LEMBATA : WARTA-NUSANTARA.COM–  Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wens Ose Pukan, S.Sos.,M.Ap kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Markus Labi dan Dinas Perkimtan Lembata melaksanakan tinjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Waijarang. Senin, 29 Desember 2025.

Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum memulai proses perencanaan pembangunan gedung dan fasilitas pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata.

Markus Labi, hari ini ada tim dari Satker dari Kementrian Pekerjaan Umum datang untuk meninjau lokasi yang direncanakan untuk membangun Sekolah Rakyat (SR) dan kita (Kabupaten Lembata) tidak mau melewatkan momen berharga ini.

“Kita tidak ingin melewatkan peluang pembangunan yang bersumber dari APBN ini, di Kabupaten Lembata akan dibangun sekolah rakyat dengan jenjang mulai dari TK sampai SMA,” Ucap Markus Labi

Perihal tanah bersertifikat yang menjadi tuntutan dari kementerian Kadis Dinsos Lembata ini mengatakan bahwa tanah Sudah bersertifikat. Dan ada berapa fasilitas yang harus disiapkan oleh Pemda Lembata berupa ketersediaan air, listrik dan jalan.

“Dalam proses pembangunan sekolah rakyat ini Pemerintah Daerah harus menyiapkan fasilitas air, listrik dan jalan, Setiap pemda di Indonesia ini bersedia bangun Sekolah Rakyat (SR), dan kita sudah siap menyiapkan lahan soal layak dan tidak itu bagian pemerintah pusat yang menentukan,” Ujar Markus

Sementara itu, luas lahan yang disiapkan untuk sekolah rakyat ini 10,4 hektar yang nantinya akan dibangun gedung sekolah fasilitas penunjang pendidikan mulai dari lapangan olahraga, asrama untuk siswa/i dan juga tempat tinggal bagi tenaga pendidiknya.

“Harapan kita bersama semoga peninjauan lokasi  pembangunan sekolah rakyat ini bisa disetujui dan terealisasi,” Harap Markus.

Sementara itu, Hesrun dan Hirmawan dari Satker PPS yang turun tinjau lokasi menjelaskan bahwa, lahan yang dibutuhkan sesuai dengan sertifikat yang sudah diserahkan dan tadi kita tinjau karena salah satu syarat juga adalah kemiringan lahan tidak lebih dari 10%

“Kami turun tinjau agar setelah kembali jadi bahan diskusi bersama pimpinan dan jika disetujui maka akan ada tim teknis perencanaan  yang akan turun untuk melakukan proses tahap berikut” ungkap Hesrun

Ia melanjutkan untuk saat ini dari semua Kabupaten kota di NTT, baru kabupaten Kupang yang siap, dan untuk lembata tim teknis turun untuk melihat jika nantinya kemudian disetujui untuk dilaksanakan maka akan ada PKS dengan Bupati

“Jika kemudian disetujui maka Pemda bantu siapkan, jalan,listrik, air juga dokumen lingkungan” ungkap Hermawan.

Ia melanjutkan bangunan prototipe dimana perencanaan dan anggaran itu semua dari Kementrian PU. ***(WN-01)