ADVERTISEMENT

Pimpinan Rapat Gabungan Komisi DPRD Flotim Tak Berani Garansi

Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Flotim, Yosep Paron Kabon, ST

LARANTUKA : WARTA-NUSANTARA.COMPimpinan rapat Gabungan Komisi DPRD bersama Pemda Flores Timur (Flotim) untuk membahas nasib para tenaga kontrak, yang juga Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Yosep Paron Kabon, ST belum berani memberi garansi terkait apakah hasil kerja antara TAPD dan DPRD akan mampu menjawab seluruh harapan yang tersaji dalam rapat gabungan komisi tersebut.

“Saya belum memberikan garansi, tetapi kita akan berusaha maksimal agar memenuhi sejumlah pikiran-pikiran yang disampaikan lembaga (DPRD) terkait tenaga kontrak kita.”

google.com, pub-8821474514474742, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hal itu dikatakan Yosep Paron Kabon menjawab pertanyataan Warta-Nusantara.com di Bale Gelekat Lewotana, Senin (30/1) malam usai memimpin rapat. Walau demikian, Ketua PKB Flores Timur itu lebih lanjut menegaskan bahwa komitmen yang selalu disampaikan lembaga (DPRD) sudah sangat jelas.

“Jadi seperti yang tadi saya tegaskan (dalam rapat) bahwa semangat yang kita bangun ini hendaknya tidak terjun di ruang hampa. Tapi seluruh kerangka perjuangan ini dapat sama-sama kita ikuti.”

RelatedPosts

Yosep Paron Kabon lebih lanjut berharap, kondisi maksimal yang dapat dicapai melalui proses penataan kembali anggaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kontrak. “Saya kira itu harus menjadi pemakluman dari semua kita, termasuk tenaga kontrak.”

Sebelumnya, Herman Vicky Betan, SE dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat gabungan komisi tersebut mengingatkan baik DPRD maupun Pemerintah untuk mengantisipasi juga kondisi yang sedang terjadi di DPR-RI. Hal itu katanya, secara khusus yang berkaitan dengan masuknya draf UU ASN sebagai prioritas kedua dalam prolegnas DPR.


“Andai sekarang kita merumahkan seluruh tenaga kontrak yang ada, dan nanti andai draf undang-undang ASN itu lolos menjadi undang-undang dan akan mengakomodir tenaga kontrak menjadi ASN, maka nanti kita ketiadaan tenaga kontrak karena sekarang sudah dirumahkan semua,” kata Vicky Betan.

Sementara itu, cermatan media ini bahwa meningkatnya jumlah tenaga kontrak di Flores Timus terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Anton Hadjon. Padahal, pada masa itu Pemda telah mengucurkan miliaran rupiah melalui APBD Flores Timur sebagai dana hibah kepada orang-orang muda antara lain dalam rangka menghasilkan pengusaha muda untuk meminimalisir lonjakan tenaga kontrak di sektor pemerintah.


Namun faktanya, hingga saat ini sulit ditemukan pengusaha muda yang dihasilkan dari program hibah bagi orang muda tersebut. Atau jangan-jangan para penerima dana hibah itu yang kini telah berubah menjadi tenaga kontrak. *)

Laporan Warta-Nusantara.Com : Peren Lamanepa

Related Posts

Next Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *