MERAUKE, WARTA NUSANTARA- Nasib 190 calon pegawai negeri sipil (CPNS) orang asli Papua (OAP) untuk formasi 2018 yang diluluskan atas kebijakan pemerintahan sebelumnya (Frederikus Gebze-Sularso), sesungguhnya sesuai hasil seleksi nasional, mereka itu tidak lulus.
Persoalan tersebut sempat menimbulkan reaksi protes ratusan CPNS OAP hingga mendatangi kantor bupati beberapa bulan lalu. Meski begitu, Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT yang memiliki kapasitas serta jam terbang itu, dengan santai meresponi.
“Kalau kalian semua menginginkan diperhatikan sekaligus diakomodir, berikan kepercayaan kepada saya. Tetapi jika terus melakukan protes, silahkan urus sendiri. Karena kebijakan untuk meluluskan kalian adalah bupati di periode sebelumnya. Saya bersama H. Riduwan baru memimpin,” kata bupati saat itu.
Karut-marut persoalan dimaksud, tak berbuntut lama. Bupati Merauke pun langsung terbang ke Jakarta dan bertemu empat mata dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan), Tjahyo Kumolo. Alhasil usaha itu memberikan angin segar.
Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam ketika itu, Menpan mengatakan, dari 190 CPNS OPA, 188 mengikuti testing CPNS dan faktanya mereka tidak lulus. Namun ada dua nama disisipkan lagi yang tak mengikuti testing. Keduanya itu dipastikan tak akan diakomodir mendapatkan NIP guna menghindari gejolak di bawah. Namun untuk 188 CPNS lainnya, NIP mereka dipastikan ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana biasa.
“Dua bulan lalu saya bertemu Menpan dan melaporkan persoalan dimaksud. Lalu Bapak Menpan meresponi dengan baik. Dimana 188 CPNS OAP, dipastikan akan mendapatkan NIP sebelum Desember 2021,” ungkapnya.
“Saya jelaskan dengan baik-baik begini agar bahasanya tak cabang sana sini. Karena pejabat juga tak tahu prosesnya seperti apa, hanya dengar orang bicara saja,” kritiknya.
Khusus 190 yang sesungguhnya lulus seleksi nasional , namun tak diumumkan namanya saat itu, sudah jelas mendapatkan NIP. “Jadi mereka lulus, tetapi ditutup dan nama mereka diganti dengan 190 OAP yang sesungguhnya tak lulus sesuai hasil seleksi nasional,” tegasnya. (WN-kobun)
Penerimaan CPNS tahun 2018 di seluruh Nusantara🇮🇩 Khususnya di Kab.Merauke Provinsi Papua di Lakukan Secara Digital Sestem Program Tes,Testing dengan Menggunakan Perangkat Lunak,INTERNET .Dan wajib di Ikuti oleh Kaum Pencari Kerja di Seluruh Nusantara🇮🇩.Di Provinsi Papua tdk di Pakai cara tersebut diatas,mengingat Kemamampuan dan Tranformasi sestem serta SDM yg Belum Memumpuni,Tranpil.Maka Pemerintah Provinsi Papua di Pimpin olh Gubernur Lukas Enembe Menghadap Presiden🇮🇩,Jokowidodo dan Kementrian Terkait yg Menyelenggarakan Rekutmen CPNS untuk membatalkan Penerimaan CPNS secara online.Mengapa ini harus di Berikan Kekususan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat???.1).Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai Payung Hukum Khusus UUD OTSUS NO 1 THN 2001. 2.).Penerimaan CPNS secara online tidk akan Mengakomodir Orang-orang Asli Papua di karenakan Kapasitas dan Kemampuan SDM yg Kurang Berkompoten dalam Bersaing.3).Menjaga Dinamika Kestabilan Politik antara Pemerintah Pusat-vertikal dan Daerah Khusus -Horizontal.Progres,Capaian Hasil Pertemuan Antara Gubernur ,Bupati-bupati Sepapua-Papua Barat dengan ISTANA Presiden Jokowidodo adalah Bahwa TES CPNC FORMASI 2018 DI KEMBALIKAN KEPADA PEMERITAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT-KABUPATEN-KABUPATEN SETEMPAT UNTUK MEREKRUT CPNS SECARA MANUAL DAN KEBIJAKAN KHUSUS UNTUK ORANG ASLI PAPUA.DI KABUPATEN MERAUKE KEPEMIMPINAN MANTAN BUPATI FREEDIRIKUS GEBZE MENDAPATKAN KUATA CPNS SEBANYAK 190 ORANG DAN TELAH DINYATAKAN LULUS OLEH SURAT KEPUTUSAN BUPATI OTSUS SESUAI DENGAN KEKUATAN HUKUM YANG MELEKAT DAN TIDAK BERLAKU SURUT,ARTINYA BUPATI BERIKUT WAJIB MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN DIMAKSUD SEBAB KEPUTUSAN ITU FINAL DAN MENGIKAT SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH NUSANTARA🇮🇩.
Membingungkan…