Mahasiswa Lembata Jogjakarta mendudjung penuh Kejari Lembata usut tuntas dugaan korupsi dengan modus mark up dana Bansos bencana alam
KLEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–Mahasiswa Lembata Jogjakarta mendukung penuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dengan modus mark up dana Bansos bencana alam di Kabupaten Lembata.
Sebagaimana Siaran Pers dari Mahasiswa Lembata Jogjakarta yang diterima Warta-Nusantara,Com, Sabtu, 15/2/2025 diungkapkan, Komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Lembata untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial bencana alam dengan modus mark up, mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari Mahasiswa Lembata Jogjakarta, salah satunya datang dari Antonius Maret, .SH yang juga merupakan Mahasiswa Magister Kenotariatan (M.kn) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta,
Menurutnya, kasus korupsi dengan modus mark up ini merupakan perbuatan yang luar biasa dan olehnya Kejaksaan Negeri Lembata musti serius mengungkapkan secara tuntas kasus yang merugikan keuangan Negara ini, pasalnya, bantuan soosial bencana alam ini di peruntukan bagi masyarakat yang terdampak musibah benacana alam di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur pada Tahun 2019 lalu,
Semestinya, kita harusnya memiliki empati kepada saudara/i kita yang mengalami bencana tersebut, bukan malah kita memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkaya diri, tegasnya.
Dia juga mengemukakan pengusutan penyimpangan dana bantuas sosial bencana alam dengan modus mark up ini sekaligus merupakan wujud keterbukaan anggaran ke masyarakat. ”Selama ini masyarakat tidak mengetahui uang-uang bantuan sosial ini di salurkan melalui siapa, untuk apa dan bagaimana asal-usul dan evaluasi pengunaan anggaran jarang dipublikasikan. tegasnya,
“Kita juga berharap Kejaksaan Negeri Lembata yang di nahkodai Bapak Yupiter Selan, SH ini dapat membuat terang kasus ini,” tegasnya dengan penuh harap,
Senada dengan koleganya, Ama Puring Matarau, S.T yang merupakan kandidat Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitaas Janabadra Yogtakarta, menghimbau semua masyarakat Lembata untuk mendukung penuh Kejaksaan Negeri Lembata dalam membongkar dugaan kasus korupsi dengan modus mark up ini,
Puring juga berharap Kejaksaan Negeri Lembata sesegera mungkin mengumumkan pelaku korupsi dana bantuan sosial bencana alam ini agar muncul kepercayaan publik terhadap Institusi yang memiliki semboyan Tri Krama Adhyaksa sera moto Satya Adhi Wicaksana. tegasnya.
Lanjut Puring, dalam pengelolaan anggaran tersebut, kuat dugaan adanya mark up harga terhadap beberapa jenis bantuan kepada warga yang terdampak banjir bandang tersebut.
Ya, kuat dugaan adanya mark up harga pada beberapa jenis bantuan terhadap warga yang terdampak banjir bandang (banjir lumpur), sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kajari Lembata, Yupiter Selan. beberapa waktu lalu, tandasnya
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Yupiter Selan sebelumnya memimpin langsung penyelidikan (Lid) kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk korban banjir bandang pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata.
Dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata, saat ini penyidik Tipidsus Kejaksaan Negeri Lembata telah memeriksa sedikitnya 300 orang sebagai saksi.
Menurut Kajari Lembata, Kabupaten Lembata mendapatkan bantuan dari kementerian yang nilainya mencapai puluhan miliar terkait peristiwa banjir bandang (banjir lumpur) di wilayah tersebut di tahun 2021 lalu.
Komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Lembata untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial bencana alam dengan modus mark up. mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari Mahasiswa Lembata Jogjakarta, salah satunya datang dari Antonius Maret, .SH yang juga merupakan Mahasiswa Magister Kenotariatan (M.kn) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta,
Menurutnya, kasus korupsi dengan modus mark up ini merupakan perbuatan yang luar biasa dan olehnya Kejaksaan Negeri Lembata musti serius mengungkapkan secara tuntas kasus yang merugikan keuangan Negara ini, pasalnya, bantuan soosial bencana alam ini di peruntukan bagi masyarakat yang terdampak musibah benacana alam di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur pada Tahun 2019 lalu,
Semestinya, kita harusnya memiliki empati kepada saudara/i kita yang mengalami bencana tersebut, bukan malah kita memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkaya diri, tegasnya.
Dia juga mengemukakan pengusutan penyimpangan dana bantuas sosial bencana alam dengan modus mark up ini sekaligus merupakan wujud keterbukaan anggaran ke masyarakat.
”Selama ini masyarakat tidak mengetahui uang-uang bantuan sosial ini di salurkan melalui siapa, untuk apa dan bagaimana asal-usul dan evaluasi pengunaan anggaran jarang dipublikasikan. tegasnya,
“Kita juga berharap Kejaksaan Negeri Lembata yang di nahkodai Bapak Yupiter Selan, SH ini dapat membuat terang kasus ini,” tegasnya dengan penuh harap,
Senada dengan koleganya, Ama Puring Matarau, S.T yang merupakan kandidat Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitaas Janabadra Yogtakarta, menghimbau semua masyarakat Lembata untuk mendukung penuh Kejaksaan Negeri Lembata dalam membongkar dugaan kasus korupsi dengan modus mark up ini,
Puring juga berharap Kejaksaan Negeri Lembata sesegera mungkin mengumumkan pelaku korupsi dana bantuan sosial bencana alam ini agar muncul kepercayaan publik terhadap Institusi yang memiliki semboyan Tri Krama Adhyaksa sera moto Satya Adhi Wicaksana. tegasnya.
Lanjut Puring, dalam pengelolaan anggaran tersebut, kuat dugaan adanya mark up harga terhadap beberapa jenis bantuan kepada warga yang terdampak banjir bandang tersebut.
Ya, kuat dugaan adanya mark up harga pada beberapa jenis bantuan terhadap warga yang terdampak banjir bandang (banjir lumpur), sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kajari Lembata, Yupiter Selan. beberapa waktu lalu, tandasnya
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Yupiter Selan memimpin langsung penyelidikan (Lid) kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk korban banjir bandang pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata.
Dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial Kabupaten Lembata, saat ini penyidik Tipidsus Kejaksaan Negeri Lembata telah memeriksa sedikitnya 300 orang sebagai saksi.
Menurut Kajari Lembata, Kabupaten Lembata mendapatkan bantuan dari kementerian yang nilainya mencapai puluhan miliar terkait peristiwa banjir bandang (banjir lumpur) di wilayah tersebut di tahun 2021 lalu. *** (*/WN-01)
