MERAUKE, WARTA NUSANTARA– Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-H. Riduwan melakukan pertemuan dengan para kepala dinas dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sekaligus evaluasi secara detail anggaran maupun belanja serta capaian penerimaan.
Kepada sejumlah wartawan, Jumat (7/5/2021), Bupati Mbaraka menjelaskan, dengan evaluasi dilakukan, sekaligus dihitung anggaran di bagian mana yang perlu dilakukan efisiensi serta mana untuk dibelanjakan demi kepentingan rakyat.
Dikatakan, total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 yang telah ditetapkan, setelah dirasionalisasi berdasarkan sumber pendapatan maupun struktur pendapatan, ternyata ada perkiraan-perkiraan yang terjauh dari sumber penerimaan.
Jadi, lanjut Bupati Mbaraka, realita APBD induk hanya mencapai 1,8 triliun lebih. Selisih dimaksud harus ditutupi lagi dalam APBD-perubahan, sehingga bisa normal kembali.
Lebih lanjut Bupati Mbaraka mengatakan, setelah dilakukan perhitungan, impact APBD terhadap rakyat, terutama orang Marind di kampung-kampung tak dirasakan sama sekali.
Dari total APBD tersebut, jelas dia, belanja aparatur mencapai Rp 1,2 triliun lebih, DAK 200 miliar dan otsus hanya 48 miliar. Ini sama sekali tidak menjawab kebutuhan rakyat di kampung kampung.
“Tahun 2011-2016, setelah turun dari jabatan, saya meninggalkan APBD Merauke hingga Rp 2,4 triliun. Namun terus menurun hingga 1,8 triliun lebih,” ungkapnya.
Ditegaskan, pelayanan terhadap masyarakat selama ini tidak maksimal dilaksanakan. Anggaran untuk rakyat kecil, mungkin hanya berkisar antara Rp 5 miliar sampai Rp 15 miliar.
“Kasihan dengan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah berupa anggaran ke kampung, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan lain-lain, namun faktanya jauh dari harapan dalam lima tahun terakhir,” katanya. (WN-kobun)
