Yohanes Leonardo Dara : Rapat 25 Februari Jangan Jadi Panggung Formalitas
WARTA-NUSANTARA.COM– Rapat yang digelar Rabu, 25 Februari, di Aula Desa Nita kembali menjadi sorotan tajam dari kalangan pemuda. Yohanes Leonardo Dara, tokoh pemuda Desa Nita, melontarkan kritik keras terhadap jalannya forum yang membahas tindak lanjut temuan audit Inspektorat Kabupaten Sikka terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa lebih dari Rp200 juta.
Menurut Yohanes, rapat tersebut seharusnya menjadi momentum pembongkaran total masalah dan penegasan sikap, bukan sekadar forum seremonial yang diisi pernyataan normatif.
“Rapat ini jangan hanya jadi panggung formalitas. Rakyat tidak butuh pidato panjang. Rakyat butuh kepastian: salah atau tidak? Kembalikan atau proses hukum?” tegas Yohanes.
Ia menilai substansi persoalan terlalu besar untuk diperlakukan secara biasa. Dugaan kerugian negara ratusan juta rupiah, kata dia, bukan ruang kompromi sosial, melainkan ruang pertanggungjawaban hukum.
“Kita jangan main-main. Ini uang rakyat. Kalau benar ada penyimpangan, jangan berlindung di balik kata rekonsiliasi atau musyawarah. Negara ini punya hukum.”
Yohanes juga menyinggung pembatasan waktu dan dinamika forum yang dianggap tidak memberi ruang maksimal bagi warga untuk menggali fakta. Menurutnya, jika rapat dibatasi alasan teknis, maka itu sama saja meremehkan persoalan.
“Masalah sebesar ini dibahas setengah-setengah. Jangan jadikan forum publik sekadar checklist administrasi. Kalau mau transparan, buka semuanya.”
Ia secara terbuka menantang pemerintah desa untuk menunjukkan komitmen nyata, termasuk kejelasan tenggat pengembalian kerugian negara dan kesiapan menghadapi proses hukum jika diperlukan.
“Kalau ada komitmen 60 hari, umumkan progresnya setiap minggu. Tempel di papan informasi desa. Jangan cuma bicara di ruangan lalu hilang tanpa jejak.”
Dalam nada yang lebih keras, Yohanes menyatakan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hak absolut.
“Kalau terbukti merugikan negara, mundur itu bukan aib. Yang aib itu bertahan ketika kepercayaan rakyat sudah runtuh.”
Ia menegaskan, kritik keras yang disampaikan bukan bentuk kebencian pribadi, melainkan wujud tanggung jawab moral generasi muda terhadap masa depan Desa Nita.
“Pemuda Nita tidak akan diam. Kami ingin desa ini dikenal karena keberanian memperbaiki diri, bukan karena pembiaran terhadap penyimpangan.”
Rapat 25 Februari, menurut Yohanes, harus menjadi titik balik. Jika tidak, maka kekecewaan publik akan berubah menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas.
“Sekali lagi saya tegaskan: uang rakyat tidak bisa diselesaikan dengan tepuk tangan dan kata maaf. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara nyata dan secara hukum.” ***(OCHA-WN SIKKA)
