LARANTUKA : WARTA-NUSANTARA.COM–Sebanyak 819 Tenaga Kontrak (TEKO) diakomodir untuk kembali bekerja dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Flores Timur selama 3 (tiga) hingga April 2023. Mereka itu terdiri dari para guru, tenaga kesehatan, tenaga Pol PP dan penjaga malam, serta tenaga kebersihan.
Penjabat Sekda Flores Timur, Petrus Pedo Maran, ketika ditanya Warta-Nusantara.com di Kantor Bupati Flores Timur di Batuata, Selasa (31/1) petang kemarin, membenarkan hal itu.
“Hasil pertemuan TAPD dan DPRD sampai dengan tadi petang itu, akhirnya hanya mampu akomodir 819 orang selama tiga bulan sampai bulan April. Itu untuk beberapa kategori seperti yang disampaikan dalam rapat tadi malam (Senin 30/1),” kata Sekda Petrus Maran.
Sebelumnya, wancana untuk mem-PHK-kan seluruh tenaga kontrak yang berjumlah 3071 orang itu kuat disuarakan, baik oleh para tenaga kontrak maupun oleh politisi di DPRD.
Karena menurut mereka, PHK dengan pengecualian seperti di ini, justru akan menciptakan rasa ketidakadilan di antara para tenaga kontrak.
Walau memastikan akan mengontrak kembali teko sebanyak itu, namun Petrus Maran yang kemarin petang hendak menemui Penjabat Bupati Doris Alexander Rihi itu belum menjelaskan tentang berapa besaran upah yang akan diterima ke-819 teko itu setiap bulannya.
Sebuah sumber di Kantor Bupati Flores Timur yang tak bersedia disebutkan namanya, mengatakan bahwa hasil kerja menyisir ulang APBD Flores Timur 2023 antara TAPD dan DPRD sejak Senin hingga Selasa petang, hanya mampu mendapat tambahan dana kurang lebih sekitar 3 miliar.
Jumlah tersebut, demikian sumber itu belum cukup untuk membiayai kebutuhan bagi seluruh tenaga kontrak yang berjumlah 3071 orang itu. Karena menurutnya, akibat masuknya para teko ke dalam 9 poin terdampak itu menyebabkan APBD 2023 Flores Timur terkoreksi sebanyak 6,5 miliar lebih.
“Bisa timbul kecemburuan di antara Seorang tenaga kontrak yang mengaku telah mengabdi selama belasan tahun sebagai operator alat berat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Flores Timur, kepada wartawan Senin (30/1) disela-sela pembahasan rapat gabungan komisi DPRD dengan Pemda Flores Timur berharap PHK tersebut hendaknya dilakukan secara berkeadilan, tanpa pengecualian.
Walau begitu, teko dimaksud mengaku pasrah mengingat rencana pengurangan jumlah tenaga kontrak itu sudah diingat sejak lama dalam rangka efisiensi anggaran. *)
Laporan Wartawan Warta-Nusantara.Com, Peren Lamanepa.
