Catatan Penting ! : Gaya Laissez Faire “Gaya Kepemimpinan Bupati Kanis Tuaq di Kabupaten Lembata”
Oleh: Muh. Sulaiman Rifai Aprianus Mukin, M. Pd. C. PIM
WARTA-NUSANTARA.COM– Pendahuluan : Pendekatan gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh seorang bupati berperan penting dalam menentukan kemanjuran pemerintahan daerah, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memerlukan keterlibatan proaktif dalam administrasi birokrasi, politik, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, dalam contoh Bupati Lembata, Kanis Tuaq, yang mengambil sumpah jabatan pada 20 Februari 2025, pendekatan kepemimpinannya menunjukkan ciri-ciri laissez-faire, yang didefinisikan tidak adanya bimbingan, pengawasan yang tidak memadai, dan pendelegasian tanggung jawab tanpa pemberian pengawasan yang memadai. Artikel ini melakukan analisis metodologi kepemimpinan Kanis, berdasarkan pertemuan tetua Edang yang diadakan pada 14 Juni 2025, seperti yang dilaporkan di Warta Nusantara, yang menjelaskan implikasinya dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan.
Dasar Argumen
Kanis Tuaq mengantongi kemenangan dalam Pemilu Lembata dengan tingkat dukungan marginal, hanya memperoleh 27,35% (19.720 dari 72.108 suara sah), yang menandakan kekurangan legitimasi politik. Selama empat bulan awal pemerintahannya, Kanis menghadapi celaan berat dari para tetua Edang yang tinggal di Lewoleba, yang menggarisbawahi sikapnya yang menarik diri, ketidakefektifan penyatuan birokrasi dan politik, kurangnya responsifnya terhadap kritik masyarakat, di samping dampak buruk dari keluarga dekatnya. Sebuah pertemuan para tetua Edang di Ebang Murin Uri, yang mencakup individu-individu terkemuka seperti Ande Liliweri dan Muhidin Isak, mengungkapkan bahwa Kanis menunjukkan kecenderungan untuk memungkinkan pemerintah beroperasi tanpa lintasan definitif, sehingga menggambarkan pendekatan laissez-faire untuk kepemimpinan.
Analisis Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire Kanis Tuaq
Gaya kepemimpinan laissez-faire, menurut Lewin (1939), dalam artikel ilmiah yang diterbitkan bersama Ronald Lippitt, berjudul “An Experimental Approach to the Study of Autocracy and Democracy: A Preliminary Note” yang dimuat dalam jurnal Sociometry pada tahun 1939. Artikel tersebut mendeskripsikan eksperimen mereka tentang tiga gaya kepemimpinan (otoriter, demokratis, dan laissez-faire) dan dampaknya terhadap dinamika kelompok. Gaya kepemimpinan Kanis ditandai dengan pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada bawahan tanpa memberikan arahan, pengawasan, atau intervensi yang signifikan.
Berikut ini, adalah beberapa catatan menurut para tetua Edang, yaitu pertama Kanis gagal melakukan konsolidasi birokrasi, tidak mendistribusikan kewenangan secara berjenjang, dan sering mengarahkan staf secara langsung tanpa melibatkan asisten atau sekda. Sikap ini menunjukkan kurangnya arahan struktural, membiarkan birokrasi berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, tidak ada “semangat baru” di kalangan birokrat, dan pemerintahan kesulitan menangani masalah sehari-hari masyarakat.
Kedua keluarga dekat Kanis mengintervensi proyek pemerintah, mengintimidasi pejabat, dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kanis tidak menunjukkan ketegasan untuk membatasi perilaku ini, mencerminkan pendekatan laissez-faire yang membiarkan pihak eksternal bertindak tanpa pengawasan. Hal ini menurut tetua Edang dapat merusak wibawa pemerintahan dan memicu persepsi nepotisme.
Ketiga dengan dukungan politik yang lemah, Kanis tidak berupaya membangun relasi dengan partai politik atau tokoh masyarakat, termasuk partai pengusungnya (PAN dan Nasdem). Sikap ini menunjukkan kurangnya inisiatif untuk mengarahkan strategi politik, membiarkan hubungan politik berjalan tanpa campur tangan aktif, yang melemahkan posisinya sebagai pemimpin. Jika ini dibiarkan, maka posisi Bupati Kanis akan terus melemah, baik secara politik maupun sosial. Ketidakhadirannya dalam percaturan politik lokal menciptakan ruang kosong yang cepat diisi oleh aktor-aktor lain dengan kepentingan masing-masing. Dalam situasi seperti ini, potensi terjadinya fragmentasi internal di tubuh pemerintahan sangat besar, dan stabilitas kebijakan pun dapat terganggu karena absennya kendali strategis dari pemimpin tertinggi daerah.
