Wakil Gubernur NTT Hadir Raker APPSI, Wamendagri Tekankan Optimalisasi PAD dan Penguatan UMKM

Wakil Gubernur NTT Hadir Raker APPSI, Wamendagri Tekankan Optimalisasi PAD dan Penguatan UMKM

Lombok Barat, 16 Juli 2026

LOMBOK BARAT : WARTA-NUSANTARA.COM—  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Forum yang diikuti para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam Rapat Kerja APPSI menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, serta memperkuat sektor UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pengelolaan Pajak Air Permukaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Wamendagri mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi alat ukur pengambilan air, penerapan sistem pengawasan yang lebih akurat, serta penyempurnaan mekanisme pembagian hasil yang lebih proporsional berdasarkan panjang sungai maupun luas daerah tangkapan air.

Pemerintah pusat juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan di seluruh daerah.
Selain itu, Dr. Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk terus memperkuat ekosistem UMKM melalui kemudahan perizinan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kemitraan, serta percepatan transformasi digital agar UMKM semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Wamendagri juga memaparkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain melalui pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kemitraan inovatif, sinergi dengan pemerintah pusat, optimalisasi aset daerah, fasilitasi investasi, penguatan tata kelola BUMD dan BLUD, serta penyusunan tata ruang yang terintegrasi sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan pentingnya APPSI sebagai wadah kolaborasi antarpemerintah provinsi dalam merumuskan berbagai solusi terhadap tantangan pembangunan daerah serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

Turut mendampingi Wakil Gubernur NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi Nange, Sekretaris BPAD Provinsi NTT Florianus Napal, serta Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT Patrik Neonbeni.

***(Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, diterima Warta-Nusantara.Com

Penulis : RingLing Lantakai
Foto : Frysa)