Aktivis Perlindungan PMI Kor Sakeng Gelar Sosialisasi Pekerja Migran Indonesia Asal Lembata di Paroki SAJ Waikomo
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM– Aktivis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kors Sakeng tampil sebagai Narasunber menggelar sosialisasi bertajuk : “Penyadar-tahuan tentang Pemerja Migran Indonesia Asal Lembata”. di Aula Paroki Santu Arnoldus Janssen Waikomo (PSAJW), Lewoleba, Kabupaten Lembata, Minggu, 20 Juli 2025.
Sosialisasi tentang PMI Asal Lembata itu digelar atas kerjasama Seksi Pastoral Migran dan Perantau dan Seksi Gender Dewan Pastoral Paroki (DPP) SAJW mengingat masalah PMI bukan saja menjadi masalah internasional juga menuntut peran Gereja melakukan perlindungan dalam karya pastoral. Apalagi masalah PMI telah menjadi pembahasan dalam pertemuan pastoral para uskup Nusa Tenggara belum lama ini di Lanrantuka. Sosialisasi diikuti Para Ketua Lingkungan dan Orang Muda Katolik (OMK) PSAJW. Hadir Pastor Paroki, Pater Joakim Ole Kleden,SVD, Ketua Seksi Gender, Maria Loka, dan Pemandu Acara/Moderator, Nia Liman.
Kor Sakeng, Aktovis Kemnusiaan dan Pers itu memulai materi dengan ulasan historis PMI Asal Lembata. Sejak 1940-an hingga 1960-an berangkat ke Malaysia Timur dengan menumpang perahu Bonerate.
Periode 1970 – 1980-an Dua Kapal Berbendera Malaysia yakni Kapal Antang dan Nurlina mengangkut tenaga kerja dengan menyinggahi Pelabuhan Lewoleba, Waiwerang, Maumere dan Makasar.
Dua Kapal ini dikontrak oleh Paguyuban Timur yang mendapatkan ruang akses pekerjaan pada Perushaan-Perusahaan di Malaysia Timur.
Keberangkatan tenaga kerja kita dari Lembata ke Malaysia Timur hanya mengantongi Surat Keterangan Mutasi dari Desa atau kampung dan tidak diketahui pegurusan dokumen Keimigrasia. Sementara Kantor Imigrasi di Nunukan berdiri thn 1967 dalam bentuk Pos Pelayanan dan berada di bawah tanggung jawab Imigrasi Tarakan. Akses pekerjaan yang paling besar atau dominan adalah di Perkebunan Kelapa Sawit
Proses migrasi warga Lembata khususnya ke Malaysia didominasi keberangkatan mengikuti keluarga yang sudah bekerja di Malaysia dan memiliki akses pekerjaan.
Proses ini berkembang sangat lama dan menjadi sebuah kebiasaan dan mandiri maka proses migrasi jenis ini disebut sebagai MIGRASI KULTURAL. Atau tidak melalui Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/PPTKIS/P3MI).
Proses ini berkembang sangat lama dan menjadi sebuah kebiasaan dan mandiri maka proses migrasi jenis ini disebut sebagai MIGRASI KULTURAL. Dengan demikian, Pola Migrasi orang Lembata adalah MIGRASI KULTURAL dan MANDIRI.
MIGRASI KULTURAL ini tidak diakui Negara dan menjadi diksi propaganda dengan sebutan MIGRASI ILEGAL dan / atau Migrasi tanpa dokumen Keimigrasian / Migrasi Non Prosedural / Un Docummented.
Migrasi dengan menggunakan jasa Perusahaan, di Lembata baru dimulai tahun 1990an Ketika kebutuhan tenaga kerja ke Singapura dan kemudian berkembang ke Hongkong dan Saudi Arabia. Dalam konteks lokal, cerita Kor Sakeng, orang Lembata sejak dulu merantau terdekat di Sagu sebagai pekerja Pabrik Minyak Kelapa dan di Waiwerang, Kabupaten Folres Timur sebagai pekerja Pabrik Sabun Cuci.
Menurut Kor Sakeng, ada sejumlah Faktor Pemicu atau pendorong Migrasi yakni :
Sumber-sumber PENGHIDUPAN sangat kecil atau terbatas. Kurangnya Lapangan Kerja dan desakan ekonomi. Sumber daya kapasitas dalam mengolah sumber-sumber penghidupan sangat minim. Memiliki tujuan tertentu (Pendidikan, Material Adat, Bangun Rumah, Biaya Pernikahan dan Mencari pengalaman baru. Tidak adanya sumber penghidupan yang terwarisi. Kriminalisasi budaya dalam tanda petik. Tak disadari, Cari jodoh juga menjadi salah satu pendorong migrasi.
