LABUAN BAJO : WARTA-NUSANTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA-RKPD) Tahun Rencana 2022, Jumat (12/03) di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Demikian laporan Wartawan Warta Nusantara, Syarif ab dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat,12/3/2021.
Kegiatan konsultasi publik RA-RKPD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng dan dihadiri Ketua DPRD Martinus Mitar, Plh. Sekda Fransiskus S. Sodo, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Lingkup Pemda, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemda Manggarai Barat, Para Direktur BUMD, Direktur BPOP Labuan Bajo – Flores, Para Pimpinan NGO dan Tokoh Masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan hari ini merupakan suatu kewajiban kita bersama, untuk itu saya sangat berharap agar kita mampu mengikutinya dengan baik karena kontribusi pemikiran dari banyak pihak akan sangatmembantu dalam penyempurnaan kualitasperencanaan yang kita hasilkan,” ucap Wabup Yulianus Weng dalam arahannya.
Dia mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesual potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah kabupaten Manggarai Barat. “Untuk itu partisipasi peserta khususnya dalam proses perencanaan ini merupakan hal yang sangat penting,” ungkanya.Tahapan Forum Konsultasi Publik ini merupakan penjaringan/ masukan upaya dari instansi/lembaga terkait maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022, lanjut Wabup Mabar
Dijelaskannya isu tentang pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, penanganan pertanian dari hulu sampai hilir, pendidikan dan kesehatan, pariwisata, investasi dan infrastruktur, serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder.
“Pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikansumbangan pemikiran, sehingga melalui forumkonsultasi publik Rancangan Awal RKPD tahun rencana 2022 ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipadukan dengankebijakan dan program pembangunan pemerintahdan analisis para teknokrat di berbagai bidangpembangunan,” jelas Yulianus Weng.
Disamping itu, lanjut Wabup Mabar yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan, yang diharapkan mampuwilayah mengoptimalkan pemanfaatan potensiserta menjawab permasalahan dan kebutuhan ditahun 2022.
“Visi yang kami usung dalam program kerja kamisaat ini adalah “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”. Melalui Visi ini kita menginginkan agarsemua pihak dapat bekerja sama untuk mengejarketertinggalan wilayah kita dalam pembangunan,” jelas Wabup Yulianus Weng
Ia menjelaskan Indikator makro ekonomi kabupaten Manggarai Barat saat ini masih menunjukan angka statistik yang belum maksimal. Kondisi ini menunjukan masih ada kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.Kemudian Persentase kemiskinan kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 masih berada pada angka 17,71 %. Tingkat pengangguran terbuka kita masih berada pada angka 3,72 %. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan potensi yang dimiliki oleh daerah kita. “Data statistik ini menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil kurangrealistis, kurang efektif dan belum memiliki dayaungkit yang besar untuk menyelesaikanpermasalahan-permasalahan mendasar di atas,” lanjutnyap
Selain itu, data statistik juga menunjukan bahwa pembangunan manusia Manggarai Barat hanya sebesar 63,89%. “Nilai tersebut menjadikan Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kategori sedang,” katanya Ini menunjukan bahwa masih ada masalah- masalah pembangunan indeks kabupaten yang harus diselesaikan oleh pemerintah, sepertirendahnya kualitas pendidikan, kualitas kesehatandan kualitas perekonomian masyarakat kita.
Wabup Mabar menginginkan kepada seluruh peserta untuk benar-benar memanfaatkan forum ini, menyampaikan ide dan saran demi penyempurnaan kualitas perencanaan dilaksanakan di wilayah kita. Fungsi pengawasan menjadi titik krusial bagi penciptaan pemerintahan yang baik (Good Governance), karena mempersempit ruang bagi terjadinya penyimpangan kebijakan.Dalam implementasinya, pemerintah melaluiorganisasi perangkat daerah diupayakan untukdapat bergerak selaras, terintegrasi dengansasaran utama pembangunan pada pemulihanekonomi pasca pandemi Covid-19.
Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran. “Dengan demikian masyarakat kita dapat segera keluar dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ucapnya.Berangkat dari uraian di atas, maka tema kerjapemerintah daerah tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan penguatan sistem Pelayanan Dasar.” JelasnyaKeseluruhan indikator yang digunakan dalamevaluasi tentunya memiliki hubungan yang cukuperat jikalau kita menginginkan wilayah kitamenjadi wilayah yang maju dan mampu bersaingdengan wilayah maju lainnya di Indonesia.
“Proses evaluasi yang kami sampaikan bertujuan agar kita semua mau berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di wilayah Pemerintahan kabupaten Manggarai Barat,” katanya.Sehingga proses perencanaan yang akan kita mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, benar-benar kita lihat dan kita cermati lalu kita aplikasikan melalui rencana kerja Pemerintah Daerah di tahun 2022, pungkas Wabup Mabar Yulianus Weng . **(WN-Syarif ab).**
