LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lembata menyampaikan pernyataan sikap dukungan dan harapan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lembata periode 2025-2030, Petrus Kanisius Tuaq, S.P., dan Muhamad Nasir, S.Sos.
Pernyataan sikap ini disampaikan para guru pada, Kamis (23/4) di ruang kerja Bupati Lembata, Lewoleba, NTT, diwakili oleh Plh. Ketua PGRI dan Sekretaris PGRI Kabupaten Lembata, Fransiskus Terong, S.Pd.SD dan Kaeletus Marselinus Lako Udak, S.Pd.
Dalam pernyataan sikap tersebut, PGRI Lembata menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. PGRI juga menegaskan komitmennya untuk tetap berpegang pada visi dan misi organisasi, yaitu memperjuangkan dan melindungi hak-hak serta martabat guru, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta memajukan pendidikan nasional.
Selain itu, PGRI Lembata menyampaikan sejumlah harapan penting untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Lembata, diantaranya terkait perlindungan hukum bagi guru. PGRI berharap pemerintah daerah membuat kebijakan yang mendukung perlindungan hukum bagi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil.
PGRI juga mengusulkan mediasi lintas sektor bersama penegak hukum untuk memaknai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Guru dan Dosen.
Selain itu, PGRI juga menyoroti terkait tunggakan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2024 selama dua bulan. Mereka berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembayaran tersebut dan tetap mengalokasikan anggaran untuk tunjangan guru non-sertifikasi.
PGRI juga berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) TPG sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025.
Hal lain yang diangkat juga terkait pengadaan guru. Menyikapi larangan pemerintah merekrut guru honorer baru mulai tahun 2025, PGRI berharap pemerintah daerah memberikan solusi bijak dengan memberikan ruang bagi sekolah untuk melakukan rekrutmen guna mengatasi kekurangan guru.
Selain itu, penempatan guru juga menjadi perhatian PGRI. PGRI berharap Bupati menggunakan hak diskresi untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dinas Pendidikan dalam melakukan pemetaan dan penempatan guru secara profesional dan proporsional.
Terkait pengangkatan ASN dan PPPK, PGRI berharap komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pengangkatan CASN 2024 dan PPPK dapat diterapkan di Kabupaten Lembata.
Pernyataan sikap ini menunjukkan komitmen PGRI Lembata untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Lembata. Harapan-harapan yang disampaikan mencerminkan kepedulian PGRI terhadap kesejahteraan guru dan mutu pendidikan di daerah. *** (Bily Baon/Bagian Prokopim Setda Lembata)
