MERAUKE, WARTA NUSATARA- Pejabat di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Merauke diingatkan terus mengawal dengan ketat belanja yang bersumber dari anggaran, pendapatan dan belanja negara (APBN).
Permintaan itu disampaikan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT usai melakukan pertemuan bersama kepala dinas di auditorium kantor bupati Senin (13/9/2021). “Kita mendapat manfaat dalam bentuk program dari dana APBN,” katanya.
Namun demikian, lanjut bupati, agar program bisa riil sesuai kebutuhan. Dimana masing-masing SKPD harus melakukan komunikasi yang komunikatif dengan lintas departemen di kementerian.
Bupati Mbaraka juga meminta belanja, DAK harus dapat dipahami pejabat di setiap SKPD. Karena sekarang semua perencanaan melalui aplikasi. Misalnya untuk DAK menggunakan aplikasi KRISNA.
Olehnya, untuk mendapatkan pengalokasian dana dari departemen, pimpinan OPD harus melengkapi perencanaan teknis baik rencana anggaran pembiayaan maupun gambaran kerja, termasuk lokus atau wilayah kerja. Minimal menggunakan google meet agar kelihatan.
“Saya mencontohkan, misalnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), kalau ada program pengerjaan jalan yang diusulkan, maka dengan kementerian terkait, harus sejalan. Jika tersendat-sendat atau putus, dipastikan tak berjalan baik,” ungkapnya. (WN-kobun)
