JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM–Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak) Indonesia, Gabriel Goa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di PT. Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Kepulauan Riau.
Gabriel Goa yang juga Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia kepada Warta-Senin, 18/9/2023 mengatakan, harapan Presiden RI Jokowi dan Dirut Utama Pertamina Nicke Widyawati bahwa SDM Nasional mampu kelola potensi Migas Dalam Negeri saat meninjau proses produksi minyak dan gas bumi (Migas) di Kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai,Kota Dumai pada tanggal 5 Januari 2023 masih jauh harapan kalau masih terjadi praktek kongkalikong alias Kolusi,Korupsi dan Nepotisme(KKN) dalam pengelolaan yang melibatkan vendor-vendor yang kurang profesional,berintegritas dan abal-abal hanya andalkan hasil kongkow-kongkow di Lapangan Golf semata dan jaminan komisi alias gratifikasi dalam praktek Tindak Pidana Korupsi(Tipikor).
Fakta membuktikan, Pertama, ada kecelakaan tragis yang mengakibatkan kematian karyawan di lokasi kerja. Ini memperlihatkan K3 sebagaimana persyaratan utama dari Kemnaker diabaikan. Penyelidikan dan Penyidikan kasus kematian tragis karyawan dipetieskan bahkan diesbatukan oleh Aparat Penegak Hukum di Riau.
Kedua, adanya pemanggilan pihak DPRD Riau untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat namun faktanya Dirut PT Pertamina Hulu Rokan menghindar dan tidak menghargai Wakil Rakyat Riau.
Ketiga, adanya aksi dan tuntutan KNPI Riau yang mempersoalkan praktek kongkalikong yang diduga dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Rokan dengan PT Adil Utama dalam pemenangan proyek pengadaan tiang listrik(power pole)yang bernilai 340 miliar rupiah.
Menurut Gabriel Goa, tuntutan KNPI jelas mendesak Dirut PT Pertamina Hulu Rokan,Chalid Said Salim untuk mencopot Edi Susanto (Vice President Procure & Contracting) dan Irfan Zaenuri (Executive Vice President Business Support) yang diduga kuat ikut bermain dalam meloloskan PT Adil Utama untuk memenangkan proyek pengadaan tiang listrik (power pole).
Berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan KNPI dan Wakil Rakyat Riau serta hasil investigasi dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) yang memiliki pengalaman dalam membongkar mafia Migas di Indonesia maka untuk memenuhi harapan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia agar jaringan mafia migas diberangus dari muka bumi Indonesia
Kami dari KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) akan melakukan langkah-langkah nyata yakni, pertama, melaporkan dan bekerjasama dengan KPK RI untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di PT Pertamina Hulu Rokan,Dumai,Riau. Kedua, melaporkan resmi ke Ombudsman RI terkait dugaan kuat Maladministrasi. Ketiga, melaporkan ke Komnas Ham RI terkait dugaan pelanggaran Ham yakni pengabaian hak-hak Pekerja hingga mati tragis tanpa kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak Korban dan Keluarga.
Keempat, melaporkan resmi ke Presiden Jokowi terkait praktek KKN,tiadanya kompetensi dan integritas pengelola PT Pertamina Rokan Hulu dan vendor-vendor abal-abal hasil kongkalikong di Lapangan Golf.”Berangus Mafia Migas untuk Indonesia Maju dan Sejahtera!” (WN-01)