Dalam pandangannya, Prabowo menyoroti betapa mahalnya ongkos politik di Indonesia. Beliau mengungkapkan keprihatinan mendalam akan potensi dominasi pihak berduit dalam menentukan arah politik negara.

“Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit, ” ujar Prabowo pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat malam.

Menurut Presiden, tingginya biaya politik, khususnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, berpotensi besar memicu praktik korupsi. Pengalaman dan pengamatan beliau menunjukkan adanya korelasi kuat antara biaya politik yang membengkak dengan maraknya tindak pidana korupsi.

“Politik yang mahal ini, politik yang meniu-meniru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar, ” cetus Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan kecenderungan pribadinya untuk mencari solusi yang lebih efisien dan efektif dalam sistem demokrasi, tanpa mengorbankan prinsip keterwakilan rakyat.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai, ” paparnya.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa model pemilihan kepala daerah melalui wakil rakyat bukanlah hal baru dan sudah diterapkan di berbagai negara maju.

“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah, ” ungkap Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa usulan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD akan mendapatkan pertimbangan serius.

“Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani, ” tegas Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Usulan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat puncak perayaan HUT ke-61 partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja, ” ucap Bahlil.

Bahlil mengakui bahwa usulan tersebut memicu perdebatan, namun setelah melalui kajian mendalam, ia meyakini bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien dan meminimalkan kerumitan.

“Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing, ” ujar Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menambahkan bahwa pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang politik dapat dimulai pada tahun mendatang untuk memastikan kajian yang komprehensif dan matang.

“Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan, ” kata dia. Hal ini penting agar proses pembahasan dapat dilakukan secara cermat, hati-hati, dan melibatkan berbagai masukan dari berbagai pihak. *** (*/WN-01)