Oleh : Robert Bala
WARTA : NUSANTARA.COM–Deklarasi dukungan Capres Anies Baswedan (dan siapapun juga) adalah sah. Setiap orang berhak mendukung dan didukung untuk mencapai sebuah jabatan politis. Karena itu mestinya tidak ada salahnya ketika ‘Terbitindo’ 17/1/23 menurunkan tulisan ini: Warga Flotim dan Lembata akan Deklrasi mendukung Anies Rasyid Baswedan (ARB). Ditambahkan pada saat bersamaan akan dideklarasikan juga di Ruteng (23/1) yang terjadi setelah Flotim (20/1), dan Lembata (21/1)
Yang jadi pertanyaan ada apa di baliknya? Apa yang perlu dikritisi (kalau ada yang p erlu dilakukan?)Dengan mengajukan pertanyaan ini terkesan penulis tidak simpatik dengan pendeklarasian seperti ini. Tidak. Semuanya perlu ditempatkan dalam aral berpikir logis dan kemudian kita hadapkan pada pembaca untuk menentukan kesimpulan.
Pencalonan presiden tidak bisa tidak harus melalui parpol. Hal itu berbeda dengan pilkada yang bisa memunculkan calon independen. Karenanya kesepakatan level atas akan memungkinkan jaringan sampai ke daerah untuk bekerja lebih efisien.
Yang terjadi, sejak deklasi oleh Nasdem sudah mencapai bulan ke-4 (sejak 3/10) sampai saat ini belum ada partai lain yang bergabung. Tidak tahu dinamika yang terjadi antarpartai tetapi tidak bisa disangkal bahwa masalahnya pada ‘kesepakatan’ yang belum selesai.
Tentu saja bukan masalah partai pendukung (Demokrat dan PKS). Tetapi yang jauh lebih mendasar adalah ‘overconfidence’ dari Partai Nasdem. Dengan pengalaman memperoleh kenaikan pada Pileg 2014 (6,72%) dan kemudian di 2019 menjadi 9,05%, maka partai milik Surya Paloh itu percaya diri (eh maksudnya terlalu percaya diri).
Logika sederhana seperti ini mestinya dengan mudah dipertanyakan. Apakah dengan bukti 2 pileg dengan serta merta menjamin bahwa pileg ke-3 akan terjadi kenaikan signifikan? Apakah cara mengambil kesimpulan seperti ini secara logis dibenarkan karena fakta yang ada terlalu minim untuk kemudian secara berani megnambil sebuah kesimpulan yang terlampau luas?
Logika seperti ini tentu bisa dijawab oleh Nasdem. Mereka punya hitung-hitungan tersendiri yang (barangkali) lebih afdol. Itu pun hak yang perlu dihargai. Tetapi mengingatkan penarikan kesimpulan seperti ini juga tidak salah untuk mengingatkan.
Nasdem dan Jokowi
Pertanyaan kritis (untuk lawan bisa disebut emosional) yang ditempatkan dalam skala nasional tentu begitu luas. Untuk NTT ada pertanyaan yang jauh lebih penting tentang apakah mungkin Nasdem bisa dipisahkan dari Jokowi untuk menilai ‘keberhasilan’ yang sudah diperoleh dalam pileg 2014 dan 2019?
Survei pada pertengahan 2022 dari SMRC mengingatkan fakta khusus untuk NTT dan Papua. Pada kedua daerah ini, dukungan terhadap Nasdem sama dengan dukungan terhadap Jokowi (atau sebaliknya). Dalam logika sederhana orang awam akan berpendapat (dan merasakan) bahwa kenarikan Nasdem tidak bisa tidak dilepaskan dari Jokowi.
Yang jadi pertanyaan (yang tentu mudah dijawab oleh kader Nasdem), apakah dengan ‘terlepasnya’ Nasdem dari Jokowi (meski masih dibilang Surya Paloh bahwa hubungan masih ‘erat), Nasdem bisa mencapai kesuksesan? Jawaban dari Nasdem tentu saja bisa. Argumen yang digunakan bahwa mereka yang mengusung Jokowi di 2014 dan kini kalau mendukung Anies pasti juga seperrti itu. (Ya, bisa juga sih kalau dicoba).
Hak Politik
Argumentasi yang dikemukakan ini tentu tidak bermaksud mementalkan apalagi membatalkan deklarasi ARB. Hak politik untuk mendukung dan didukung melekat pada setiap warga negara.
Tetapi berhenti sejenak menjawab bebeapa pertanyaan konyol di atas tentu tidak salah juga.
Pertama, apakah jauh lebih penting merumuskan dukungan parpol di pusat dan kemudian deklarasi? Kalau deklarasi sukses dan dukungan luar biasa akar rumput, apakah dengan itu bisa ‘menekan’ parpol harus mendukung ARB?
Logika terbalik seperti ini yang perlu dinormalkan. Gegap gempita ‘di bawah’ dan kesangsian di level atas mestinya dirumuskan oleh Parpol khususnya Nasdem. Bila tidak dirumuskan maka deklarasi seperti ini menjadi boomerang bagi Nasdem.
Kedua, menurunnya dukungan rakyat terhadap Nasdem pasca pendeklarasian ARB, demikian survei SMRC sebanya 3% mestinya menjadi pengignat bahwa ilusi Nasdem mulai mendaptkan reaksi publik. Ilusi dan harapan bahwa bakal mendulang dukungan dan mengalami kenaikan di 2024 sudah dipastikan tidak semudah yang dipikirkan dan tidak segegap gempita pidato berapi-api dari Surya Paloh.
Lalu apakah deklarasi di Flotim (20/1), Lembata (21/1), dan Ruteng (23/1) masih penting atau penting sekali? Pembaca yang menjawabnya. Tetapi orang Lamaholot di pasar akan bilang: “Nasdem, kau tahu yang kumau” atau bisa juga “Nasdem, Kautak tahu yang Kumau”)
Robert Bala. Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik Universidad Complutense de Madrid Spanyol.
