Pimpin Apel Kesadaran, Sekda Tapo Bali Tegaskan Fokus Percepatan PRA RKA dan Mitigasi Krisis Fiskal
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM– Dalam apel kesadaran yang digelar di halaman depan Kantor Bupati Lembata, Kamis (17/7) pagi, Sekretaris Daerah (Sekda), Paskalis Ola Tapo Bali, yang mewakili Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq dan Wakil Bupati H. Muhamad Nasir, secara tegas menyampaikan sejumlah instruksi strategis kepada seluruh jajaran perangkat daerah.
Apel tersebut menandai dimulainya konsolidasi serius dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di tengah tantangan fiskal yang kian kompleks.
Sekda menegaskan bahwa perangkat daerah harus segera menyiapkan PRA RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk perubahan APBD 2025.
Penyusunan ini menjadi penting karena saat ini pemerintah juga tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, yang menjadi prasyarat bagi pembahasan perubahan APBD selanjutnya.
“Tahapan perubahan APBD ini sangat penting dan krusial. Ini akan menentukan prioritas dan plafon anggaran perangkat daerah. Karena itu, harus ada kerja sama dan koordinasi internal yang kuat, baik secara vertikal antara pimpinan dan staf, maupun horizontal antar OPD,” tegas Sekda.
Seperti diketahui, PRA RKA Perubahan APBD adalah proses awal dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ini melibatkan pertemuan antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan tim asistensi untuk membahas realisasi program yang telah berjalan dan rencana program yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD.
Tujuannya adalah untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan atau realisasi yang terjadi di tengah tahun anggaran.
Dalam arahannya, Sekda juga menyampaikan kondisi fiskal Lembata yang sedang dalam tekanan berat. Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan hingga mencapai Rp 17,8 miliar.
Penurunan ini bersumber dari beberapa komponen utama, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang Rp 11,6 miliar, serta bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTT yang turun Rp 6,2 miliar.
“Bayangkan, PAD turun Rp 11,6 miliar dan bagi hasil provinsi Rp 6,2 miliar. Ini sungguh memukul kita. Jika pendapatan turun, maka belanja pun harus turun dengan nominal yang sama,” ujar Sekda Tapo Bali.
Dijelaskan Paskalis, penurunan bagi hasil ini disebabkan oleh dua sektor utama yang tidak mencapai target, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keduanya menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada belanja daerah, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Kalau kita lalai bayar pajak, dampaknya kembali ke kita juga. Ini peringatan keras bagi semua ASN!” tegasnya.
Karena itu, Sekda menekankan pentingnya segera menyelesaikan dokumen RPJMD yang saat ini telah masuk pada tahap akhir, serta Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah. Harmonisasi antara RPJMD dan Renstra dinilai vital untuk menjamin integrasi perencanaan program yang tepat sasaran.
“Renstra bukan hanya tentang visi dan sasaran. Hal yang tak kalah penting adalah menentukan sub kegiatan prioritas, dan itu harus berbasis data yang valid. Validasi data adalah fondasi kualitas perencanaan,” tegas Sekda.
Sebagai catatan, hingga semester I tahun 2025, capaian PAD Lembata baru mencapai 27 persen dari target tahunan. Ini menunjukkan masih ada 63 persen yang harus dikejar dalam enam bulan ke depan.
Bupati secara khusus melalui Sekda menginstruksikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mendorong inovasi dan percepatan realisasi PAD. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas belanja daerah, terlebih di tengah situasi fiskal yang sangat ketat.
Sementara, menanggapi isu penilaian dan rotasi kinerja aparatur sipil negara, Sekda mengungkapkan bahwa belum ada langkah strategis untuk mutasi atau promosi ASN karena masih dalam masa pembatasan enam bulan pasca pelantikan kepala daerah.
“Kecuali dengan izin Menteri, kepala daerah tidak bisa melakukan kebijakan pergeseran, mutasi, maupun promosi ASN. Jadi sementara ini, kita masih menunggu waktu dan peluang strategis,” ujar Sekda menjelaskan dari sisi regulasi.
Mengakhiri arahannya, Sekda mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan momentum apel ini sebagai refleksi dan evaluasi kolektif, dalam menghadapi situasi fiskal yang tidak biasa dan penuh tantangan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam menyusun kebijakan perubahan anggaran yang adaptif dan realistis.
“Kita harus bisa mendiagnosa dengan cermat apa yang harus diubah dalam APBD, berdasarkan pelaksanaan DPA 2025 yang sedang berjalan. Ini bukan kerja biasa, ini kerja luar biasa,” pungkasnya. *** (Bily Baon/Bagian Prokopim Setda Lembata)
