Oleh : John Koli
WARTA-NUSANTARA.COM–Otonomi daerah merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan kepemimpinan PUTRA DAERAH, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Keberadaan putra daerah dalam kepemimpinan diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mengingat mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan budaya lokal. Namun, pemberian prioritas kepada putra daerah untuk memimpin juga tidak terlepas dari berbagai persoalan dan tantangan yang perlu diatasi.
Salah satu masalah yang muncul adalah tumbuhnya raja-raja kecil di daerah, di mana kekuasaan terpusat pada individu atau keluarga tertentu. Fenomena dinasti politik ini dapat dilihat dalam kasus di Lembata, di mana keluarga Sunur sepertinya ingin memulai hal tersebut. Ketika kekuasaan terpusat pada satu keluarga, potensi terjadinya korupsi dan nepotisme meningkat, serta menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua putra daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya.
Selain itu, praktik politik uang menjadi masalah serius yang merusak integritas proses pemilihan pemimpin daerah. Kasus pemilihan Marsianus Jawa sebagai calon bupati dari Partai Demokrat yang sebenarnya bukan putra daerah, namun diduga kuat menggunakan politik uang, menambah kekhawatiran akan kerusakan sistem demokrasi lokal. Politik uang tidak hanya merusak moralitas masyarakat, tetapi juga menghambat munculnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk menegakkan aturan hukum dan etika politik secara tegas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang.
Konsep putra daerah tidak hanya relevan untuk Lembata, tetapi juga untuk seluruh Indonesia. Solusi untuk mengatasi persoalan kepemimpinan putra daerah di Lembata adalah dengan mencari calon pemimpin dari putra daerah yang berkarakter teruji dan memiliki rekam jejak yang baik. Memilih orang luar lalu membuat justifikasi tentang hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Putra daerah Lembata memiliki potensi besar dan kualitas yang mumpuni, namun seringkali terhambat oleh praktik politik uang dan nepotisme. Jayalah putra daerah Lembata, karena banyak dari mereka yang memiliki integritas tinggi dan kejujuran, serta komitmen untuk membangun daerah tanpa harus terlibat dalam politik uang.
John Koli, Pendidik dan Pembelajar
