Bupati Kanis Hadir di Seminar Keadilan Fiskal Nasional, Soroti Revitalisasi Prinsip Keberimbangan
LARANTUKA,: WARTA-NUSANTARA.COM– Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, secara resmi membuka Seminar Keadilan Fiskal Nasional di Aula Asa Hotel, Larantuka, Flores Timur, Kamis (6/11/2025).
Seminar yang bertemakan “Revitalisasi Prinsip Keadilan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional” ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Provinsi NTT, termasuk Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, dan Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah APKASI NTT.
Seminar ini menjadi wadah penting untuk membahas berbagai permasalahan, tantangan, dan peluang terkait kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada daerah. Diskusi mendalam dilakukan untuk mencari solusi atas problematika fiskal yang selama ini membebani pemerintah daerah.
Salah satu agenda utama dalam seminar ini adalah penandatanganan memorandum oleh 11 kepala daerah se-Provinsi NTT bersama Ketua Umum APKASI. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengatasi masalah fiskal yang dihadapi daerah, sekaligus menyuarakan sikap tegas pemerintah daerah terhadap arah kebijakan fiskal nasional yang dinilai mulai menjauh dari semangat reformasi dan otonomi daerah.
Kerja sama terkait program-program unggulan Pemerintah Provinsi NTT, seperti Program Satu Desa Satu Produk dan Gerakan Beli NTT, juga menjadi sorotan utama. Program-program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menekankan bahwa keadilan fiskal bukan sekadar urusan angka dan regulasi, tetapi persoalan hati nurani. Ia juga menegaskan bahwa APKASI adalah jembatan strategis yang menghubungkan pusat dan daerah, dan keadilan fiskal harus menjadi roh kebijakan nasional, bukan sekadar jargon politik.
Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, menegaskan dukungan penuh terhadap hasil yang disepakati dalam memorandum NTT. Ia menyatakan bahwa perjuangan keadilan fiskal bagi pembangunan di daerah adalah sebuah keharusan yang perlu diperjuangkan secara kolektif.
Seminar ini menghasilkan sembilan poin utama dalam menyikapi arah kebijakan fiskal nasional, terutama pada tahun anggaran 2026. Selain itu, seminar ini juga menghasilkan solusi konkret dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan keberimbangan dalam kebijakan fiskal nasional, sehingga dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTT.
Para kepala daerah yang hadir menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk konsolidasi sikap terhadap kebijakan pusat yang dinilai mulai menggeser prinsip keadilan dan kemandirian fiskal daerah. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merumuskan langkah bersama menyikapi arah kebijakan nasional.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai sudut pandang terkait persoalan fiskal, termasuk Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan materi Keadilan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Keadilan dalam Distribusi DAU antar Daerah dengan Memperhitungkan Kapasitas Fiskal.
Begitu juga Direktur Pembangunan Indonesia Timur BAPPENAS menyoroti Standar Pelayanan Minimal dan Perspektif Transformasi Perekonomian NTT dan Ketua Umum APKASI dengan materinya, Prospek Agregasi Kepentingan Daerah di Tengah Kecenderungan Kuat Resentralisasi.
Sementara Kepala Sub Direktorat Wilayah 3 Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA mengangkat, Adakah Framework Baru Otonomi Daerah, Apakah Resentralisasi ‘Normal’ dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan Bagaimana Rasionalitas Basis-Basis Pertimbangan di Balik Tren Resentralisasi? Sedangkan Direktur Eksekutif KPPOD mengupas tentang Fakta-Fakta Otonomi Daerah dan Kelayakan Resentralisasi.
Kegiatan seminar ini diakhiri dengan pendalaman diskusi terhadap dokumen Memorandum NTT untuk Keadilan Fiskal Nasional, pembacaan memorandum, dan penandatanganan Memorandum NTT oleh seluruh perwakilan peserta yang hadir dari tiap daerah di Kabupaten/Kota se-NTT.
Beberapa tokoh yang hadir dalam acara tersebut, selain Bupati Lembata P Kanisius Tuaq dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, hadir juga Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Wakil Walikota Kupang, Asisten III Nagekeo Silvester Teda Sada, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, Wakil Bupati Kupang Aurum O. Titu Eki, dan Plt. Sekretaris BKAD Sumba Barat Daya Martinus Satban. *** (ProkompimKabLembata)
