MERAUKE, WARTA NUSANTARA– Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT menegaskan, ia bersama wakilnya, H. Riduwan secara internal sedang menggenjot sekaligus menata pemerintahan secara kedalam setelah sebulan lebih menjalankan kepercayaan rakyat usai dilantik.
Hal itu disampaikan Bupati Mbaraka ketika memberikan sambutan pada pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Merauke dari Heribertus Silubun, SH kepada Anas, ST Selasa (27/4/2021). “Banyak hal yang harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu di lingkungan birokrasi,” ujarnya.
Dikatakan, salah satu fakta ditemukan adalah adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingungan Pemkab Merauke yang memiliki golongan IV justru menjadi staf. Sedangkan yang bergolongan III menjadi pejabat.
“Ya beginilah kondisi pemerintahan selama lima tahun terakhir. Jika ada yang tidak percaya, silahkan datang melakukan pengecekan,” saran bupati.
Lebih lajut bupati kembali menyebutkan jumlah tenaga honorer telah menembus angka hingga mencapai 3.700 orang. Sehingga anggaran tersedot untuk pembayaran honor mereka mencapai kurang lebih Rp 112 miliar.
Namun sayangnya, jelas bupati, banyak sekali tenaga honorer diangkat berdasarkan SK kepala dinas, kepala sekolah serta direktur rumah sakit.
“Sesungguhnya itu menyalahi aturan. Karena yang berhak mengangkat seorang tenaga honorer, hanya bupati sebagai penguasa anggaran. Selain itu tidak boleh,” tegasnya.
“Niatnya baik memberikan ruang pekerjaan, namun prosedurnya keliru. Karena ini menciptakan blunder bagi diri sendiri,” kritiknya. (WN-kobun)
