Gubernur NTT : Satu Tahun Kepemimpinan adalah Perjuangan
KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM– Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa satu tahun masa kepemimpinannya merupakan sebuah perjuangan besar dalam meletakkan fondasi pembangunan yang terarah dan terukur. “Kalau ditanya satu kata untuk satu tahun ini, saya jawab: perjuangan,” tegas Gubernur.
Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara eksklusif podcast “Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur NTT: Capaian, Tantangan, dan Arah Pembangunan ke Depan” yang digelar di Ruang Podcast Victory Talk, Kantor Victory News, Kupang, pada Senin (23/2/2026) sore, usai secara simbolis meresmikan podcast perdana Victory Talk yang ditandai dengan pengguntingan pita.
Sebelumnya, kedatangan Gubernur Melki di Kantor Redaksi Victory News diterima dengan hangat oleh Pemimpin Redaksi Victory News, Stevie Johanes, Redaktur Politik dan Keamanan, Kekson Salukh, Redaktur Online, Yance Jengamal, Host Podcast, Beverly Rambu, serta jajaran redaksi Victory News Media Network.
Menurut Gubernur NTT,Melki Lakalena perjuangan bersama Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma tersebut terlihat dari berbagai langkah konkret yang telah dijalankan. Ia menyebut salah satu program konkrit yang telah terlaksana adalah peluncuran 100 ribu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Pemerintah Provinsi NTT.
“Pemerintah Provinsi NTT bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan perlindungan jaminan sosial bagi 100 ribu pekerja rentan dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka selama ini belum tersentuh perlindungan jaminan sosial,” jelasnya.
Selanjutnya, di sektor pertanian, Gubernur mengatakan, terdapat capaian signifikan dengan peningkatan produksi sebesar 1 juta ton gabah kering.
“Ada peningkatan 1 juta ton gabah kering yang mendorong kenaikan produksi beras. Atas kerja bersama ini, NTT memperoleh Penghargaan Swasembada Pangan Nasional (PIN) 2025 dari Kementerian Pertanian RI. Ini fondasi awal menuju kedaulatan pangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ia turut menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan dan peran penting ASN dalam menjalankan 10 Program Dasa Cita. Ia menegaskan birokrasi harus selaras dan bergerak seirama dengan pimpinan.
“Mesin pendorong pembangunan adalah birokrasi. Eksekusinya harus sejalan. Semua program dan anggaran harus terukur. Melalui sistem cascading, kita akan semakin tegas dalam disiplin agar kehadiran ASN benar-benar terasa dalam memberikan pelayanan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa untuk mempercepat akselerasi pembangunan, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk lima tim percepatan yang berfokus pada optimalisasi PAD, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi kerakyatan, optimalisasi Dasa Cita, dan komunikasi pemerintah.
Dalam penguatan ekonomi lokal, Gubernur menegaskan keberlanjutan program One Village One Product (OVOP) dan NTT Mart sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Ia menekankan pendekatan Modal, Pendampingan, dan Pasar. Dari sisi permodalan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen penting yang disertai pendampingan, serta literasi keuangan secara berkelanjutan.
“Produksi harus diikuti pembagian yang sehat antara modal, KUR, dan keuntungan. Pasarnya melalui NTT Mart,” jelasnya.
Terkait kemiskinan, Gubernur mengakui masih adanya potensi bias data dan telah membentuk tim khusus untuk membersihkan serta memvalidasi data.
“Permainan data bantuan itu termasuk tindakan korupsi. Kita mulai membersihkan dan memisahkan data agar intervensi benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Di sektor fiskal, Pemerintah Provinsi menargetkan PAD sebesar Rp. 2,8 triliun. Gubernur menilai penguatan ekosistem ekonomi menjadi solusi utama.
“KUR oleh perbankan akan kita kelola bersama menjadi modal menggerakkan wirausaha. Kita pastikan pembenahan BUMD dan optimalisasi aset daerah terus dilakukan, termasuk memastikan Kawasan Industri Bolok mulai memberikan keuntungan pada tahun depan,” ujarnya.
Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, menjawab pertanyaan terkait tingginya angka kematian akibat rabies. Gubernur mengatakan dampak yang dihasilkan tidak hanya pada korban jiwa, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi rasa aman masyarakat, aktivitas ekonomi, pariwisata, hingga kehidupan sosial di daerah.
“Karena itu, kita harus bersikap tegas dan rasional. Dalam penanganan rabies, opsinya jelas: hewan yang masih bisa disembuhkan dan divaksin harus dirawat, tetapi hewan yang positif dan membahayakan keselamatan publik harus dieliminasi sesuai prosedur. Keselamatan manusia adalah prioritas utama,” himbaunya.
Di sisi lain, Ia menyebut bahwa masyarakat juga harus diedukasi untuk memperlakukan hewan dengan baik dan bertanggung jawab. Pemeliharaan hewan tidak boleh sembarangan. Inovasi harus diperkuat, terutama melalui vaksinasi massal, sterilisasi, pendataan populasi, dan pengawasan pergerakan hewan.
“Kita juga bisa belajar dari pengalaman saat pandemi covid-19. Jika ada wilayah atau hewan yang terindikasi rabies, maka perlu langkah pembatasan atau “lockdown” hewan secara terukur – membatasi mobilitas, melakukan karantina, dan pengawasan ketat. Jika gerakan ini dilakukan secara tertib dan konsisten selama satu hingga dua bulan, maka penularan bisa ditekan secara signifikan, bahkan berpotensi dieliminasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki mengatakan percepatan penurunan stunting menjadi perhatian tersendiri. Menurutnya hal ini harus dipantau dari masa remaja termasuk dalam hal edukasi kesehatan dan dimulai dari keluarga.
“Perencanaan keluarga adalah fondasi pembangunan manusia. Tidak ada perencanaan yang lebih kuat dari keluarga. Karena itu, membangun keluarga tidak boleh terjadi tanpa kesiapan. Sejak awal, orang tua, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perlu membangun pola pikir bahwa membentuk keluarga harus dipersiapkan secara matang – baik secara ekonomi, mental, kesehatan, maupun pendidikan. Keluarga yang direncanakan dengan baik akan melahirkan generasi yang lebih sehat, terdidik, dan produktif. Jika keluarga kuat, maka masyarakat kuat. Jika masyarakat kuat, maka daerah pun akan kuat,” urai Gubernur Melki.
Sementara di bidang pendidikan, Gubernur menekankan sistem yang memerdekakan namun tetap tegas dalam disiplin dan evaluasi.
“Sistem pendidikan harus memerdekakan namun tetap tegas dalam menjaga standar kualitas; jika anak belum mencapai kompetensi, perlu pembinaan yang disiplin, disertai perbaikan kualitas guru, sarana prasarana, dan evaluasi yang jujur, serta penataan ulang jam belajar agar anak memiliki waktu bersama keluarga dan doa sebagai fondasi karakter,” katanya.
Kemudian, membahas persiapan NTT bersama NTB sebagai tuan rumah PON XXII/2028. Ia menyebut, Pemerintah menargetkan 37 medali emas sebagai capaian prestasi. Namun lebih dari itu, PON harus menghadirkan “lima sukses”, yakni sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses pariwisata, dan sukses ekonomi. Dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sebagai bentuk komitmen, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 250 miliar untuk mendukung persiapan, termasuk renovasi dan peningkatan sarana prasarana olahraga. Dengan pola kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis PON akan berlangsung meriah, tertib, dan dinikmati masyarakat luas, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” tegasnya.
Menutup wawancara, Gubernur mengajak masyarakat untuk memberikan kritik yang logis dan konstruktif serta tidak menyebarkan hoaks.
“Dengan semangat gotong royong, saya optimistis NTT bisa mencapai target yang kita tetapkan,” pungkasnya.
***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Penulis: Fara Therik
Foto: Dio Ceunfin
Video: Ricky Nengga)
