JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan TNI-Polri senantiasa waspada dan siap menghadapi berbagai situasi geopolitik global. Setelah dikejutkan pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, kini ditengah kondisi dunia yang masih fokus untuk mengatasi gelombang Omicron dan pemulihan ekonomi, dunia harus mengantisipasi disrupsi keamanan dengan meletusnya perang antara Rusia – Ukraina.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemerdekaan, dan perdamaian, Indonesia berharap Rusia dan Ukraina segera menemukan titik temu untuk menghentikan penggunaan kekerasan. Beralih menggunakan saluran diplomatik untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian dunia.
“Dari sisi militer, perang di Ukraina harus dijadikan pembelajaran tentang bagaimana eskalasi konflik bisa secara cepat meningkat menjadi perang terbuka. Kita harus mencermati mengapa berbagai upaya diplomasi hingga strategi penangkalan yang digelar di Eropa gagal mencegah perang. Kita harus mendalami bagaimana dilema keamanan antara AS-NATO-Ukraina dan Rusia bereskalasi menjadi ketegangan diplomatik yang menemui titik buntu strategis hingga kemudian memicu perang,” ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI – Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/22).
Turut hadir Presiden Joko Widodo yang terlebih dahulu memberikan pengarahan. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang tidak bisa hadir karena positif Covid-19, serta 392 Pati TNI-Polri.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dari sisi gelar militer, juga harus didalami bagaimana gelar kekuatan yang cenderung tidak berimbang antara Ukraina dan Rusia akhirnya bereskalasi menjadi perang asimetrik. Selain, perlu juga dikaji perubahan-perubahan taktik dan teknologi tempur yang digunakan untuk memastikan gelar kekuatan bangsa Indonesia tetap relevan dengan dinamika teknologi persenjataan terkini.
“Bagi Indonesia, perang di Ukraina bisa memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan kita mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2022. Pendadakan strategis Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi nasional. Berbagai mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah dijalankan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 telah memberikan kita pembelajaran yang penting untuk mengatasi pendadakan strategis,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, bangsa Indonesia sudah relatif berhasil melakukan navigasi kebijakan untuk mengatasi masalah goncangan penawaran (supply shock), yang antara lain ditandai dengan gejolak harga energi. Bangsa Indonesia juga sudah berhasil mengatasi masalah kelangkaan kontainer yang mengganggu kegiatan ekspor dan impor. Selain juga berhasil mengoptimalkan kenaikan harga komoditas strategis global untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
“Salah satu pembelajaran utama dari pendadakan strategis pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina adalah situasi politik keamanan dan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Untuk itu, perumusan strategi kebijakan yang bersifat komprehensif, holistik, yang selalu mengandalkan sinergitas lintas sektor harus menjadi formula andalan untuk mengatasi pendadakan strategis,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di tahun 2022, salah satu fokus pemerintah adalah melakukan reformasi struktural, termasuk dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI. Terutama untuk meninjau pencapaian implementasi Undang-Undang Pertahanan Negara yang tahun ini genap 20 tahun. Reformasi struktual dilakukan dengan mengkaji secara dalam seluruh aspek reformasi militer dan transformasi pertahanan mulai dari kerangka regulasi, kerangka doktrin dan kebijakan, organisasi Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, gelar kekuatan TNI, ekonomi pertahanan, industri pertahanan, hingga kesejahteraan prajurit.
“Sebagaimana diamanatkan Panglima Tertinggi Presiden Joko Widodo di HUT TNI ke-75 tanggal 5 Oktober 2020, TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kemampuan adaptasi teknologi. Dalam amanat HUT TNI ke 76, tanggal 5 Oktober 2021, Presiden Jokowi juga memerintahkan TNI untuk melakukan transformasi pertahanan membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia 2045. Kedua amanat ini, merupakan panduan untuk meninjau keharusan melakukan kembali reformasi struktural TNI,” tandas Bamsoet.
Dewan Pakar KAHMI dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga mengutip pidato Bung Karno pada peringatan Satu Tahun Indonesia Merdeka di depan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Bung Karno berpesan, ”kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita, jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi: rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, hanya rakyat yang demikianlah yang dapat bernegara kekal abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya.”
“Kutipan pesan Bung Karno tersebut terasa tepat ketika kita membicarakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang sedang dikerjakan. Sampai saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi covid-19 yang berdampak luas pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan dan perekonomian,” pungkas Bamsoet. (*/WN-VM) : WARTA-NUSANTARA.COM-
