Tim BPH Migas dan Bupati menginspeksi Jobber di areal Pelabuhan Laut Lewoleba.
Siaran Pers Bagian Prokopim Setda Kabupaten Lembata yang diterima Warta-Nusantara.Com
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM – Tim BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) yang diketuai oleh Abdul Halim, Jumat (17/3), sekitar pukul 09.00 Wita, melakukan inspeksi ke Jobber atau depot mini, di kawasan seputar Pelabuhan Laut Lewoleba, Kabupaten Lembata. Mereka menemukan banyak karatnya tapi BPH Migas menginginkan agar Jober jadi kawasan bongkar muat BBM.
Ada dua titik yang menjadi fokus pemeriksaan tim BPH Migas dan Pertamina, yakni pada tangki penampungan BBM atau shelter dan pada kolam labu atau pelabuhan laut bongkar muat BBM. Hasil inspeksi tersebut ditemukan penutup atas bagian dalam tangki penampungan BBM dan pipa pendistribusian dalam kondisi telah berkarat. Juga terjadi pendangkalan pada area pelabuhan laut.
Pelabuhan laut ketika dicek tim inspeksi menemukan pendangkalan di area pelabuhan di kedua sisi. Hal ini diakibatkan irisan dari meluapnya saluran air di sebelah barat pelabuhan ketika musim penghujan, ditambah lagi dengan abrasi pantai dari tahun ke tahun yang terjadi di bibir pantai.
Keadaan ini setiap tahun dibiarkan terus-menerus terjadi tanpa adanya perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah hanya fokus berbicara pada tataran bagaimana BBM itu ada, tetapi mengabaikan aspek perawatan dan pemeliharaan.
Kalau sudah seperti itu, siapa yang harus disalahkan. Tentunya pemerintah sebagai orang pertama yang harus disalahkan. Buktinya, ketika tim BPH Migas turun periksa, ternyata banyak aspek yang perlu diperbaiki atau dibenahi. Seperti halnya pada kondisi pelabuhan laut yang kurang siap. Kesiapan pelabuhan bongkar muat BBM itu sendiri menjadi problem untuk digunakan saat ini bagi kapal pengangkut BBM dengan kapasitas angkut besar.
Merespons temuan itu, ketua tim Komite BPH Migas Lembata, Abdul Halim, merekomendasikan beberapa item pekerjaan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti. Salah satunya adalah memperbaiki shelter yang telah berkarat dan juga pipa penyaluran harus diganti karena sudah tidak layak dan demi pengamanan keselamatan pekerja.
Untuk pemanfaatan pelabuhan laut secara jangka panjang, menurut dia, ada dua hal yang harus dikerjakan pemerintah. Pertama, karena pendangkalan, maka perlu dilakukan pengerukan pasir di kedua sisi pelabuhan. Kedua, mempersiapkan pelabuhan estimasi dengan memperpanjang dermaga ke depan. Untuk hal ini butuh waktu dan kesiapan karena berkaitan dengan pendanaan. Hal ini juga harus diperhitungkan dengan area olah gerak dari kapal Pelni seperti Umsini. Kapal-kapal dengan kapasitas bobot sebesar ini membutuhkan area yang luas untuk olah geraknya.
Melihat kondisi kelayakan di lapangan seperti itu, pemerintah bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) bersepakat, bahwa untuk jangka pendek ini, penyediaan armada pengangkut BBM berupa kapal kayu yang khusus melayani kebutuhan pengisian depot mini di Lembata, akan diintervensi oleh BPH Migas dan Pertamina. Kapalnya sedang dikerjakan di Bone, Sulawesi Selatan, menunggu diselesaikan.
Selain itu, dari Pertamina ataupun BPH Migas akan membantu menyiapkan selang khusus seperti flexible house untuk penyaluran BBM dari kapal tangki ke darat guna kelancaran pembongkaran BBM.
Soal shelter atau tempat penampungan, dengan kondisi tangki yang berkarat, Abdul Halim hanya bisa merekomendasikan pemakaiannya sebatas BBM Solar saja. Inipun akan diuji atau dikaji lebih jauh mengingat tangki penampungan ini sudah berkarat, dibiarkan berdiri saja selama sepuluh tahun tanpa ada perawatan yang baik.