Lebih jauh, ketiadaan relasi dengan partai pengusung tidak hanya memperlemah dukungan administratif dan legislatif, tetapi juga menciptakan kesan publik bahwa sang bupati “berjalan sendiri”, tanpa fondasi kolektif yang solid. Ini berbahaya karena politik bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan juga soal legitimasi sosial yang dibangun melalui dialog, kemitraan, dan kepercayaan.
Apabila arah ini tidak dikoreksi sesegera mungkin, bukan tidak mungkin kepercayaan rakyat dan institusi terhadap kepemimpinan Kanis akan runtuh. Dampaknya dapat berupa meningkatnya resistensi masyarakat, memburuknya hubungan eksekutif-legislatif, dan bahkan potensi pengabaian terhadap visi pembangunan yang telah dirancang.Oleh karena itu, langkah perbaikan perlu dilakukan segera, bukan semata demi menyelamatkan posisi politik, melainkan demi memulihkan martabat kepemimpinan daerah.
Ketiga Kanis dianggap masa bodoh terhadap kritik, baik yang disampaikan langsung maupun melalui media sosial. Pendekatan laissez-faire dalam komunikasi publik ini mencerminkan sikap membiarkan opini masyarakat berkembang tanpa upaya untuk menanggapi atau memperbaiki persepsi, yang memperburuk kepercayaan publik.
Catatan keempat tetua Edang adalah Kanis terlihat minder menghadapi birokrat, mereka menduga adanya kemungkinan karena minimnya pengalaman birokrasi dan dukungan dari birokrat yang mayoritas tidak memilihnya. Alih-alih mengambil peran aktif untuk memimpin, ia cenderung menghindari konfrontasi atau arahan tegas, yang memperkuat karakter laissez-faire.
Dampak Gaya Kepemimpinan Laissez-Faire
Gaya kepemimpinan laissez-faire Kanis memiliki dampak negatif yang signifikan hal ini ditandai birokrasi yang tidak efektif. Kurangnya koordinasi dan arahan menyebabkan roda pemerintahan tersendat, dengan birokrat kehilangan arah dan motivasi. Jika hal ini dibiarkan berlarut lama, maka akan terjadi krisis kepercayaan publik, sikap tertutup dan ketidakresponsifan terhadap kritik memicu kekecewaan masyarakat, terutama pendukung awal seperti tetua Edang.
Sisi lain yang mungkin terkuak di mana wibawa pemerintahan tergerus, hal ini karena intervensi keluarga dan kegagalan konsolidasi politik merusak legitimasi Kanis sebagai bupati Lembata. Minimnya relasi dengan partai dan tokoh masyarakat akan menghambat pelaksanaan program pemerintahan, mengingat basis dukungan Kanis yang tipis.
Teori Kepemimpinan sebagai Pembanding
Menurut teori kepemimpinan, gaya laissez-faire hanya efektif dalam konteks di mana bawahan memiliki kompetensi tinggi dan motivasi mandiri (Lewin, 1939). Namun, dalam kasus Lembata, birokrat dan masyarakat membutuhkan arahan yang jelas karena mayoritas birokrat tidak mendukung Kanis, menunjukkan tingkat kesiapan rendah (teori situasional Hersey-Blanchard). Legitimasi politik Kanis yang lemah menuntut pendekatan transformasional untuk menginspirasi dan merangkul semua pihak (Bass, 1990). Dalam konteks otonomi daerah terkhusus Kabupaten Lembata membutuhkan kepemimpinan aktif yang mampu mengelola birokrasi dan politik secara inklusif (Wasistiono, 2005). Dengan demikian gaya laissez-faire Kanis jelas tidak sesuai dengan kebutuhan Lembata yang memerlukan pemimpin yang proaktif, responsif, dan berwibawa.
Rekomendasi: Transisi ke Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Situasional
Untuk mengatasi dampak negatif gaya laissez-faire, Kanis perlu berhijrah ke kombinasi kepemimpinan transformasional dan situasional. Hemat saya, mungkin rekomendasi dari pertemuan tetua Edang yang diadakan pada 14 Juni 2025 yang berlangsung di Ebang Murin Uri, milik alm. Bpk. Alex Murin, salah satu pejuang otonomi Lembata di Rayuan Kelapa Lewoleba yang dirilis Warta Nusantara 25 Juni 2025.
