Forum Anak Lembata Bersuara, Minuman Alkohol Ditertibkan Pemasaran Satu Pintu
LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM– Forum Anak Lembata memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang menimpa anak-anak di Kabupaten Lembata.
Dalam pertemuan dengan Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di ruang rapat Bupati Lembata, Jumat, 2 Mei 2025, Forum Anak Lembata menyampaikan sejumlah temuan dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Forum Anak Lembata yang diketuai oleh Hildagardis Klara Dangku, mencatat beberapa permasalahan yang meresahkan, antara lain, kasus bullying, bunuh diri, kekerasan seksual, perilaku beresiko, penelantaran anak hingga permasalahan sampah yang meresahkan.
Semuanya ini menjadi sorotan Forum Anak Lembata dan berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan tersebut.
Misalkan kasus bullying. Forum anak memantau kasus bullying di lingkungan sekolah cukup tinggi dan berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Forum mendesak pemerintah untuk menghadirkan program perlindungan anak dari tindakan bullying.
Kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri di kalangan anak sekolah juga menjadi perhatian serius. Forum menekankan pentingnya edukasi dan empati orang tua dalam menghadapi persoalan anak.
Kasus kekerasan seksual. Tercatat dua kasus kekerasan seksual dan dua kasus pelecehan seksual pada anak sepanjang tahun 2025. Forum menyoroti kurangnya edukasi baik bagi pelaku maupun korban, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak tertangani dengan baik. Contoh kasus Harun di Desa Normal menjadi sorotan.
Kasus perilaku berisiko. Perilaku berisiko seperti bolos sekolah, standing motor, dan pelanggaran lalu lintas juga menjadi perhatian. Perilaku ini dianggap sebagai bentuk ekspresi anak-anak yang kurang mendapat wadah untuk menyalurkan minat dan bakat. Forum mencontohkan Sanggar Alegra Lembata yang sukses tanpa bantuan pemerintah.
Kasus penelantaran anak. Kasus penelantaran anak di pedesaan juga cukup tinggi, disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang mendorong orang tua untuk merantau dan meninggalkan anak-anak mereka.
Terhadap temuan masalah ini, Forum Anak Lembata merekomendasikan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah, antara lain: Pengembangan program pencegahan dan penanganan bullying di sekolah. Peningkatan edukasi bagi orang tua dan anak terkait kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri.
Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang kekerasan seksual, serta akses layanan pelaporan yang mudah dijangkau. Selain itu, Forum Anak Lembata juga menyarankan pemerintah untuk menyediakan kamera pemantau CCTV di tempat umum dan sekolah untuk meminimalisir kekerasan seksual serta pengembangan program dan fasilitas yang dapat menyalurkan minat dan bakat anak, dan dukungan bagi keluarga yang anak-anaknya mengalami penelantaran.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah dan Forum Anak Lembata dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di Kabupaten Lembata.
Tanggapan resmi dari Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq terhadap permasalahan dan rekomendasi dari Forum Anak Kabupaten Lembata disikapi pemerintah secara positif. Bupati Kanis Tuaq menegaskan saran, ide dan gagasan yang disampaikan oleh Forum Anak Lembata ini tentunya menjadi kajian, perhatian serius dari pemerintah terutama Dinas P2PA Kabupaten Lembata.
Ia kemudian mengintruksikan Kadis P2PA, Maria Anastasia Bara Baje untuk segera membuat kebijakan terhadap semua persoalan yang dilaporkan.
Bupati juga menyoroti terkait kasus kekerasan seksual. Menurut Bupati Tuaq, ada beberapa faktor pemicu timbulnya kasus kekerasan seksual, yang pertama, pergaulan bebas dari anak itu sendiri. Kadua, pengaruh lingkungan disekitarnya, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat-tempat lain.
Ketiga, terkait dengan minuman beralkohol, yang mana menurut Bupati peredaran minuman beralkohol lokal di Lembata cukup tinggi. Ke depan pemerintah akan mengambil langkah penertiban, bukan penyitaan, dengan melakukan pemasaran satu pintu, kata Bupati Kanis. Selain itu, akan ada kebijakan pembatasan jam pesta yang akan diberlakukan oleh pemerintah.
Langkah-langkah prefentif ini menurut Bupati tentunya akan berkoordinasi dengan pihak Forkompinda dan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Dan terkait permasalahan sampah, hemat Bupati semuanya bersumber dari diri pribadi, dan keluarga. Apabila diri pribadi dan keluarga menyadari akan kebersihan lingkungan, maka persoalan sampah yang dikeluhkan tadi bisa teratasi.
Karena itu, menurut hemat Bupati, harus ada sebuah gerakan besar untuk tolak sampah, yang dimulai dari diri sendiri. Pemerintah juga akan menata kembali managemen pengolahan sampah secara lebih baik, yang selama ini penanganan sampah perkotaan di kota Lewoleba dilakukan oleh pihak Kecamatan Nubatukan akan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Sementara terkait permasalahan stunting, Bupati secara tegas akan memprioritaskan permasalahan ini. Karena menurut Bupati, stunting adalah momok bagi keberlanjutan generasi emas Lembata di tahun 2045.
Untuk itu, ia konsisten akan memperhatikan kesehatan ibu dan anak mulai dari pemberian asupan makan bergizi dari kehamilan hingga seribu hari pasca melahirkan. Dan penekanan Bupati adalah pada makanan pangan lokal bergizi yang organik.
“Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita makan! Apa yang kita pelihara, itulah yang kita makan! Apa yang kita makan, itulah yang kita tanam!” Kata Bupati yang juga mantan Kadis Pertanian ini secara tegas.
Hadir mendampingi Bupati, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA), Maria Anastasia Bara Baje, dan Sekretariat Dinas Kesehatan yang juga Ketua IBI Lembata, Rosadalima Tuto. *** (Bily Baon/Bagian Prokopom Setda Lembata)
