MERAUKE, WARTA NUSANTARA– Mengerihkan! Mungkin kata ini pantas digambarkan kepada publik, sehubungan dengan penggunaan uang rakyat oleh pejabat, staf hingga tenaga honorer daerah (honda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dengan berbagai alasan untuk perjalanan dinas ke berbagai daerah, bahkan sampai luar negeri.
Bayangkan saja, dalam satu tahun, dana tersedot sekitar Rp 270 miliar hanya untuk perjalanan dinas para pejabat maupun staf. Itu terkuak setelah Bupati-Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-H. Riduwan yang baru efektif tiga minggu memimpin, membongkar pengeluaran keuangan daerah.
“Coba dibayangkan, setelah saya mulai melakukan pemeriksaan keuangan secara perlahan, dana perjalanan dinas pejabat, termasuk staf dan tenaga honda dalam setahun menembus angka Rp 270 miliar. Saya sakit sekali melihat dana ratusan miliaran tidak digunakan pada tempatnya,” tegas bupati dalam pertemuan dengan puluhan mahasiswa di auditorium kantor bupati Kamis (25/3/2021).
Jika total dana ratusan miliar tiap tahun itu digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan jauh lebih baik.
“Begitu saya turun dari jabatan Bupati Merauke lima tahun silam (2011-2016), orang Papua di kampung-kampung menjadi sangat susah. Mereka tak memiliki sandaran ekonomi jelas, karena perputaran uang-pun tidak jalan. Bahkan pejabatnya hampir tak pernah mengunjungi rakyat di kampung menanyakan kesulitan yang tengah dihadapi,” tegasnya.
Pejabat Merauke, lanjut bupati, tak pernah mengalami dan merasakan derita yang dialami masyarakat Papua di kampong-kampung dalam lima tahun terakhir.
“Setahun silam saya melakukan perjalanan ke sejumlah kampung di Distrik Ngguti dan faktanya hidup mereka sangat susah. Tidak tahu dimana hati nurani pejabat Merauke,” tanya Romanus.
Dia bahkan sempat berdialog dengan salah satu orangtua di Kampung Tagaepo. Alangkah kagetnya ketika mengetahui kalau ortu dari anak itu pernah dikirim studi ke Jerman. Hanya saja putus di tengah jalan dan kini ada di kampung.
“Saya begitu sedih dan terpukul mendengar. Karena anak itu mengubur masa depannya dan memilih menikah, lantaran tidak ada tanggungjawab pemerintah,” tegasnya.
Begitu juga dengan jaringan telekomunikasi yang dibangun di kampung-kampung, sebagian besar tidak berfungsi. Padahal manfaatnya sangat besar bagi rakyat kecil.
“Betul saya potong jalan bangun jaringan telkomsel, agar anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan di luar Papua, bisa berkomunikasi dengan orangtuanya di kampung. Itulah cita-cita saya menghadirkan jaringan ke kampung,” ungkapnya. (WN-kobun)
