Foto : Paket 7 Maret 99, Vian Burin-Polce Ruing
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–Pasangan Calon Bupati (Cabup) Lembata, Yohanes Viany K. Burin dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Paulus Doni Ruing mendeklarasikan diri sebagai Dwi Tunggal Paket 7 Maret 99 Paket 7 Maret 99, Koalisi Nasionalis Religius didukung 3 (tiga) Partai Politik yakni, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap berlaku adil membangkitkan kembali Kontraktor Lokal di Kabupaten Lembata yang semuanya telah mati suri selama 10 tahun terakhir. Kue pembangunan ini harus dibagi adil dan proporsional kepada Kontraktor karena mereka adalah putra Lewotana yang harus diberdayakan untuk bersama membangun Lewotana Lembata.
Calon Bupati Lembata, Vian Burin didampingi Calon Wakil Bupati, Polce Ruing ketika berkampanye di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Rabu, 30/10/2024, menyatakan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen pembangunan khususnya kontraktor lokal yang selama 10 tahun belakangan ini mati suri dan guling tikar akibat dianaktirikan oleh rezim yang berkuasa, oleh pemimpinnya sendiri ketika itu, Bupati alm Yance Sunur. Ini faka yang tak bisa dipungkiri rakyat Lembata untuk segera bangkit kembali terlibat aktif membangun Kabupaten Lembata ini secara bersama-sama..
Sejumlah Juru Kampanye juga tampil di hadapan masa pendukung yakni, politisi PDI Perjuangan Lembata, Hyasintus Tibang Burin, Ketua Tim Pemenangan Paket 7 Maret 99, Anton Pati Liman dan Pemandu acara, Petrus Kopong Lanang.
“Pada masa kepemimpinan Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk selama 10 tahun sangat berlaku adil kepada kontraktor lokal anak tanah Lembata. Kue pembangunan proyek diatur secara adil dan proporsional agar semua kontraktor mendapat kue pembangunan itu. Namun, sangat disayangkan ketika rezim kepemimpinan berganti, hanya sekitar 5 kontraktor saja yang merebut kue proyek pembangunan itu. Karena itu, jika rakyat Lembata memberi mandat dan kepercayaan kepada Paket 7 Maret 99 memimpin Lembata, saya dan reu Polce memastikan berlaku adil dan proporsional kepada semua kontrator teristimewa Kontraktor Lokal yang selama ini bangkrut karena dianaktirikan. Padahal, mereka juga adalah anak tanah Lembata yang patut diberdayakan agar menjadi sukses dan sejahtera. Kalau Perusahannya berupa PT atau CV sudah mati kita dorong dihidupkan kembali “, tandas Vian Burin.
Menurut pengamatan Vian Burin, selama 10 tahun terakhir hanya sekitar 5 orang kontraktor yang monopoli proyek miliaran rupiah. Yang kaya tambah kaya dan berivestasi diluar Lembata. Uang tidak berputar di Lembata. Ekonomi tidak tumbuh. Kontrator lokal mati suri dan gulung tikar karena tidak diberikan proyek. Banyak kontraktor mengeluh bahwa proyek dibawah 1 Miliar pun dikuasai kontraktor besar. Kontraktor lokal mau dapat apa? Lebih ironis lagi, sang pemimpin minta Fee duluan. Akibatnya, kualitas proyek/jalan memprihatinkan sebagaimana kita semua saksikan saat ini.
Karena itu, jelas Vian Burin, jika rakyat Lembata memberi mandat dan kepercayaan kepada Paket 7 Maret 99, dipastikan membagi kue pembangunan itu kepada semua kontraktor secara adil dan proporsional berdasarkan regulasi yang berlaku. Saat ini banyak kontraktor lokal hidup susah karena proyek Pemilihan Langsung (PL) saja tidak dapat. Jika kontraktor lokal hidup ekonomi pasti tumbuh karena mereka hidup dan belanja di Lembata sekaligus menghidupkan roda ekonomi masyarakat.
Sedangkan Calon Wakil Bupati Lembata, Palus Doni Ruing mengatakan, Paket 7 Maret 99 berkomitmen bahwa membangun Lembata tdak bisa hanya berpasrah pada Fiskal yang ada atau APBD Kabupaten Lembata. Dengan rezim kekuasaan yang baru satu komando, satu garis lurus dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran dan para Meteri Kabinet Merah Putih dipastikan adanya jaminan intervensi APBN akan mengalir deras ke Kabupaten Lembata. Karena membangunLembata tidak bisa andalkan APBD Lembata yang kecil setelah dikurangi belanja publik, pegawai dan pemotongan hutang pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) infrastruktur di Lembata.
“Rakyat Lembata juga tahu dan paham bahwa saat ini rezim kepemimpinan terlah berganti. Sebelumnya rezim PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi berkuasa. Kini rezimnya Partai Gerindra dan Presiden Prabowo berkuasa. Tak mungkin Prabowo yang Ketua Umum Partai Gerindra membiarkan kadernya, Vian Burin, Kedua DPC Partai Gerindra yang ia tanda tangan SK menugaskan menjadi Bupati Lembata membangun Lembata sendirian.
Karena itu, lanjut Polce Ruing, kami dua reu Vian, sepakat memberi ruang kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lembata. Saya selama 40 tahun hidup di Jakarta punya Jejaringan luas dengan berbagai perusahan baik BUMN dan pihak swasta lainnya dapat bersinergi memberi ruang investasi di Lembata memajukan ekonomi dan menyerap tenaga kerja bagi anak-anak kita sekaligus mengatasi pengangguran. T
Menurut Polce, tapi ada syaratnya, Pemerintah Daerah dan masyarakat Lembata harus menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Lembata. “Karena itu, Bupati jangan minta fee, nanti investor hengkang. Kita beri dia investasi dan memperoleh untung dan wajib kontribusi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Lembata. Praktek minta Fee seperti ini dihentikan karena kami Paket 7 Maret 99 punya Taqline jelas : Membangun Desa Menata Kota, Tidak Korupsi”, tegas Polce Ruing.
Salah satu terobosan yang kelak dilakukan Paket 7 Maret 99, urai Polce, siap membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya jelas, Sunber Daya Manusia (SDM) putra-putri Lembata disiapkan kompetens dan keterampilannya untuk menhasilkan tenaga kerja profesional sesuai bidang profesi untuk dapat bersaing dipasar kerja lokal dan nasional.
Selain itu, menurut Polce, aset Pemerintah Daerah berupa Perusahaan Daerah Purin Lewo (BUMD) dan Jobber di Pelabuhan Lewoleba harus dikelola kembali dengan menyiapkan regulasi dan intervensi pengelolaannya secara profesional karena merupakan aset yang kelak punya kontribusi besar bagi peningkatan PAD Kabupaten Lembata. *** (WN-01)
