Bupati Malaka Ketua Bidang Kesehatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengukuhkan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030 di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2024. Hadir ratusan bupati dari seluruh Tanah Air.
Dokter Stef Bria Seran, MPH, Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi salah satu nominasi dalam daftar pengurus baru itu. Dalam komposisi pengurus yang baru ini, dokter Stef atau yang akrab disapa SBS, ini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Bidang Kesehatan APKASI. Posisi ini dipandang penting dalam mendorong kebijakan kesehatan di seluruh negeri ini.
Bupati SBS yang punya pengalaman segudang di bidang kesehatan dikenal luas punya komitmen yang tinggi terhadap layanan kesehatan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Tercatat, selama memimpin Kabupaten Malaka periode pertama dan periode kedua, ia banyak mendorong program-program unggulan di bidang kesehatan, di antaranya pengadaan dokter ahli, penanganan stunting, serta akses layanan dasar berbasis data. Ia dikenal sangat menguasai masalah kesehatan dan kepamongprajaan. Di bidang pertanian ia juga dikenal sebagai Bapak Revolusi Pertanian Kabupaten Malaka. Bahkan ide dan gagasannya kerap menjadi acuan program baik di kabupaten lain di NTT maupun di Provinsi NTT.
Sebagaimana berita yang rilis Radarmalaka.com, dalam jabatan barunya di APKASI, lelaki yang enerjik ini akan memimpin forum komunikasi dan advokasi untuk memajukan sektor kesehatan antarkabupaten. Ini mencakup kerja sama lintas daerah, advokasi kebijakan ke pusat, hingga sinergi dalam penanganan isu-isu nasional, seperti imunisasi, Puskesmas terpadu, dan ketahanan gizi anak.
Komposisi APKASI Periode 2025-2030
Ketua Umum: Bupati Lahat, Bursah Zarnubi
Sekretaris Jenderal: Joune JE Ganda (Bupati Minahasa Utara). Susunan pengurus terdiri dari lebih dari 200 kepala daerah yang membawahi berbagai bidang strategis, seperti pendidikan, hukum, pangan, investasi, hingga kebudayaan.
Pengukuhan ini juga disertai dengan penyerahan surat keputusan secara simbolis serta pengarahan dari Mendagri yang menekankan pentingnya APKASI menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi otonomi daerah secara efektif dan efisien.
Keterlibatan Bupati Malaka dalam struktur kepengurusan secara nasional ini merupakan langkah penting dalam membawa suara kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah perbatasan ke level pengambilan kebijakan nasional. Ia diharapkan dapat menjadi jembatan penting dalam mengangkat isu-isu spesifik seperti akses layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil.
Bupati SBS mengatakan ini sebagai kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena itu patut dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kepercayaan kepadanya dan juga warga Malaka. Kabupaten Malaka berada di pintu gerbang dua negara tetangga, yakni Australia (laut) dan Timor Leste (darat). *** (*/pol)
