Wagub Johni Asadoma Hadiri Rakor Infrastruktur Publik dan Pembiayaan KUR di Jakarta
JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Koordinasi Infrastruktur Publik dan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlangsung di Ballroom Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu, 27 November 2025.
Acara yang dipimpin langsung oleh Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurraahman, ini mengusung agenda strategis terkait optimalisasi alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik serta peningkatan akses pembiayaan KUR bagi UMKM di seluruh tanah air.
Rapat ini juga melibatkan jajaran penting, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata, Sekretaris Jenderal Menteri Perhubungan, Staf Ahli Kementerian PU, para pimpinan BUMN, serta Gubernur dan Wakil Gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.
Dalam paparan Menteri UMKM, ditegaskan pentingnya pelaksanaan PP No. 7 Tahun 2021 yang menuntut minimal 30% ruang usaha komersial infrastruktur publik diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan biaya sewa yang terjangkau, yakni maksimal 30% dari tarif pasar.
“Saat ini pengisian ruang usaha bagi UMKM baru mencapai 60% dan masih perlu ditingkatkan melalui penataan lokasi dan kurasi produk yang tepat supaya semakin menarik dan kompetitif,” ujar Menteri Maman.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan situasi riil di NTT, dengan jumlah calon debitur KUR sebanyak 8.931 pelaku UMKM, di mana 4.354 sudah berhasil melakukan akad kredit. Masih terdapat 3.037 pelaku UMKM yang belum terdaftar disebabkan berbagai kendala seperti keterbatasan akses internet, perizinan yang kompleks, dan modal usaha yang minim.
“Terhadap situasi ini, memang sangat diperlukan penyederhanaan regulasi perizinan, perlakuan khusus perbankan terhadap UMKM mikro dengan modal rendah, serta pelatihan yang tepat guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal daerah,” jelas Wagub Johni.
Menteri UMKM memberikan respon positif atas masukan tersebut dengan mendorong pemerintah daerah, terutama di NTT, untuk serius memperkuat ketersediaan fasilitas publik yang inklusif bagi UMKM dan memastikan pelaksanaan pengawasan pembiayaan KUR yang tepat sasaran. Bank NTT pun siap menyalurkan KUR hingga Rp200 miliar pada 2026 dengan pengawasan ketat untuk menjamin efektifitas dan kualitas program.
“Rapat ini menjadi titik temu kolaborasi strategis antar berbagai unsur pemerintah, BUMN, perbankan, dan komunitas UMKM untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Maman.
Wagub Johni juga menerangkan, dalam tindak lanjutnya, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk tim kerja khusus yang mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan UMKM dan KUR, meningkatkan digitalisasi data UMKM, mempercepat proses legalisasi usaha, serta mensupport pelatihan dan program peningkatan mutu produk guna memperluas akses pasar.
“Optimalisasi penggunaan ruang promosi di seluruh infrastruktur publik strategis di NTT seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan titik komersial lain akan diprioritaskan untuk mendukung pengembangan dan keberlangsungan UMKM lokal.” Pungkas Johni Asadoma.
Momentum ini menjadi semangat baru bagi UMKM NTT untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kerja sama yang solid antara pusat dan daerah serta sinergi para pemangku kepentingan
Demikian Siaran Pers dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT, *** (Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Penulis : Ring Ling Lantakai
Foto : Ben Jusuf)
