Nyala Lilin Kecil dari Naruwolo Flores: Refleksi Arah Pembangunan dan Prioritas Pendidikan Anak Bangsa
Oleh : Domitius Pau, S.Sos., M.A
Dosen Program Studi Pembangunan Sosial/Sosiatri Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Pemerhati Masalah Sosial, Peneliti Masyarakat Adat
WARTA-NUSANTARA.COM– PekanP ini, awan mendung menggelayuti puncak Inerie dan juga cakrawala kemanusiaan kita. Sebuah kabar pilu datang dari Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, NTT. Seorang anak kecil yang masih duduk di bangku SD dan masih seumur jagung, memilih mengakhiri hidupnya secara tragis. Alasan di balik tindakan ekstrem tersebut menghujam jantung keadilan sosial seluruh bangsa Indonesia; ia putus asa karena orang tuanya tak mampu membelikan buku tulis dan pensil.
Kematian ini bukanlah sekadar angka dalam statistik kriminalitas atau berita duka biasa. Peristiwa ini adalah sebuah proklamasi sunyi yang menggetarkan nurani kita sebagai anak bangsa. Di tengah deru pembangunan infrastruktur, hiruk-pikuk pertambangan, dan ambisi pertumbuhan ekonomi, seorang anak justru harus meregang nyawa yang dilakukan oleh tangannya sendiri hanya karena alat tulis—sebuah benda yang bagi sebagian orang adalah remeh-temeh, namun bagi anak ini adalah tiket menuju masa depan yang gagal ia genggam. Di titik ini pahlawan kecil ini jauh lebih memahami arti penting pendidikan bagi masa depannya.
Potret Kontras di Wajah Ibu Pertiwi
Peristiwa di Ngada ini seolah melengkapi narasi kepedihan yang terus berulang dalam satu dekade terakhir. Semua mata anak bangsa ini tertuju pada kontradiksi yang tajam; di satu sisi, alat berat terus menderu mengeruk perut bumi, hutan adat, dan masyarakat adat pun semakin terhimpit oleh ekspansi korporasi demi devisa negara. Di sisi lain, akses terhadap hak dasar, seperti pendidikan justru masih menjadi barang mewah bagi kelompok rentan dan miskin, bahkan jauh lebih mahal dari nyawa mereka sendiri.
Kematian malaikat kecil di desa terpencil itu adalah sebuah “aspirasi yang paripurna”. Jika orang dewasa dapat berteriak di jalanan, mengumpat di TikTok, atau melakukan perlawanan diam-diam atas kebijakan yang tidak memihak rakyat, anak ini justru memilih jalan yang paling sunyi dan menyakitkan untuk menyampaikan pesannya. Melalui sepucuk surat untuk ibu dan publik, ia seolah ingin mengatakan bahwa batas kemampuannya sebagai manusia kecil untuk menyampaikan aspirasinya telah terlampaui. Dalam konteks ini, ia memahami secara mendalam, mungkin lebih dalam dari para birokrat di kantor ber-AC bahwa pendidikan adalah segalanya bagi orang miskin. Tanpa buku dan pensil, ia merasa eksistensinya sebagai manusia masa depan telah berakhir.
Oleh karena itu, ia pantas kita kenang sebagai tokoh revolusi sunyi di bidang pendidikan di era ini. Tindakannya menjadi cermin bagi pemerintah bahwa ada pendekatan yang perlu dibenahi dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Pembangunan: Untuk Siapa dan ke Mana?
Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik tertuju pada dua program raksasa; Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih. Kita tidak bisa menafikkan bahwa pemenuhan gizi adalah hal krusial bagi tumbuh kembang anak. Namun, pertanyaan reflektif yang muncul kemudian adalah: apa relevansi substansial pendidikan dengan program-program tersebut dalam konteks kebutuhan mendesak bidang pendidikan di akar rumput?
MBG memang menyentuh aspek kesehatan siswa yang memberi pengaruh terhadap perkembangan otak dan pertumbuhan fisik. Namun ia adalah aspek pendamping. Inti dari pendidikan adalah proses pembelajaran yang bermutu. Komponen utama dari proses ini adalah ketersediaan guru yang kompeten dan sejahtera, sarana prasarana yang layak, serta alat penunjang belajar yang aksesibel bagi semua kalangan, terutama bagi para siswa yang menjadi kelompok sasaran.
Fenomena di Ngada menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya soal perut yang lapar, melainkan soal martabat dan akses orang miskin terhadap pendidikan, terutama alat tulis. Ketika anggaran negara terserap secara masif untuk program-program yang bersifat karitatif atau seremonial, kita seringkali melupakan fondasi dasar, memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang merasa rendah diri karena tidak memiliki pensil. Hal ini justru sangat diperhatikan oleh rezim Orde Baru yang mewajibkan semua siswa SD untuk mengenakan pakain seragam merah putih. Tujuannya adalah untuk memastikan anak didik tidak merasa rendah di hadapan anak lain karena pakaian seragam menjadi pendekatan untuk kesetaraan.