Karena itu, ia meminta kepada Bupati Lembata, untuk saat ini dengan kondisi tangki penampungan BBM yang ada, hanya bisa menampung kebutuhan pasokan solar saja. Namun demikian, disepakati ke depannya bila sudah ada shelter baru dengan spesifikasi BBM seperti jenis Pertalite, maka akan dilayani sesuai permintaan.
Sementara berbicara tentang ISO Tank, Abdul Halim tidak merinci sumbernya atau datang dari mana ISO Tank tersebut. Namun demikian Ini menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikannya. Sedangkan pipa dari dermaga menuju ISO Tank ataupun ke tangki pusat, direkomendasikan sudah tidak layak untuk beroperasi. “Korosi atau karatnya sudah melebihi 2 mili. Ya, tinggal pelapis sedikit, ketika ada pressure atau tekanan sedikit aja pasti jebol. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk dipakai. Namun demikian, nantinya kita gunakan selang flexible house yang bagus, yang hitam. Pemakaian selang hitam itu juga ada ketentuan untuk diizinkan pemakai pada bahan bakar berbahaya seperti solar BBM,” jelas dia.
Dia juga menjelaskan, BPH Migas akan order sesuai spek minyak yang disalurkan. Hal ini tentunya akan kolaborasikan dengan tim Pertamina. Pertamina punya konsep seperti apa, speknya seperti apa, nanti kita sesuaikan dengan spesifikasi yang diisyaratkan. Mengenai pengamanan dari jangkauan masyarakat maupun kepastian dalam berusaha kepada para penyalur, pihak BPH Migas minta komitmen dari Pemda Lembata untuk mengaturnya. Ia menginginkan wilayah Jobber dijadikan kawasan khusus untuk kegiatan bongkar muat BBM.
“Hasil ini akan kita bawa ke pusat untuk dibahas dengan Direksi Pertamina sehubungan dengan permasalahan ini dan solusinya seperti apa. Perhitungan komersialnya pun akan dibicarakan bersama Pemda. Nanti Pemdanya bagaimana, Pertaminanya bagaimana. Semuanya pasti diatur dan tentunya disepakati mana jalan terbaik. Yang penting semua pihak sama-sama mendapatkan manfaatnya,” tegas Abdul.
Dia menambahkan, Pertamina akan memperoleh manfaat dari sisi stok. Artinya, stok Pertamina dijamin akan tetap aman walaupun dalam kondisi laut dengan gelombang tinggi apapun. Sementara keuntungan bagi Pemda, dengan fasilitas ini, pemerintah mendapat value atau nilai, tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi dari bisnis komersil semata, namun juga ke PAD Kabupaten Lembata.
Dia berharap pengusaha-pengusaha muda putra daerah juga terlibat dalam pertemuan tersebut, sehingga sama-sama bisa maju. “Kalau ga maka nanti-nanti ga jalan lagi,” kata Abdul Halim.
‘Hasil ini masih di tahap awal, final report atau laporan akhirnya nanti akan diserahkan ke Komisi VII, Komisi XI dan Komisi terkait di DPR untuk mendapatkan persetujuan politik,” tambah dia.
Siap Benahi
Menjawabi temuan dan rekomendasi tersebut, Bupati Jawa secara tegas menyanggupi. Dia mengatakan, kalau demi kepentingan masyarakat Lembata, pemerintah pasti siap. Siap untuk memperbaiki sesuai rekomendasi yang telah disepakati bersama. “Harus ada keberanian dari pemerintah untuk memulainya. Apalagi sudah sekian tahun, atau sudah sekitar kurang lebih 10 tahun ini, depot mini atau Jobber ini dibiarkan berdiri sia-sia, menjadi tempat tumbuh suburnya rumput ilalang dan tempat lokasi penggembalaan ternak sapi dan kambing,” jelas Bupati Jawa.
Dia pun meminta dukungan dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang juga hadir saat itu untuk siapkan anggaran guna perbaikan Jobber sebagai aset daerah. “Jadi kita harus benahi pipa dan lain sebagainya untuk jangka pendek sesuai rekomendasi pa Abdul Halim untuk dilakukan,” jelas Jawa
(Bily Baon/WN-01))
