KUPANG: WARTA-NUSANTARA.COM–  Pemilihan Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) periode 2025–2029 yang semestinya menjadi kontestasi akademik, kini dibayangi isu dugaan politik uang dan transaksi jabatan.

Sejumlah dosen kampus tersebut kepada media di Kupang pada Rabu, 24 September 2025 menyebut adanya indikasi kuat praktik suap dalam perebutan dukungan senat. Uang disebut mengalir dalam bentuk “tali kasih” atau “bantuan”, bahkan ada janji kursi jabatan strategis seperti wakil rektor, dekan, hingga kepala lembaga.

“Bukan sekadar gosip. Ada yang terang-terangan menyebut angka, ada pula lewat jalur pertemanan. Bahkan jabatan ditawarkan sebagai paket lobi,” ungkap seorang sumber internal yang menolak namanya disebutkan dalam pemberitaan ini.

Praktik ini menuai keprihatinan. Kalangan akademisi menilai jika rektor lahir dari proses transaksional, maka arah kebijakan kampus berpotensi tersandera kepentingan kelompok.

“Integritas kampus dipertaruhkan. Pendidikan tinggi di NTT bisa kehilangan arah jika rektor dipilih lewat transaksi,” ujar seorang akademisi.

Sekretaris Senat Undana, Prof. Dr. Yantus Aristarkus Neolaka, memastikan penyaringan menghasilkan tiga calon dengan suara tertinggi: Prof. Apris Adu (25 suara), Prof. Jefri Bale (24 suara), dan Prof. Melkiades Taneo (6 suara).

“Dari empat bakal calon, diambil tiga peringkat teratas,” ujarnya dalam jumpa pers usai penyaringan di Rektorat, Kamis (25/9/2025).

Tahap berikutnya adalah penyerahan berkas ketiga calon ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 29 September 2025. Setelah itu, para calon dijadwalkan mengikuti wawancara dengan Menteri.

Prof. Yantus menegaskan bahwa sejak tahap wawancara hingga pemilihan, kendali penuh ada di tangan kementerian yang memegang 35 persen hak suara.

“Pelantikan rektor dijadwalkan 6 Desember 2025, sehingga dua minggu sebelumnya sudah ada nama rektor terpilih,” jelasnya.

Sementara Ketua Panitia Pemilihan Rektor, Prof. Simon Sabon Olla, menyatakan semua calon masih memiliki peluang yang sama.

“Meskipun Prof. Apris unggul, keputusan akhir tetap bergantung pada menteri,” tegasnya. ***  (KT/WN-01)