Selain soal anggaran, Sugiono juga menyoroti biaya kampanye yang mahal sebagai hambatan bagi figur kompeten menjadi kepala daerah.

JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM– |   Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan agar kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena dinilai lebih efisien dibanding pemilihan langsung.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan, “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” dalam keterangannya, Senin, 29 Desember 2025.

Sugiono menilai skema pemilihan oleh DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, termasuk proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, penggunaan anggaran, dan ongkos politik. Ia mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk pilkada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun dan meningkat menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

“Merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.

Selain soal anggaran, Sugiono juga menyoroti biaya kampanye yang mahal sebagai hambatan bagi figur kompeten menjadi kepala daerah. “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi… supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi… bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” sambungnya.

Sugiono menegaskan bahwa pilkada oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu, bahkan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat… mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ujar Sugiono.

Sugiono juga menyebutkan bahwa pilkada DPRD dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski begitu, ia menekankan bahwa rencana tersebut harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat,.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” kata Sugiono.

Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD ini sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan bahwa usulan tersebut perlu kajian mendalam dalam pembahasan RUU bidang politik tahun depan.

*** (*/WN-01)