Kanis – Nasir Bentuk Badan Tata Niaga, Sinyal Lawan Pengusaha Besar Lembata?
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–Wakil Bupati Lembata terpilih, Mohamad Nasir mengatakan, pemerintahannya bersama Bupati terpilih Kanis Tuaq akan membentuk Badan Tata Niaga (BTN) untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.
Selain memberikan update harian informasi harga komoditi bagi masyarakat, badan ini juga akan terlibat langsung dalam perdagangan komoditas unggulan Lembata seperti kemiri, jambu mente, kelapa, dan lain-lain.
Hal ini dikatakan Nasir saat menghadiri rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029 di ruang rapat Bupati Lembata, Lewoleba, Selasa (21/1/2025) sore.Konten Promo
Badan Tata Niaga ini menurut penjelasan Nasir akan bekerjasama dengan semua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Lembata untuk menghimpun semua hasil komoditi di desa-desa.
“Kita punya kekuatan ada di 144 desa. Kalau kita bicara soal hilirisasi komiditi dari 144 desa ini, kita kumpul komoditinya dan kita lempar ke tempat-tempat komoditi. Itu suatu hal yang penting,” kata Nasir.
Menurutnya, upaya untuk menghidupkan geliat ekonomi di desa sudah berlaku sejak tahun 2014 awal program dana desa, namun sejauh ini belum ada kebijakan pemerintah daerah yang mampu menghidupkan ekonomi masyarakat pedesaan di sektor perdagangan komoditi.
Politisi yang berlatar belakang pengusaha ini menegaskan bahwa kebijakan yang diambil ini tidak untuk membangun perang bisnis dengan pengusaha besar.
Namun menurutnya, monopoli pasar oleh sejumlah pengusaha besar di Kabupaten Lembata harus diimbangi dengan informasi harga pembanding dari pemerintah melalui Badan Tata Niaga yang akan dibentuk.
“Karena apa? Sejumlah pengusaha besar di Lembata, mereka itu selama ini dibesarkan oleh orang-orang di desa. Kita juga melihat angka ketergantungan kita pada pengusaha ini juga cukup tinggi,” ujarnya.
Adanya Badan Tata Niaga ini memberikan peluang kepada semua Bumdes untuk menjalankan usaha secara kolektif, dan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian desa melalui margin keuntungan dari perdagangan komoditas tersebut.
Tidak hanya itu, Nasir menjelaskan bahwa Badan Tata Niaga ini juga dibentuk untuk mengurangi ketergantungan dana desa terhadap barang manufaktur yang disiapkan segelintir pengusaha besar di Lembata.
“Hampir setengah bagian dari dana desa itu kan kita buang kepada pengusaha besar yang ada di kabupaten. Hitungan semua akan lari ke situ,” kata Nasir menjelaskan.
Untuk mewujudkan hal ini, Nasir mengatakan penguatan kapasitas terutama manajemen bisnis dan pengelolaan Bumdes menjadi syarat utama yang perlu disiapkan.
“Kalau kabupaten ini kalau mau maju, maka semua potensi ini harus dikelola secar bisnis. Sehingga dia akan berbanding lurus dengan sisi pendapatan,” kata Nasir. (BN/WN-01)
