Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Kupang Kecam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Korban AB
KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM–Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Kupang (EK-LMND) mendesak Kapolda NTT segera intervensi Polresta Kota Kupang menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap korban berinisial AB.
Koordinator Lapangan Meki Maubanu dan Orator, Srikandi Anisa massa aksi melakukan Long March dari Pasar Inpres Naikoten, Kota Kupang menuju depan Polda NTT dengan membawa berbagai poster yang berisi tuntutan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di NTT.
Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Kupang dalam Siaran Pers yang diterima Warta-Nusantara.Com, Kamis, 30 Januari 2025 berpendapat, Perempuan merupakan makluk pencipta peradaban dan sudah seharusnya kewajiban Negara untuk memberikan hak dan perlindungan yang fundamental. Tetapi faktanya Negara tidak mampu melindungi kaum perempuan, bahkan Negara memposisikan kaum perempuan sebagai kaum terbelakang.
Hal ini bisa kita lihat kebijakan Negara di perelemtariat perempuan hanya mendapatkan hak politik 30 persen. Ketidak berpihakan Negara terhadap kaum perempuan menunjukan bahwa Negara melegalkan kriminalitas terhadap kaum perempuan itu sendiri. Sehingga kasus kekersan seksual sangat-sangat banyak terjadi di Indonesia yang belom diselesaikan dengan maksimal.
Menurut data statistik PPA tahun 2024 menunjukan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 7,842. Dan KomnasHAM NTT mencatat kekerasan terhadap perempuan mencapai 227 kasus.
Berdasarkan data kekerasan seksual terhadap perempuan diatas menunjukan bahwa banyak kasus kekersan seksual terhadap perempuan tidak diselesaikan secara maksimal, sehingga kasus kekersan seksual terhadap perempuan sangat marak di NTT.
Seluruh kasus yang menyeret perempuan sebagai korban hingga kini masih marak terjadi di NTT, tentunya tidak terlepas dari peran pihak kepolisian. Sikap tidak responsif atau non kooperatif dari pihak kepolisian seringkali menjadikan berbagai kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, pelecehan dan KDRT digantung kasusnya atau tidak ada penyelesaian yang tegas terhadap pelaku kejahatan.
Hal ini bukan lagi hal baru dalam tubuh kepolisian NTT hari ini, dikarenakan pihak kepolisian hari ini semakin koruptif menggunakan jabatan dan wewenangnya. Hal nyata misalnya banyak kasusu yang digantung dikarenakan korban tidak memiliki OD atau orang dalam, atau korban belum memberikan pelicin atau fulus guna mempercepat penanganan kasus. Hal ini terbukti pada kasus pelecehan yang menimpah kawan kami korban berinisial AB yang mengalami tindakan pelecehan seksual dan ancaman dari pelaku yang adalah seorang supir rental Kupang-Soe.
Seturut laporan korban kejadian pelecehan terjadi ketika korban bersama pelaku berada dalam satu mobil hendak pulang ke Kupang. Kejadian bermula ketika tiba di Oesao penumpang lain telah turun, dan hanya menyisahklan korban dan pelaku.
Pelaku kemudian melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korba. Korban kemudian bersama beberapa pendamping di tanggal 12 Januari 2025 membuat laporan ke pihak kepolisian polresta Kupang Kota, kasus ini belum juga menemui titik temu yang mana korban dan pelaku belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Visum telah dilakukan, kronologi kejadian pun sudah dilaporkan, namun pihak kepolisian polresta Kupang Kota melalui interogasi korban oleh pihak PPA malah memberatkan kembali korban dengan disuruh mencari saksi.
Kasus ini hingga kini belum kunjung terang. Padahal terhitung dari laporan masuk hingga sekarang kurang lebih sudah dua minggu pelaku belum juga ditanggkap untuk dimintai keterangan. Melalui kaki tangan Negara atau pihak kepolisian yang menjadi representasi untuk menyelesaikan problematika di dalam Negara salah satunya adalah problem kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.
Tetapi faktanya kepolisian tidak mampu menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan maksimal. Pada tanggal 12 Januari 2025 korban AB membuat laporan di Kapolres kupang kota dengan Nomor surart laporan LP/B/44/I/2025 terhitung dari tanggal 12-30 Januari 2025 jangka waktu yang sangat panjang dan sudah seharusnya Institusi kepolisian Polres kupang kota sudah mendapatkan pelaku, tetapi faktanya tidak di tindak lanjut oleh kapolres kupang kota.
Atas dasar itu kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi eksekutif kota kupang, menilai bahwa kepolisiah sudah tidak lagi menjalangkan tugasnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian merupakan alat Negara untuk melindungi, mengayomi dengan tujuan untuk menjaga keamanan sebesar-besarnya di dalam Negara.
Lebih lanjut dalam kode Etik kepolisian yang di atur dalam Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 pasal 10 bahwa kepolisian meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.
Dua legalitas peraturan kepolisian ini kemudian menjadikan pihak kepolisian mestinya mengarahkan seluaruh tugas dan tanggung jawabnya bermuara pada pengabdian masyarakat umum.
Namun tindakan apatis dan tidak responsif dari pihak polrtesta Kupang Kota terkait kasus yang telah dijelaskan di atas, jelas merupakan bentuk dari tindakan inkonstitusional. Keadilan, kejujuran dan tanggung jawab tanpa pandang bulu kini hilang dalam tubuh kepolisian hari ini khususnya kepolisian Polresta Kupang Kota.
Berdasarkan persoalan diatas maka kami dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kota Kupang (EK-LMND)
MENUNTUT:
- DESAK KAPOLDA NTT SEGERA INTERVENSI POLRESTA KUPANG KOTA MENYELESAIKAN KASUS PELECEHAN TERHADAP KORBAN BERINISIAL AB
- SEGRA TANGKAP DAN ADILI PELAKU SESUAI HUKUM YANG BERLAKU
- DESAK POLRESTA KUPANG KOTA SEGRA TINDAK LANJUTI LAPORAN BERDASARKAN NOMOR SURAT LP/B/44/I/2025
- BERIKAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGI TERHADAP KORBAN. *** (Laporan : Nobertus Dalu Luron, Wartawan Warta-Nusantara.Com)
