MERAUKE, WARTA NUSANTARA- Kinerja jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Merauke sedang dipertanyakan. Betapa tidak, ternyata memiliki hutang sangat fantastis terhadap petani dengan total mencapai Rp 1 milyar lebih.
Sementara beras petani justru telah diambil dan dikirim setahun silam ke Surabaya, Jawa Timur. Kini menjadi pertanyaan besar adalah, dimanakah uang hasil penjualan beras petani 200 ton?
Salah seorang petani di Kampung Anumwob, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Riyadi ketika dihubungi Warta Nusantara melalui telpon selulernya Minggu (25/7/2021) mengaku, dirinya diundang BUMD bertemu di salah satu warung di Semangga. Kebetulan hadir juga pengusaha dari Surabaya yang hendak menyerap beras.
Dalam pertemuan, disampaikan jika BMUD akan menyerap beras petani dalam jumlah banyak. “Saya pun menerima dengan senang hati mengingat ketika itu, Bulog Merauke tak menyerap beras lagi,” ujarnya.
Khabar gembira itu disampaikan kepada petani di Kurik 4,5 dan 6. Dalam pertemuan, pihak BUMD akan membayar uang muka 25 persen terlebih dahulu. Sisanya diselesaikan dari belakang.
“Saya terima saja dan setelah pulang ke Kurik sekaligus menyampaikan kepada masyarakat, mereka mulai menyiapkan beras untuk siap didistribusikan,” katanya.
Jumlah beras yang dikumpulkan dari sejumlah titik di Distrik Kurik sebanyak 92 ton. Setelah diambil, tak kunjung ada pembayaran uang muka. Sehingga beberapa kali dirinya menghubungi BUMD, lalu dibayarkan Rp 120 juta.
Selanjutnya tak kunjung ada pembayaran. Sehingga BUMD dihubungi lagi dan dibayar Rp 150 juta. Dengan demikian, keseluruhan uang yang diterima sekitar Rp 240 juta.
Namun demikian, masih tersisa sekitar Rp 440 juta yang belum dibayar BUMD sampai sekarang. Pada bulan Maret 2021 lalu, perusahan ‘pelat merah’ itu menyampaikan bahwa ada beras rusak. Sehingga kalau dapat, harga diturunkan hingga Rp 7.000/kg dan disetujui.
“Kami hanya ingin sisa uang dibayarkan. Namun janji BUMD tak kunjung direalisasikan sampai sekarang. Tidak tahu alasannya, padahal beras sudah sampai di Surabaya,” katanya.
Oleh karena tak kunjung penyelesaian, perwakilan petani mendatangi DPRD Merauke dua kali menyampaikan apa yang sedang dialami sekarang, akan tetapi tak kunjung ada jalan keluar.
Sementara itu, Ketua Aliansi Petani Merauke, Bino menjelaskan, beras yang diambil BUMD, tidak hanya dari Riyadi tetapi tiga mitra penggilingan lain yakni Karmin, Ucawati serta H. Ikhsan.
Untuk Riyadi sebanyak 92 ton. Sedangkan Karmin 50 ton, Ucawati 33 ton serta H. Ikhsan 25 ton. Jadi total keseluruhan beras yang diambil BUMD sebanyak 200 ton.
Khusus pembayaran, menurutnya, pertama Riyadi menerima Rp 120 juta, lalu dibagikan juga kepada Ucawati 30 juta. Tahap kedua, Riyadi menerima tambahan Rp 150 juta. Sehingga jumlah yanf diterima dari BUMD Rp 270 juta.
Sedangkan Karmin menerima Rp 50 juta. Lalu H. Ikhsan sebesar Rp 30 juta. Dengan demikian, total yang diterima dari keempat orang itu sebesar Rp 350 juta. Untuk pembayaran ini belum ada perubahan harga, masih Rp 7.500/kg.
Dalam perjalanan, pihak BUMD mengaku ada beras rusak, meminta agar harganya diturunkan menjadi Rp 7.000/kg.
Ditanya berapa ton beras yang sudah dibayarkan BUMD, Bino mengaku sekitar 47 ton. Sedangkan 153 ton, hingga sekarang tak kunjung adanya penyelesaian, meskipun telah ada perubahan harga.
Jadi, katanya, jika dikalkulasi 153 ton kali 7.000/kg, maka yag harus dibayar BUMD kepada petani adalah satu milyar tujuh puluh satu juta rupiah. “Beberapa kali kami ke BUMD serta DPRD Merauke untuk menyampaikan ini, hanya belum ada tanda-tanda penyelesaian,” katanya.
“Ada rencana aliansi bersama empat orang itu bertemu Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT. Namun belum sempat, karena situasi kurang memungkinkan di tengah pandemic covid-19,” ujarnya.
Direktur BUMD Kabupaten Merauke, Vincent Gebze melalui telpon selulernya mengakui 200 ton beras petani, belum semua dibayar. Total uang yang diserahkan kepada empat orang itu sekitar Rp 350 juta.
“Saya akan bertemu Bapak Bupati Merauke, sekaligus melaporkan kondisi yang sedang dialami BUMD saat ini,” katanya.
Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka menegaskan, dirinya akan segera menelusuri hutang BUMD senilai kurang lebih satu milyar itu.
“Ya, pasti saya tindaklanjuti, terkait hutang petani yang belum diselesaikan BUMD,” ungkapnya. (WN-kobun)
