir Desember 2020 telah menggarap 100 ha lahan jagung dari total 4000 ha yang direncanakan. Romo Benny menyebutkan, Bapak Uskup Manggarai telah menjadikan Paroki Datak sebagai pilot projek untuk program TJPS. Jika program paroki lautan jagung berhasil baik, maka Bapak Uskup Manggarai berjanji menggalang seluruh umat katolik di Keuskupan Manggarai (tiga Manggarai), untuk bekerja sama dengan berbagai pihak secara massif mendukung program TJPS ini.

Hal serupa terjadi di Flores Timur, khususnya rakyat di Pulau Solor. Tahun 2020, dalam satu serial kunjungan kerja di Pulau Flores, Gubernur Victor berkunjung dan menginap di Pulau Solor. Gubernur bersama perangkat daerah provinsi dan kabupaten menginap semalam di rumah rakyat di Pulau Solor.

Gubernur menyerukan agar rakyat Solor Bangkit dan memaksimalkan seluruh potensi alam yang indah di Pulau Solor baik untuk kepentingan masifikasi tanaman jagung dan kelor, tetapi juga menggarap serius seluruh potensi pariwisata alam yang menawarkan pantai indah di pulau itu.

Para tokoh di situ, menyambut baik ajakan Gubernur NTT ini. Mereka pun menyebutkan, Gubernur Victor Laiskodatlah gubernur pertama yang menginap di rumah rakyat di pulau sangat kering itu.

Menurut Gubernur, jalan antarkecamatan dan desa di Pulau Solor akan dirapikan (kata dirapikan ini biasa diucapkan Gubernur) tahun 2021. Gubernur melakukan tanam perdana kelor di lahan 6 ha di pulau itu.

Pariwisata:

Kecuali Labuanbajo yang telah dipatok sebagai destinasi pariwisata super prioritas, progres pengerjaan infrastruktur yang diintervensi pemerintah pusat di kota itu pun kian sempurna.

Labuanbajo menjadi satu-satunya kota di NTT yang dikunjungi Presiden Jokowi berulang kali. Jalan lingkar luar Kota Labuanbajo yang menembus sampai Pelabuhan multifungsi Waekelambu dibenah habis-habisan. Penataan jalan dalam Kota Labuanbajo pun dirapikan, hingga mencapai lokasi Golo Mori.

Tampak jelas, pengerjaan jalan dan penataan ruang dilakukan sangat serius karena Labuanbajo dirias untuk menyongsong ASEAN Summit dan G-20 tahun 2023. Destinasi pariwisata Labuanbajo tak pernah jauh dari campur tangan pemerintah pusat. Labuanbajo pun tak pernah sepi dari kunjungan gubernur dan para pejabat kementrian.

Penulis bersama Ketua Dekranasda NTT, Ny. Julie Sutrisno Laiskodat usai perayaan HUT ke 62 NTT di Aula Rujab Gubernur NTT, Minggu (20/12/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

Pertemuan koordinasi destinasi bidang pariwisata yang dipimpin Menko Luhut Pangaribuan di Hotel Fairmont, Jakarta, 27 November 2020 silam, telah memastikan percepatan (akselerasi) pembangunan Kota Labuanbajo. Jaringan listrik harus dipastikan selesai paling lambat medio 2022. Labuanbajo akan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang ditaburi cahaya listrik tanpa kabel listrik di udara. Semua kabel listrik dibenam dalam tanah sehingga udara Labuanbajo nir kabel listrik.

Hal itu dilakukan agar Indonesia kompetitif dengan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Karena itu Indonesia, melalui Labuanbajo diciptakan sebagai kawasan wisata yang tenang penuh kedamaian. Dukungan APBN untuk konstruksi pariwisata Labuanbajo mencapai 10.23% dari total dana APBN yang bakal dikucurkan senilai Rp. 9.956 triliun.

Tantangannya, menurut Menteri BUMN Eric Thohir, ialah persebaran lalu lintas domestik belum merata. Khusus Labuanbajo, landasan pacu bandara Komodo diperpanjang supaya pesawat berbadan lebar dapat landing and takeoff dengan aman dan nyaman.

Sementara itu, pembangunan pariwisata di 45 destinasi pariwisata lain di NTT terus dikembangkan, antara lain Pantai Otan, Pantai Liman di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Pantai Nembrala, Mulut Seribu dan Bo’a di Kabupaten Rote, Kelimutu di Kabupaten Ende, Kampung Megalitik Bena dan Riung di Ngada, dan pembenahan signifikan di kampung Lamalera tempat komunitas pemburu ikan paus saban tahun di Kabupaten Lembata.

Pembangunan 7 cottage di Fatumnasi yang eksis dibangun agar wisatawan mancanegara dan local dapat nyaman akses ke hutan wisata alam Gunung Mutis, SoE dan sekitarnya dalam skema community base tourism (CBT). Rerata harga tiap kamar cottage Rp. 250.00/day. Sedangkan cottage yang dibangun masyarakat setempat pun mulai tampak hidup, ketika arus kunjungan ke destinasi wisata alam Fatumnasi kian bergeliat.

Akses jalan menuju ke sejumlah lokasi destinasi pariwisata itu, kini dibenahi serius. Komponen pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) terlibat secara kolaboratif dan sinergis.

Kesehatan:

Catatan sangat penting di bidang ini ialah ketika status endemic malaria di seluruh NTT kian turun tajam dari tahun 2019. Tersisa Pulau Sumba terutama Sumba Barat Daya. Tampaknya endemik malaria masih belum bergeser jauh. Sedangkan stunting di NTT tahun 2019 mencapai 42 persen, dan kini tahun 2020 tersisa 22,3 persen dari total penduduk miskin. Gubernur bertekad, stunting harus tuntas usai masa jabatannya tahun 2023.

