Ajakan tersebut disampaikan Wagub Johni Asadoma saat bertemu para wartawan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur NTT, Jumat (2 Januari 2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, membahas tantangan fiskal dan sosial yang dihadapi NTT.

Menurut Johni, wartawan memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menyebut pemerintah tidak selalu mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sementara wartawan kerap memiliki informasi lapangan yang lebih lengkap dan aktual.

“Informasi dari wartawan sering kali lebih utuh. Itu penting bagi pemerintah dalam menentukan dan mengevaluasi kebijakan,” kata Johni.

Ia menegaskan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan koreksi dari insan pers, termasuk terhadap program-program prioritas pemerintahan Melki–Johni. Kritik, menurut dia, merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik yang diperlukan dalam pemerintahan demokratis.

Pajak dan PAD

Dalam pertemuan tersebut, Johni menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal, pajak menyumbang sekitar 50 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT.

“Pajak adalah urat nadi pembangunan daerah. Tanpa kesadaran masyarakat membayar pajak, ruang fiskal pemerintah akan sangat terbatas,” ujarnya.

Selain pajak, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga, penertiban retribusi parkir, serta pengelolaan sektor galian C. Johni menyebut langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pusat.

Ia berharap wartawan dapat berperan dalam mengedukasi publik mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Gaya Hidup dan Gizi

Johni juga menyinggung persoalan gaya hidup masyarakat yang dinilai berdampak langsung pada kualitas hidup. Ia menyebut rata-rata satu keluarga di NTT menghabiskan sekitar Rp50 ribu per hari untuk konsumsi sirih pinang, rokok, dan minuman keras.

Menurut dia, jika pengeluaran tersebut dapat ditekan melalui kampanye publik yang konsisten, anggaran rumah tangga dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif, termasuk pemenuhan gizi keluarga.

Pemerintah, kata Johni, telah menjalankan program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi di tingkat rumah tangga tetap menjadi faktor paling menentukan.

“Program pemerintah penting, tapi fondasi gizi ada di rumah. Itu yang menentukan kualitas generasi NTT ke depan,” katanya.
Karena itu, Johni mendorong media untuk terlibat dalam kampanye sosial yang menekankan tiga hal: ketaatan membayar pajak, pengurangan konsumsi miras dan rokok, serta penguatan gizi keluarga.

Peran Media

Perwakilan wartawan media online, Imanuel Lengari, menyebut jumlah media online di NTT mencapai sekitar 300 media, belum termasuk televisi dan radio. Ia menilai potensi media tersebut dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun kesadaran publik jika dikelola melalui kolaborasi yang sehat dengan pemerintah.
Johni berharap pertemuan ini menjadi awal penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus ruang untuk menjaga akuntabilitas kebijakan publik di NTT. *** (*/WN-01)