“Dalam mediasi ketiga, kami meminta yayasan membuktikan dasar PHK terhadap klien kami dan menghitung seluruh hak pekerja secara terbuka,” kata Matheus dalam forum mediasi.

Dalam proses mediasi, pihak Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka disebut tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Agustina Sabu Beda sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yayasan dan surat skorsing sebelumnya.

Perselisihan paling alot terjadi pada perhitungan upah lembur terkait pekerjaan tambahan administrasi akreditasi rumah sakit. Meski demikian, pekerja akhirnya memilih menyudahi tuntutan tersebut demi tercapainya perdamaian.

Selama bekerja di RS Bukit Lewoleba, Agustina diketahui merangkap sejumlah tugas, mulai dari kepala bidang penunjang medik hingga pekerjaan administrasi akreditasi lintas bidang.

“Kadang baru beberapa menit tiba di Lamahelan, telepon sudah masuk meminta Aty kembali bekerja di rumah sakit,” kata Ida, anggota keluarga Agustina, saat ditemui wartawan beberapa hari lalu.

Menurut keluarga, Agustina hampir tidak pernah menikmati hari libur maupun cuti karena sering dipanggil kembali bekerja, termasuk pada hari raya.

Kuasa hukum pekerja juga menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di lingkungan rumah sakit, mulai dari pembayaran upah di bawah standar hingga lembur tanpa surat perintah resmi.

Pekerjaan lembur disebut lebih sering diberikan melalui pesan WhatsApp dengan pendekatan emosional kepada pekerja.

Dalam mediasi itu, mediator Disnakertrans NTT juga menemukan dugaan tumpang tindih penerapan aturan ketenagakerjaan di RS Bukit Lewoleba yang berada di bawah Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka.

Temuan tersebut muncul setelah status rumah sakit disebut dikategorikan sebagai usaha kecil menengah meski memiliki sekitar 108 pekerja aktif.

Kasus ini menjadi perhatian karena membuka dugaan persoalan perlindungan hak pekerja di sektor layanan kesehatan berbasis yayasan keagamaan di Kabupaten Lembata. ***(RN/WN-01)