Menuju Kedaulatan Energi, UGM Dorong Flores Jadi Pusat Geotermal Nasional
JOGJAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM-– Indonesia, sebagai negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, menyimpan potensi energi panas bumi yang melimpah. Salah satu wilayah strategis dalam peta energi terbarukan nasional adalah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Flores memiliki lebih dari 30 titik potensi panas bumi dengan kapasitas total mencapai sekitar 900 megawatt (MW). Sejak tahun 2017, pulau ini bahkan memperoleh predikat sebagai Pulau Panas Bumi.
Namun, potensi besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang beroperasi di Flores baru menyentuh angka 18 megawatt listrik (MWe), jumlah yang bahkan belum mencakup seperempat dari kebutuhan listrik wilayah NTT.
Sebagian besar, yakni lebih dari 75 persen kebutuhan listrik regional, masih mengandalkan pembangkit berbasis bahan bakar fosil yang diimpor dari luar daerah.
Ketergantungan tersebut berdampak langsung pada beban fiskal negara. Tak kurang dari Rp790 miliar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikucurkan setiap tahun untuk subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, realitas ini menjadi sebuah ironi: di tengah limpahan sumber energi bersih, pemanfaatannya justru masih terpinggirkan.
Di tengah urgensi transisi energi nasional, pengembangan panas bumi di Flores menghadapi tantangan non-teknis yang signifikan. Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak ekologis dan sosial—termasuk potensi hilangnya mata pencaharian—kerap menimbulkan resistensi.
Ketidakpercayaan ini diperparah oleh minimnya komunikasi transparan serta keterbatasan pemahaman teknis masyarakat mengenai teknologi panas bumi.
Menanggapi kompleksitas ini, pada 28 April lalu digelar pertemuan strategis lintas sektor di Kantor Gubernur NTT.
Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan utama, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha energi, organisasi non-pemerintah, hingga kalangan akademisi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM, bersama Gubernur NTT, memimpin jalannya diskusi, yang turut menghadirkan pakar geotermal Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir. Pri Utami, M.Sc., Ph.D., IPM.
Dalam paparannya, Pri Utami menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam pengelolaan energi panas bumi.
Ia menggarisbawahi lima strategi kunci untuk menjamin keberlanjutan, keadilan, dan penerimaan sosial dalam implementasi proyek energi.
Pertama, ia mengingatkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi energi tidak boleh mereduksi nilai-nilai budaya dan adat lokal.
“Desain awal proyek harus menyertakan pendekatan budaya sebagai instrumen utama. Jika nilai-nilai lokal diabaikan, resistensi sosial akan menjadi keniscayaan,” ujarnya.
Kedua, pemetaan menyeluruh atas aktivitas ekonomi lokal perlu dilakukan sebelum proyek dimulai. Menurutnya, pengembangan panas bumi harus bersinergi dengan sektor-sektor produktif yang telah tumbuh di masyarakat, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Sinergi ini akan membangun ekosistem ekonomi yang berlapis, memperkuat daya tahan masyarakat lokal terhadap disrupsi ekonomi, serta membuka ruang bagi pertumbuhan inklusif.
Ketiga, Pri Utami mendorong lahirnya regulasi khusus terkait pemanfaatan langsung energi panas bumi. Regulasi ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis energi bersih serta memperluas akses masyarakat terhadap manfaat ekonomi dari pengembangan geotermal.
Keempat, pendidikan menjadi elemen krusial. Ia menekankan pentingnya membangun sense of belonging masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kekayaan energi di wilayah mereka.
Melalui integrasi muatan lokal tentang geologi dan panas bumi dalam kurikulum sekolah maupun program edukasi publik, masyarakat dapat tumbuh dengan kesadaran ilmiah sekaligus rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya.
Poin kelima yang tak kalah penting adalah keterbukaan informasi lingkungan. Transparansi terkait kondisi awal lingkungan, potensi dampak, serta hasil pemantauan berkala akan memperkuat pengawasan partisipatif dari masyarakat.
Dengan demikian, potensi konflik dapat ditekan dan pembangunan berlangsung dalam semangat akuntabilitas.
Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Gadjah Mada memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan energi geotermal nasional.
Peran ini mencakup penyediaan sumber daya manusia unggul, pengembangan teknologi eksplorasi dan ekstraksi yang ramah lingkungan, serta penyusunan kajian ilmiah yang menjadi dasar pengambilan keputusan publik.
Lebih jauh, UGM juga diharapkan mampu menjembatani teknologi modern dengan kearifan lokal, sehingga tercipta legitimasi sosial dan ilmiah dalam setiap tahapan pengembangan energi.
“Transformasi energi tidak hanya memerlukan modal dan teknologi, tapi juga membutuhkan kesadaran kolektif, kolaborasi lintas sektor, dan penghormatan terhadap ekosistem sosial-budaya,” pungkas Pri Utami.
Flores kini berdiri di persimpangan sejarah. Dengan komitmen politik yang kuat, pendekatan budaya yang inklusif, serta dukungan keilmuan yang kredibel, pulau ini berpotensi menjadi model nasional dalam pengembangan energi panas bumi yang berkeadilan dan berkelanjutan. *** (RL)