Kor Sakeng menenrangkan, Migrasi juga melahirkan dampak positif dan negatif sebagai berikut :
Kehidupan ekonomi keluarga menjadi baik dengan adanya support remitansi atau pendapatan yang diperoleh. Adanya peningkatan assetbase jika dibandingkan dengan sebelum merantau. Perubahan pemondokan dari rumah darurat menjadi rumah permanen. Pendidikan anak-anak tercapai menjadi sarjana. Memiliki unit usaha produktif berbekalkan pengalaman pekerjaan selama menjadi perantau. Perubahan gaya kehidupan dari yang miskin menjadi kurang miskin. Adanya peningkatan pemahaman dari aspek pendidikan vokasi yang diperolehnya selama merantau dan dapat diaplikasikan dalam tata kelola kehidupan dan penghidupan.
Sedangkan dampak negatifnya : Terjebak dalam skema Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO/Human Trafficking). Kehidupan keluarga menjadi tak berdaya akibat gaya hidup selama di perantauan. Kondisi fisik rumah seperti yang dulu bahkan ada aset yang djual untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Pendidikan anak terbengkelai. Menjadi korban dalam kejahatan bisnis organ tubuh. Sakramen pernikahan terpatahkan oleh gogaan memiliki belahan hati yang lain. Tidak adanya proses penafkahan kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan sementara isteri hidup dalam lingkaran sosial budaya. Mengidap penyakit sosial yang diproduk oleh pergaulan bebas (HIV/AIDS dan PMS) serta perkawinan anak.
Selanjutnya Kor sakeng, putra Desa Puor, Kecamatan Wulandoni yang pernah tampil sebagai narasumber masalah PMI di Swiss dalam forum PBB, juga mengungkapkan, ada pula Respons Negara terhadap PMI :
Bahwa Pekerja Migran Indonesia dijadikan sebagai sumber pendapatan negara dalam bentuk Devisa (Nomor Dua dari Migas). Tata Kelola migrasi PMI belum sepenuhnya menempatkan aspek PELINDUNGAN walau ada pergeseran dari UU 39 Thn 2004 ke UU 18 Thn 2017 yang memiliki nafas Convensi
Banyak actor penguasa yang secara pribadi menggunakan kekuasaannya dan ikut bermain dala skema migrasi karena pendapatan menggiurkan (NTT darurat trafficking.
Skema Migrasi diatur secara sentrastik dan dalam kewenangan Pusat tanpa mereduksi kearifan-kearifan migrasi yang dimiliki Masyarakat di setiap daerah. Amandemen UU No. 39 Tahun 2004 dan digantikan dengan UU No. 18 Tahun 2017
Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lembata telah memiliki Regulasi yang bernafaskan Convensi yakni Perda No. 20 Tahun 2015 dan Perbup No. 03 Tahun 2017 (Ironisnya, semangat yang bagus ini belum terimplementasi dalam berbagai kebijakan turunannya)
Menariknya, jelas Kor Sakeng, di Lembata, terdapat sebanyak 12 Desa dari 154 Desa dan Kelurahan mulai mengintegrasikan Pelindungan PMI dalam tata system Pemerintahan Desa (Perdes dan PPT DESBUMI).
Lantas apa respons masyarakat sipil dan gereja katolik terhadap masalah PMI khususnya asal Lembata ?
Menurut Kor Sakeng, mantan Guru SMP Labalekan Puor, saat ini sudah mulai banyak Organ Masyarakat Sipil yang menjadikan Isu Perlindungan Buruh Migran menjadi locus program Pemberdayaan Masyarakat.
Ada Spirit Advokasi terhadap regulasi-regulasi Kebijakan dan Tata Kelola Pembangunan yang mengintegrasikan perspektif pelindungan PMI. Isu Migrasi dan Perantau menjadi locus Program Keuskupan Regio Nusa Tenggara dan Bali.
Secara Hirarkis, lanjut Kor Sakeng, adanya Penetapan Organ Komisi mulai dari Keuskupan hingga Paroki dan Komunitas Basis Gerejawi (KBG). Aspek Pelindungan PMI menjadi bagian integral dalam pengembangan Pastoral Gerejawi.
Pastor Paroki SAJW, Pater Rein Kleden, SVD ketika membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tentang PMI menyampaikan apresiasi kepada Aktivis Perlindungan PMI , Kor Sakeng yang telah memberikan pengetahuan dan sharing pengalaman empirik sebagai seorang aktivis tentang masalah PMI yang kini sudah semestinya menjadi masalah kita bersama. Bahkan pihaknya mengungkapkan, masalah PMI sudah jadi bahsan para Uskup se-Nusa Tenggata dalam Pertemuan Pastoral (Perpas) di Larantuka. Karena itu, kehadiran para Ketua Lingkungan dan OMK mengikuti sosialisasi sangat penting untuk selanjutnya disosialisasikan di tingkat Lingkungan dan KBG masing-masing. Karena menurut Pater Rein, banyak umat kita tersandung masalah migrasi dengan dampak positif dan negatif terhadap keluarga perlu solusi sebagai bagian dari karya pastoral.
Ketua Seksi Gender DPP PSAJ Waikomo, Maria Loka yang juga Ketua LSM Permata menyampaikan terima kasih kepada Aktivis Kor Sakeng berkenan menjadi Narasumber dan berbicara tuntas tentang PMI Asal Lembata sekaligus mendukung program seksi terpadu dengan Seksi Pastoral Migran dan perantau DPP SAJW. Terima kasih sudah membagi pengetahuan dan pengalaman untu para Ketua Lingkungan dan OMK. Kegiatan ini, jelas Maria Loka, terselenggara atas kerja sama Paroki, LSM Permata dan Lakpesdam NU Lembata.
Mengenal Aktivis Kor Sakeng :
Koordinator Program Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) Lembata. Kor Sakeng Fokus pada dua program di dua wilayah Kabupaten.Flores Timur untuk program Kesehatan mulai dari program Ambulans Motor kemudian berlanjut ke program Mobil Ambulans dan Kapal Ambulans untuk merespon rujukan dari Pulau Solor dan adonara. Lembata dengan program Advokasi perlindungan buruh migran asal lembata harapan goal akhir adalah skema migrasi aman.
Sasaran program ada di 3 segmen yakni pemda untuk regulasi kebijakan (Perda 20/2015 dan Perbup 03/2017. Pemerintah Desa dengan program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) untuk mengintegrasikan aspek perlundungan buruh migran dalam tata sistem pemerintah desa sembari mengembangkan desa sebagai pusat pelayanan terpadu migrasi aman (PPT DESBUMI). Hingga kini sudah ada 12 Desa yang berbentuk PPT DESBUMI yakni, Kec. Ile Ape (Dulitukan, Tagawiti, Beutaran, Petuntawa, Riangbao dan Kolontobo), Kec. Ile Ape Timur (Baolaliduli, Lamatokan, Lamawolo dan Waimatan), Kec. Lebatukan (Baopana dan Lamatuka).
Sasaran berikutnya adalah Komunitas perempuan purna migran dengan program penguatan ekonomi inklusi berbasis produk. Sebanyak 12 kelompok di 12 desa yang mengembangkan aspek pemberdayaan ekonomi mulai dari produksi hingga pemasaran. Untuk skema jangka panjang YKS bersama 12 komunitas menginisiasi lembaga Koperasi dengan nama Koperasi Perempuan Purna Migran (KOPPMI) yang akan sebagai wadah perjuangan bersama dalam mengkonsolidasi modal dan pemasaran produk. Koppmi baru berjalan 2 tahun ini.
Pose bersama Ketua Komite Migrant Workers PBB (tengah) dan Sekjen
September 2017 ke Swiss untuk mengikuti Sidang Sesi 27 Migrant Workers PBB. salah satu tujuan adalah mempresentasikan inisiatif capaian daerah yakni Perda no. 20 thn 2015 karena perda inisiatif Kabupaten Lembata ini yang oleh Pemerintah Indonesia dijadikan sebagai indicator capaian dari Implementasi Convensi Jenewa dan dalam Laporan Pemerintah Indonesia dalam Sesi Sidang 27 Migrant Workers PBB (3/9/2017), Lembata disebut beberapa kali dalam dokumen laporan pemerintah indonesia.
*** (Warta Nusantara : Karolus Kia Burin)
