Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan Gelar Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Bagi ASN
PAPUA SELATAN : WARTA-NUSANTARA.COM– Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan Gelar Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) , Rabu, 4 Pebruari 2026 di Ruang Rapat Gubernur Papua Selatan.
Penguatan kapasitas HAM bagi ASN tersebut menampilkan sejumlah narasumber antara lain, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C. H. Rahangiar, MARS. (Thema : Kesehatan Tanpa Diskriminasi – Memastikan Hak Kelompok Marginal dan Penyandang Disabilitas), Penelaah Teknis Kebijakan Wilayah I pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan, Eko Satrio La’Lang, S. STP., M.AP ( Thema : Best Practice Papua Selatan dan Tantangan HAM di Era Transformasi Kesehatan Digital), Analis HAM Ahli Pertama Pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham RI, Donny Masson, S. Sos, ( Thema : Perspektif Regulasi dan Kewajiban Negara). Peserta yang hadir lebih dari 100 orang.
Berdasarkan laporan Panitia, kegiatan itu diawali dengan Ucapan Selamat datang oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C.H. Rahangiar, MARS. menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis HAM bagi masyarakat di wilayah yang luas dan penuh tantangan.
Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat, Regina Edoway, S. H. Dalam sambutannya Regina menyampaikan Salam dan Permohonan maaf dari Kepala Kantor Wilayah yang tidak bisa hadiri kegiatan ini dikarenakan agenda bersama Inspektur Jenderal dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memastikan ASN Tenaga Kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan tanpa diskriminasi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Keynote Speech sekaligus membuka acara oleh Tenaga Ahli Kementerian Hak Asasi Manusia bidang Instrumen Internasional, Martinus Gabriel Goa dan  menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan layanan kesehatan adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin martabat, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga aparatur kesehatan wajib memahami dan menerapkan prinsip HAM dalam setiap praktik layanan. Melalui penguatan kapasitas HAM, aparatur negara diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku agar layanan kesehatan di Papua Selatan menjadi adil, inklusif, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.
Dijelaskan, kegiatan selanjutnya adalah Pemaparan Materi oleh 3 orang Narasumber. Tampil pertama adalah Donny Mason, Analis HAM Ahli Pertama Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara. Dalam pemaparannya, Donny mengatakan, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrati pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi, berlandaskan prinsip martabat manusia, kesetaraan, universalitas, dan non-diskriminasi. Negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan melalui kebijakan, regulasi, dan penyediaan layanan yang adil serta bermutu. Pemenuhan hak atas kesehatan menuntut ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa pembedaan, termasuk bagi kelompok rentan, sebagai wujud nyata penghormatan terhadap HAM.
Narasumber kedua adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C.H. Rahangiar, MARS. Ia menjelaskan, bahwa Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan memiliki tugas dan fungsi strategis untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan secara adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marginal dan penyandang disabilitas. Pelaksanaan tusi tersebut diwujudkan melalui perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan layanan kesehatan yang aksesibel, bermutu, dan menghormati martabat manusia sesuai prinsip HAM. Dengan pendekatan kesehatan berbasis HAM, Dinas Kesehatan berperan memastikan tidak ada ketimpangan akses antarwilayah dan kelompok, sehingga hak atas kesehatan benar-benar terpenuhi di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan.
Narasumber ketiga Adalah Eka Satryo La’lang, Analis Kebijakan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Dalam paparannya, Eka menyampaikan Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk dipenuhi secara adil, merata, dan non-diskriminatif melalui kebijakan dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Transformasi kesehatan digital membuka peluang peningkatan akses dan kualitas layanan, namun juga menghadirkan tantangan HAM berupa ketimpangan konektivitas, rendahnya literasi digital, serta risiko pelanggaran privasi dan keamanan data kesehatan. Oleh karena itu, setiap kebijakan kesehatan dan digital di Papua Selatan harus mengintegrasikan prinsip HAM, memastikan perlindungan kelompok rentan, kesetaraan akses, dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pemenuhan hak, bukan sumber ketimpangan baru.
8. Setelah ketiga materi selesai disampaikan oleh para narasumber, kegiatan berlanjut dengan sesi tanya jawab. ***(WN-01)
