JAKARTA, WARTA NUSANTARA- Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT Senin (7/6/2021) menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementetian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Akmal Malik, M.Si di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu, dibicarakan beberapa hal penting, salah satunya berkaitan dengan aspirasi dan dukungan masyarakat dari empat kabupaten di Selatan untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Saat ditemui warta Nusantara usai pertemuan, Dirjen Otda Kemendagri, Drs. Akmal Malik, M.Si mengatakan, salah satu daerah di Papua yang paling siap dimekarka adalah Provinsi Papua Selatan.
“Kenapa saya katakana paling siap, karena komunikasi intens yang terus dibangun dengan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT selama ini, juga sejumlah stakeholder atau komponen terkait lain,” ujarnya.
Akmal meminta Bupati Mbaraka menjadi coordinator untuk kelancaran proses transisi menuju pemekaran PPS nanti.
“Memang tidak mudah, karena harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak baik di tingkat pusat hingga provinsi. Bagi saya, figure atau sosok Romanus Mbaraka sangat tepat melakukan komunikasi serta lobi-lobi,” katanya.
Saat ini, demikian Akmal, sedang berlangsung revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 oleh Pansus DPR RI. Tentuya diharapkan berjalan baik dan lancar.
“Kuncinya adalah ketika UU Otsus telah direvisi, baru disiapkan tahapan selanjutnya,” kata dia.
Diharapkan Bupati Merauke terus melakukan konsolidasi dengan tiga bupati lain yakni Mappi, Asmat serta Boven Digoel. Juga komponen lain mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta stakeholder lain.
Lalu kedepan lagi, jelasnya, akan dilihat, apakah PPS maju dengan empat kabupaten atau Merauke secara paralel dijadikan kota, tentu diskusi atau pembicaraan menyusul. (WN-kobun)