Oleh karena itu, sudah semestinya pendidikan dasar dan menengah yang benar-benar gratis diterapkan, mencakup seragam, buku, dan alat tulis menjadi prioritas utama. Jika kebutuhan belajar ini dipenuhi oleh negara, maka keluarga-keluarga di desa terpencil pun lebih memfokuskan sumber daya mereka yang terbatas untuk menyediakan pangan bergizi secara mandiri. Hal ini merupakan wujud pemberdayaan yang sejati, bukan sekadar pemberian yang bersifat top-down yang dapat menciptakan mental ketergantungan.
Dilema Sektor Ekstraktif dan Kedaulatan Rakyat
Sektor pertambangan dan hilirisasi yang menjadi primadona dalam kebijakan selama dua dekade terakhir memang menjanjikan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang menggiurkan di atas kertas. Namun, bila disandingkan dengan realita di lapangan seringkali berkata lain. Penyerobotan tanah ulayat dan kerusakan ekologis seringkali meninggalkan luka permanen yang menganga bagi masyarakat adat dan masyarakat miskin di pedesaan.
Ironisnya, kekayaan alam yang dikeruk dari tanah-tanah masyarakat adat tersebut seringkali tidak kembali dalam bentuk fasilitas pendidikan yang merata di daerah penghasil. Kabupaten Ngada dan daerah-daerah lain di pelosok nusantara, seharusnya tidak perlu menangis karena kekurangan alat tulis jika redistribusi kekayaan sumber daya alam kita dikelola dengan semangat keadilan sosial, bukan sekadar akumulasi modal bagi segelintir kelompok pemodal.
Di titik ini arah pembangunan kita saat ini sedang diuji. Apakah kita membangun untuk mengejar angka Produk Domestik Bruto (PDB), atau kita membangun manusia? Jika pembangunan manusia yang menjadi tujuannya, maka orientasi kebijakan pun mesti bergeser dari pembangunan fisik yang bersifat eksploitatif dan berorientasi pertumbuhan menuju pembangunan sosial inklusi yang menyentuh kelompok paling rentan dan berkelanjutan.
Menjadikan Peristiwa di Ngada sebagai Cemeti Kebijakan
Kematian anak di Desa Naruwolo harus menjadi cemeti bagi pengambil kebijakan. Sangat disayangkan kalau peristiwa ini dibiarkan lewat begitu saja atau sekadar berita viral yang akan terlupakan dalam hitungan hari. Peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi kementerian terkait, baik Pendidikan maupun Sosial, untuk meninjau kembali efektivitas bantuan sosial di lapangan.
Pemerintah perlu menyadari bahwa bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang maju secara ekonomi dan teknologi ataupun memiliki kekuatan pertahanan yang besar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki kemampuan untuk menjamin setiap anak bangsa, bahkan di desa terpencil sekalipun, agar mereka dapat bermimpi dengan tenang karena negara hadir menyediakan “pensil” untuk menuliskan cita-cita dan masa depannya dengan bangga.
Langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah saat ini, pertama, melakukan redefinisi program prioritas, mengintegrasikan program kesejahteraan seperti MBG dengan pemenuhan alat belajar dasar secara gratis dan merata; kedua, melakukan audit distribusi bantuan pendidikan untuk memastikan kartu-kartu sakti pendidikan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang ada di pelosok, bukan hanya yang memiliki akses informasi di perkotaan; ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru dan ketersediaan sarana pendidikan, khususnya kualitas guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sehingga pendidikan tidak hanya soal fisik bangunan, tapi kualitas dari proses pembelajaran; dan keempat, menjamin keadilan agraria dan lingkungan melalui kebijakan yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi sektor tambang dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat agar mereka tidak terasing di tanah sendiri.
Penutup
Kita berhutang pada malaikat kecil dari Naruwolo. Kepergiannya menjadi pengingat bahwa di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit dan riuhnya diskusi politik di ibu kota, ada realitas pedih yang dialami oleh anak-anak bangsa yang suaranya tersumbat oleh kemiskinan struktural.
Bagi masyarakat kecil, pendidikan adalah urusan substansial. Ia adalah “nyawa” bagi kehidupan manusia modern. Tanpa pendidikan yang berkeadilan, kita hanya sedang membangun menara gading yang rapuh. Mari kita jadikan momentum ini untuk berefleksi; jangan sampai ada lagi anak-anak Indonesia yang merasa bahwa kematian adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi.
Sudah saatnya pembangunan sosial menjadi panglima. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah rezim pemerintahan sudah tidak relevan lagi hanya tidak diukur dari berapa banyak tambang yang dibuka, melainkan dari berapa banyak anak kecil yang tetap bisa bersekolah dengan senyum mengembang, memegang pensil di tangan mereka, dan percaya bahwa masa depan masih menjadi miliknya. Semoga lilin kecil dari Naruwolo ini terus menyala dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kita ke depan agar tidak ada lagi tangis putus asa di sela-sela halaman buku tulis yang sobek dan usang. Mari kita doakan semoga jiwa “pahlawan revolusi pendidikan” cilik ini diterima di sisi kanan Sang Pencipta agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemilik kebijakan. Terima kasih…
