SURAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM– Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) XVII, di Surakarta, Senin (21/11/22). Dihadiri sekitar 4 ribu pengusaha muda dari berbagai penjuru nusantara.
Terdapat tiga pengurus HIPMI 2019-2022 yang maju dalam kontestasi Ketua Umum HIPMI 2022-2025. Yakni Sekretaris Jenderal Bagas Adhadirgha, Wakil Ketua Umum Akbar Himawan Buchari, dan Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Anggawira. Ketiganya merupakan putra terbaik HIPMI. Siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI 2022-2025, harus dapat merangkul kontestan lainnya.
“Sebagaimana diteladankan Presiden Joko Widodo yang merangkul Prabowo Subianto, sekaligus ditelandakan Prabowo Subianto yang berbesar hati bersedia masuk dalam kabinet untuk bersama-sama Presiden Joko Widodo memajukan Indonesia. Dengan bergotongroyong, ketiga kekuatan calon Ketua Umum HIPMI tersebut pada akhirnya bisa saling membesarkan HIPMI agar tetap menjadi alat perjuangan dalam memakmurkan Indonesia, sekaligus melahirkan lebih banyak pengusaha pejuang, pejuang pengusaha,” ujar Bamsoet usai mendampingi Presiden Joko Widodo membuka Munas HIPMI XVII, di Surakarta, Senin (21/11/22).
Turut hadir antara lain, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Plt Ketua Umum HIPMI 2019-2022 Eka Sastra, dan Wakil Ketua Umum HIPMI sekaligus Walikota Medan Bobby Nasution. Hadir pula pendiri dan para mantan Ketua Umum HIPMI, antara lain Abdul Latif, Agung Laksono, Sharif Cicip Sutardjo, Bambang Wiyogo, Haryadi Sukamdani, Erwin Aksa, dan Raja Sapta Oktohari.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebagai bagian dari komunitas global, dan sekuat apapun pondasi perekonomian nasional, tidak akan membebaskan dari pengaruh kondisi ekonomi dunia dan geo-politik global. Memburuknya kondisi perekonomian negara-negara maju, pastinya juga akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Sebagai gambaran, menurut survei Reuters, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2022 diproyeksikan melambat dan hanya mencapai 3,2 persen, jauh di bawah target sebesar 5,5 persen.
“Kondisi tersebut bisa berpegaruh bagi Indonesia, mengingat 33,8 persen impor kita bersumber dari Tiongkok, dan 21,8 persen tujuan ekspor kita juga ke Tiongkok. Dari sisi nilai investasi, BPS mencatat nilai investasi Tiongkok pada periode 2016 hingga 2020 meningkat dari 2,6 milyar US dolar menjadi 4,8 milyar US dolar,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dengan tingginya angka ketergantungan ekonomi nasional pada berbagai entitas internasional, dapat dipastikan bahwa setiap ancaman krisis global akan selalu berdampak nyata pada perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Gambaran lainnya, kemampuan Indonesia menekan laju inflasi yang menurut rilis BPS tercatat pada level 5,71 persen pada Oktober 2022, tidak semata ditopang oleh faktor alamiah perekonomian nasional. Namun juga disebabkan adanya intervensi pemerintah, antara lain melalui kebijakan subsidi BBM yang diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun hingga penghujung tahun 2022. Jika krisis energi global tidak kunjung usai, maka subsidi ini dipastikan akan terus menjadi beban APBN,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, HIPMI punya peran besar membantu pemerintah menyikapi berbagai dampak tekanan resesi ekonomi dan perubahan landskap politik dan keamanan global terhadap Indonesia. Dari aspek ekonomi, misalnya, mengingat pentingnya kinerja ekspor untuk menopang pertumbuhan perekonomian nasional, maka HIPMI perlu mendorong diversifikasi negara-negara tujuan ekspor, di samping diversifikasi berbagai produk ekspor.
“HIPMI juga harus terlibat dalam pemberdayaan UMKM dengan mendorong tumbuhnya kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antara pengusaha besar dan menengah dengan UMKM. Di era disrupsi dan digitalisasi ekonomi, optimalisasi peran dan kontribusi UMKM sebagai pilar perekonomian nasional juga harus diutamakan pada program literasi digital, mengingat baru sekitar 24 persen pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital dalam menjalankan usahanya,” pungkas Bamsoet. (*/WN-VM)
