Anggota DPR RI, Usman Husin Minta Dirut Pupuk Indonesia dan Kementan Mengecek Langsung Pupuk Palsu yang Beredar di NTT
JAKARTA : WARTANUSANTARA.COM — Anggota Komisi 1V DPRD RI, Usman Husin meminta Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk segera mengecek beredarnya pupuk palsu di wilayah NTT. Usman mengatakan praktik kartel ini merugikan para petani.
Usman Husin mengatakan hal ini dalam rilis yang diterima Warta-Nusantara.com, Minggu, 2 Maret 2025.
Sebelumnya dalam beberapa kali kegiatan Focus Group Discussion (FGD) anggota komisi ini bersama Dirut PT Pupuk Indonesia, Usman meminta dengan tegas agar segera Kementan dan Pupuk Indonesia melakukan sidak di sejumlah toko yang menjual pupuk bersubsidi ini. Terakhir, pada 18 Februari lalu, anggota komisi 1V melakukan FGD membahas hal yang sama.
Usman mengatakan, pada kegiatan FGD bersama PT Pupuk Indonesia ini dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang lebih dikenal dengan sapaan Titiek Soeharto, dihadiri langsung Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.
Usman, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil II NTT meliputi Pulau Timor dan Sumba ini menyoroti tentang banyak beredarnya pupuk subsidi palsu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus memertanyakan sistem penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kepulauan ini.
Ia meminta PT Pupuk Indonesia dan Kementan untuk membuktikan banyaknya beredar pupuk palsu ini dengan menurunkan tim ke wilayah Provinsi NTT guna mengecek kebenarannya. Sekaligus dapat memantau langsung penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah NTT.
Usman juga meminta Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia supaya nama-nama penerima pupuk subsidi dan luas lahan yang digarap petani, ditempel di papan pengumuman kantor desa atau kelurahan, supaya penyaluran pupuk bisa transparan dan tepat sasaran.
Selain nama-nama petani dan luas lahan yang digarap petani, kata Usman Husin, jumlah dan harga pupuk yang tersedia juga sebaiknya ditempelkan di papan pengumuman desa atau kelurahan, agar para petani dapat mengetahuinya.
Sehingga petani bisa melakukan upaya antisipasi jika ketersediaan pupuk subsidi sudah mulai menipis.
Usman Husin berharap, penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke tangan petani tepat waktu sesuai kebutuhan, sehingga tiingkat produksi tanaman pertanian bisa meningkat dan berdampak pada ketahanan pangan. *** (*/PKB)
KET FOTO : Anggota Komisi 1V DPR RI di antaranya Usman Husin, pose bersama di sela-sela kegiatan FGD bersama Dirut PT Pupuk Indonesia di Jakarta, belum lama ini.
