MERAUKE, WARTA NUSANTARA– Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT meminta kepada masyarakat untuk diberikan waktu 100 hari bersama wakilnya, H. Riduwan membenahi kembali Merauke yang mengalami keterpurukan dari berbagai aspek dalam lima tahun terakhir.
“Sumpah saya dengan Tuhan Yesus hanya bekerja untuk melayani masyarakat di 179 kampung, 11 kelurahan serta 20 distrik,” ungkap Bupati Mbaraka saat ditemui Warta Nusantara Jumat (12/3/2021).
Dikatakan, setelah membenahi beberapa pekerjaan beberapa minggu kedepan, ia akan berangkat ke Jakarta mencari uang, agar negeri ini harus maju,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, ketika menjabat Bupati Merauke periode 2011-2016 silam, APBD Merauke sampai 2,4 triliun. Namun begitu turun dari jabatan, APBD merosot hingga 1, 9 triliun.
“Saya sendiri tidak tahu begitu meninggalkan pemerintahan lima tahun silam. Banyak persoalan terjadi, hingga terjadi penurunan APBD yang sangat drastis. Olehnya, saya harus ke Jakarta mencari uang,” katanya.
Bupati Mbaraka juga menyoroti membengkaknya tenaga honorer daerah di luar SK Bupati Merauke. Dari data yang dimiliki, kurang lebih 4.000 tenaga honda tersebar di berbagai instansi pemerintah, termasuk di sekolah-sekolah.
“Saya tidak mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke melakukan control atau tidak. Ingat bahwa pembayaran tenaga honda menjadi beban daerah,” tegasya.
Dari ribuan tenaga honda yang ada, jelas Bupati Mbaraka, diangkat tak dengan dasar hukum jelas. Karena mengangkat adalah kepala sekolah, kepala seksi, kepala bagian hingga kepala dinas. Padahal bukan menjadi kewenangan mereka.
“Yang berhak mengangkat tenaga honda, hanya bupati, selain itu tidak. Saya perlu tegaskan agar semua orang paham dengan baik,” katanya. (WN-kobun)