Kecuali itu, kabar paling spektakuler ialah ketika tahun 2020 ini, Provinsi NTT telah memiliki laborotarium biomolekuler pertama di Indonesia. Laboratorium ini diresmikan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, di Undana, Jl. Jend. Soeharto, Jumat (16/10/2020).

“Saya mengapresiasi sinergi dan kolaborasi masyarakat dan pemerintah NTT dalam meningkatkan akses layanan pemeriksaan specimen Covid-19 ini,” kata Menteri waktu itu.

Gubernur NTT menyatakan, dengan adanya loboratorium biomolekuler di NTT, maka sejak hari itu , pemerintah provinsi menggratiskan layanan pemeriksaan menggunakan alat tes diagnostic cepat maupun pemeriksaan specimen usap guna mendeteksi penularan covid-19.

Catatan progress lain seperti sawah garam industry, perikanan dan pabrik colkat khas NTT, telah diberitakan luas di berbagai media massa.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat dan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi dalam sebuah kesempatan kampanye tahun 2018 silam.

Catatan Akhir:

Sebentar lagi kita memasuki gerbang tahun 2021. NTT Bangkit NTT Sejahtera kian tampak seperti semburat cahaya sinar terang yang menyembul dari lorong gelap kemiskinan NTT. Jika 62 tahun NTT selalu dikenal dan bahkan dikenang sebagai provinsi serba miskin, bodoh, terbelakang, kini tampaknya, NTT dikenal sebagai provinsi kaya karena kaya sumberdaya alam, kaya sumberdaya kelautan, kaya destinasi pariwisata dan ragam budaya kreasi tenunan yang menyiratkan filosofi kaum mama di barisan belakang. Melalui larik-larik benang tenunan, mereka merajut untaian filsafat kehidupan, juga keakraban manusia dan alam, dan pesona ritus pemulihan relasi manusia alam dan pencipta warisan leluhur.

Dalam ujian disertasi doctoral, Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat, mengungkapkan 45 destinasi pariwisata sangat unggul di NTT. Menurutnya, pesona wisata di sini tak ada di dunia lain selain di NTT.

Dirinya mengenang masa kecil, sebagai bagian dari sejarah nasib yang melata miskin bersama kaum tertindas dan terbelakang. Tetapi kini, ia telah melanglang buana ke seluruh dunia, menyaksikan dari dekat destinasi pariwisata pegunungan Alpen di Swiss. Melihat pesona pantai buatan di Hawai dengan tarian hula-hula, juga pesona rumput kering di Newzeland, atau sebut saja tempat lain di mana di dunia ini. Tetapi eksotisme alam, atraksi budaya, kreasi tenunan ikat, dan ragam relasi cultural humanis, dokumen ritus adat yang tersimpan di kampung-kampung tua, sudah amat jarang ditemukan di daerah lain. Tetapi NTT, kini kian bangkit dan kian sejahtera.

Hari ini mungkin kita masih lapar. Hari ini kita mungkin masih risau dan galau akan hari depan. Tetapi tahun 2021, raksasa NTT itu bangkit dari lelap tidur nan panjang karena petugas penggugah sebelum ini asyik mengurus diri sendiri. Dia tak mengurus becus potensi wilayah ini, karena tuan rumahnya sendiri, tergoda oleh panggilan tangisan kemiskinan masa silam hidupnya.

Tahun 2021, energy baru dan terbarukan mulai bergeliat ketika proposal Gubernur NTT dibukukan dalam buku rencana pembangunan nasional di Bappenas. NTT menjadi Taman Energy Terbarukan Indonesia. Itu berarti Pulau Sumba tak lagi hanya dikenal sebagai tempat darimana terdengar ringkik kuda sandlewood turun bukit sambil menungging hasrat birahi. Tetapi Sumba menjadi nusa bunga harapan yang menjajikan tata lingkungan bersih tanpa polusi energy fosil.

Sementara di bidang politik, capaian yang menyenangkan terjadi ketika fungsi unifying government tercapai. Konflik politik minus. Tetapi penegakan hukum jalan terus, karena itu harus. Korupsi harus minus. NTT dibukukan sebagai tiga besar dari lima provinsi pengendali korupsi terbaik Indonesia. Padahal sebelumnya, 20 tahun belakang NTT dikenal sebagai provinsi terkorup ketiga versi ICW. Koruptor harus bertanggung jawab dan menjawab tanggungannya atas kelakuannya sendiri. Aparatus penegak hukum diminta untuk menegakkan hukum sesuai hukum yang berlaku, tak peduli siapa pelanggarnya.

Tahun 2021, kita berharap banyak agar langkah provinsi ini keluar dari belenggu rantai kemiskinannya. Belenggu itu sakit nian. Kaki provinsi miskin yang dipasung kian lama, perlahan longgar. Penduduk mulai merasakan oase di padang gurun harapan. Mereka kian melihat terang, bagai tiga raja dari Majus yang dibimbing cahaya terang bintang di langit biru. Viva NTT, viva democratia.***

Catatan : Opini Jurnalis Senior Pius Rengka dengan topik, Catatan Akhir Tahun: Evaluasi Kritis Dari “Dalam” Untuk Pemerintah NTT, telah dimuat di Media,selatanindonesia.com, Selasa,22 Desember 2020. Namun dipandang penting untuk dibaca oleh siapapun, khususnya publik NTT, maka dimuat kembali pada Media, warta-nusantara.com, Kamis, 30 Desember 2020.

Share this:

Related Posts

Next Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *