KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM–  Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosari, menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Komisi lll DPR Provinsi NTT, Yohanes De Rosari kepada Wartawan, Rabu (30/07/ 2025), mengungkapkan komitmennya tersebut di depan ruang Komisi III DPRD NTT, di Kupang. “Kami satu ritme dengan pemerintah. Mendukung pemerintah dalam mengoptimalisasi pendapatan. Itu prinsip kami,” ujar Yohanes dalam rapat pembahasan evaluasi kinerja BUMD.

Dalam pernyataannya, Yohanes menyoroti dua BUMD utama, yakni PT Flobamor dan PT Kibolok. Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap minimnya kontribusi kedua entitas tersebut, padahal pemerintah telah melakukan penyertaan modal dan aset daerah cukup besar.

“Jangan sampai PT Kibolok dan PT Pemerintah ini hidup enggan mati tak mau. Aset lahan 900 hektare dikelola oleh Kibolok, itu harapan kita. Harus ada kontribusi nyata,” tegasnya.

Yohanes juga mengungkap bahwa PT Flobamor menerima subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp19,6 miliar, namun tetap mengalami kerugian. Ironisnya, biaya operasional perusahaan mencapai Rp400 juta per bulan untuk membiayai sekitar 60 tenaga kerja, namun gaji karyawan pun tidak dapat dibayar tepat waktu.

“Manajemennya harus diperbaiki. Ada subsidi dari pusat, tapi tidak bisa bayar gaji? Ini yang menjadi catatan prinsip kami,” katanya.

Target yang diberikan untuk PT Flobamor sendiri adalah menyumbang PAD sebesar Rp1 miliar pada tahun 2026, sementara untuk Blutspam ditargetkan Rp5 miliar pada tahun ini. Yohanes menekankan bahwa target tersebut harus dicapai, dan tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas.

“Kita tidak mau BUMD ini menggunakan penyertaan modal 100% dari Pemprov tapi kerjanya nihil. Kita mau ada income untuk daerah. Jangan aset bobo, orangnya juga bobo,” sindir Yohanes dengan nada tegas.

Selain melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap BUMD, Komisi III DPRD juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat, Dinas PTSP, serta perizinan terpadu agar setiap kebijakan dan izin yang dikeluarkan benar-benar memberi dampak positif untuk daerah.

“Kita dukung Bapak Gubernur dalam penetapan target PAD sebesar Rp2,8 triliun. Ini target bersama, dan semua elemen harus berkontribusi,” tutup Yohanes.

Komisi III juga berencana memanggil jajaran komisaris dari PT Flobamor dan PT Kibolok untuk dimintai keterangan serta klarifikasi atas berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola BUMD di NTT agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah. *** (FT/WN-01)