Rekomendasi tersebut:
Pertama: Membangun Visi dan Konsolidasi Birokrasi (Transformasional)
Menyusun visi pembangunan Lembata yang inklusif melalui forum bersama tetua adat, birokrat, dan masyarakat. Mengadakan rapat koordinasi mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan birokrat untuk memberikan arahan jelas dan membangun kekompakan. Menerapkan distribusi kewenangan berjenjang melalui asisten dan sekda untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Kedua: Responsif terhadap Masyarakat (Transformasional)
Membentuk tim komunikasi publik untuk menanggapi kritik di media sosial dan mempublikasikan capaian pemerintahan. Mengadakan sesi “Bupati Menjawab” atau “Lembata Taping” melalui jaringan khusus pelayanan aduan atau pertemuan langsung untuk menunjukkan keterbukaan. Melibatkan tetua dari berbagai stara adat, para pemerhati Lembata membangun dan berbagai komponen sosial ikut dalam pengambilan keputusan strategis untuk menghormati nilai budaya lokal dalam rangka “Ayo Bangun Lembata”
Ketiga: Menyesuaikan Gaya dengan Konteks Birokrasi (Situasional)
Menggunakan gaya direktif di awal untuk membangun otoritas, misalnya dengan menetapkan SOP birokrasi yang jelas. Beralih ke gaya pelatihan dengan memberikan dukungan kepada birokrat melalui pelatihan atau mentoring. Meminta bimbingan dari birokrat senior atau tokoh seperti Ande Liliweri, Thomas Ola Langoday untuk mengatasi rasa minder.
Keempat: Mengendalikan Pengaruh Keluarga (Etis)
Menetapkan kode etik yang melarang keluarga terlibat dalam urusan pemerintahan atau menggunakan fasilitas negara. Melibatkan inspektorat daerah untuk memantau proyek pemerintah guna mencegah nepotisme. Menegur keluarga secara tegas untuk memastikan wibawa pemerintahan terjaga.
Kelima: Memperkuat Konsolidasi Politik (Transformasional)
Mengadakan pertemuan dengan partai politik, termasuk PAN dan Nasdem, untuk membangun koalisi. Melakukan kunjungan ke komunitas adat di berbagai wilayah Lembata untuk memperluas dukungan masyarakat. Membentuk tim koordinasi politik untuk menyusun strategi jangka panjang.
Keenam: Peningkatan Kapasitas Pribadi
Mengikuti pelatihan kepemimpinan daerah dari Kemendagri atau APKASI untuk memahami birokrasi dan politik lokal. Membangun hubungan mentoring dengan bupati berpengalaman untuk belajar praktik terbaik. Mengadopsi sikap rendah hati dengan meminta masukan dari tetua Edang dan birokrat senior.
Kesimpulan
Gaya kepemimpinan laissez-faire Bupati Kanis Tuaq di Lembata telah menghambat efektivitas pemerintahan, memicu kekecewaan masyarakat, dan merusak wibawa pemerintahan. Kurangnya arahan, pengawasan, dan inisiatif dalam mengelola birokrasi, politik, dan hubungan publik memperburuk legitimasi politiknya yang sudah lemah. Untuk memperbaiki situasi, Kanis perlu beralih ke gaya kepemimpinan transformasional yang menginspirasi dan situasional yang menyesuaikan dengan konteks, dengan fokus pada konsolidasi birokrasi, komunikasi publik, pengendalian keluarga, dan pembelajaran pribadi. Dengan komitmen untuk berubah dan merangkul semua pihak, Kanis memiliki peluang untuk memimpin Lembata menuju pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan efektif.
Biodata:
Muh. Sulaiman Rifai Aprianus Mukin (Rifai Mukin). Lahir di Ende, 27 April 1970, merupakan ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, saat ini sebagai Pengawas Sekolah Tingkat Menengah. Menyelesaikan studi S1 Fakultas Tarbiyah pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kupang Tahun 1995, menyelesaikan studi S2 Magister Pendikan Agama Islam di Univesitas Muhammadiyah Malang Tahun 2025. Selain memperoleh gelar akademik, penulis pun memperoleh gelar non akademik Certified Planning and Inventory Management (CPIM). Penulis saat ini sedang merintis Taman Baca Savana Iqra (TBSIq) dan sedang menyelesaikan dua buku Solo berjudul “Mendidik dengan Cinta” dan “Khayalanku Melambung Tinggi” yang sebelumya telah terbit buku dengan judul “Pembinaan Karakter Religius melalui Proyek Profil Pelajar Pancasila” dan beberapa buku Antologi, selain itu bergabung dalam “Komunitas Penulis Lembata_Thn.2025” juga sebagai “Penakar Literasi”. Penulis juga menulis opini/headline di beberapa media online, penulis dapat ditemui di akun Facebook @RifaiAprian, IG @Rifai_mukin
