ADVERTISEMENT

Kasus Korupsi Awulolong Lembata Dinyatakan Lengkap, Penyidik Segera Tahap II

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM – Kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan destinasi wisata Jembatan Apung dan Kolam Apung di Pulau Siput Awolong, Kabupaten Lembata, Polda NTT telah menetapkan tiga (3) tersangka diantaranya, SS selaku PPK dan AYT selaku kontraktor pelaksana serta MAB selaku konsultan perencana, akhirnya dinyatakan lengkap (P – 21). Demikian Rilis dari Emanuel Boli, antivis Ampera dan Pejuang Kasus Korupsi Awulolong Lembata yang diterima Warta Nusantara, Rabu, 29/9/2021.

Berkas perkara dugaan korupsi tersebut dinyatakan lengkap, setelah jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan tiga (3) tersangka tersebut.

Direskrimsus Polda NTT, Kombes Pol. Johanes Bangun kepada wartawan, Rabu (29/09/2021) mengaku bahwa berkas perkara dugaan korupsi Awololong telah dinyatakan lengkap (P – 21).

google.com, pub-8821474514474742, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Dijelaskan Bangun, berkas perkara dinyatakan lengkap (P – 21), setelah jaksa peneliti berkas perkara pada Kejati NTT menyatakan bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap dan layak di P – 21.

“Iya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti berkas perkara pada Kejati NTT. Berkas itu dinyatakan lengkap pada hari ini, Rabu (29/09/2021),” kata Bangun.

RelatedPosts

Ketika ditanya kapan akan dilakukan penyerahan tahap II, mantan Kapolres Kupang Kota ini mengaku bahwa penyidik Polda NTT segera lakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penyerahan tahap II.

Menurut Bangun, dalam penyerahan tahap II dari tangan penyidik Polda NTT ke tangan JPU, penyidik akan menyerahkan barang bukti (BB), berkas perkara dan ketiga tersangka ke tangan JPU.

Terpisah, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H membenarkan bahwa berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P – 21).

“Iya benar. Berkas perkaranya sudah dinyatakan P – 21 oleh jaksa peneliti berkas perkara pada, Rabu (29/09/2021),” ungkap Abdul.

Terkait jadwal pelimpahan tahap II, kata Abdul, JPU tinggal menunggu koordinasi antara penyidii Polda NTT dan JPU untuk disesuaikan waktu yang tepat untuk dilakukan penyerahan tahap II.

Untuk diketahui bahwa proyek pekerjaan pembangunan destinasi wisata jembatan apung dan kolam apung tahun 2018 – 2019 ini menelan anggaran sebesar Rp. 6. 892. 900. 000.

Akibat perbuatan para tersangka dalam proyek pekerjaan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan hingga sebesar Rp. 1. 446. 891. 718. Hasil ini berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli. (RRC-WN-01)

Related Posts

Next Post

Comments 1

  1. Adi ketoj says:

    Semoga kasus ini di usut tuntas oleh pihak berwajib demi mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.
    Bravo POLDA NTT dan juga JPU.
    Salam AMPERA…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *