Advokat, Akhmad Bumi, SH.

Akhmad Bumi: Wapres Bukan Pesaing Presiden, Tapi Membantu Presiden

KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM—   Wakil Presiden bukanlah pesaing Presiden dalam menjalankan pemerintahan, melainkan pejabat negara yang secara konstitusional membantu Presiden. Karena itu, kedudukan dan relasi antara Presiden dan Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi, bukan dalam perspektif persaingan kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Hukum, Akhmad Bumi, saat menanggapi dinamika hubungan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Akhmad Bumi, mundurnya seorang Wakil Presiden bukanlah hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Jauh sebelum Indonesia mengenal sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu pasangan, bangsa Indonesia telah mengalami dinamika serius dalam hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Ia menjelaskan, Soekarno dan Mohammad Hatta dikenal sebagai Dwi Tunggal. Keduanya bukan sekadar Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dua tokoh utama yang menjadi simbol kepemimpinan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

“Konsep Dwi Tunggal pada masa itu berkembang dalam praktik ketatanegaraan yang tidak sepenuhnya sama dengan desain konstitusi setelah perubahan UUD 1945,” ujar Akhmad Bumi, Senin (16/11/2026) di Kupang.

Menurutnya, pada masa awal kemerdekaan terdapat sejumlah keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden.

Salah satu peristiwa penting adalah keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang ditandatangani Mohammad Hatta.

Maklumat tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan Presiden, tetapi juga memberikan ruang kewenangan kepada KNIP untuk ikut menetapkan kebijakan negara sebelum lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 terbentuk secara lengkap.

“Keluarnya Maklumat Nomor X kemudian dipandang sebagai salah satu perkembangan penting yang mengubah keseimbangan kekuasaan pada masa awal Republik, khususnya dalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Dari dinamika tersebut, lanjut Akhmad Bumi, hubungan Soekarno dan Hatta kemudian berkembang dalam suasana politik dan ketatanegaraan yang kompleks.

Mohammad Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden dan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Desember 1956, setelah menjabat sejak 18 Agustus 1945.

Setelah Hatta mengundurkan diri, jabatan Wakil Presiden kosong selama 17 tahun. Jabatan tersebut kemudian kembali diisi pada 1973 ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX terpilih sebagai Wakil Presiden dalam Sidang Umum MPR.

“Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, kemudian menyusul Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, B.J. Habibie, dan seterusnya,” ujar Akhmad Bumi.

Wapres: Pembantu Presiden atau Mitra Konstitusional?

Akhmad Bumi mempertanyakan kembali posisi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Apakah Wakil Presiden hanya seorang pembantu Presiden, atau merupakan mitra konstitusional Presiden yang memiliki kedudukan politik dan konstitusional tersendiri?” katanya.

Ia merujuk pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Menurutnya, konstruksi norma tersebut menempatkan Wakil Presiden dalam posisi membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

“Kalau sebagai pembantu Presiden, apa bedanya dengan Menteri? Sebab, Pasal 17 UUD 1945 juga menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,” ujarnya.

“Kalau sama-sama berfungsi membantu Presiden, apa yang membedakan kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri Kabinet?” katanya.

Menurut Akhmad Bumi, pertanyaan tersebut menjadi menarik karena Wakil Presiden dipilih secara langsung bersama Presiden dalam satu pasangan calon.

“Kalau Wakil Presiden ditunjuk atau diangkat oleh Presiden, kalau Wakil Presiden tidak sejalan dengan Presiden atau tidak lagi dapat bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan, secara konseptual Presiden dapat melakukan pergantian, sebagaimana mekanisme terhadap menteri,” katanya.

Namun, menurutnya, desain konstitusi Indonesia justru menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Karena itu, ada persoalan yang menarik untuk didiskusikan. Di satu sisi, UUD 1945 menyebut Wakil Presiden sebagai pihak yang membantu Presiden. Di sisi lain, Wakil Presiden memperoleh mandat politik langsung dari rakyat melalui pemilihan dalam satu pasangan dengan Presiden,” jelasnya.

Jangan Menjadi Pesaing Presiden

Akhmad Bumi menilai, perbedaan konstruksi tersebut penting dipahami agar hubungan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi relasi persaingan kekuasaan.

“Wakil Presiden jangan ditempatkan sebagai pesaing Presiden dalam masa jabatan. Tetapi juga jangan sekadar diposisikan sebagai ban serep yang hanya menunggu apabila Presiden berhalangan,” katanya.

Menurutnya, Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang jelas, sebagai pembantu Presiden sekaligus memiliki ruang peran konstitusional tertentu dalam menjalankan pemerintahan.

“Di sinilah menarik untuk didiskusikan. Apakah Wakil Presiden cukup dipahami sebagai pembantu Presiden sebagaimana rumusan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, atau perlu dipahami sebagai mitra konstitusional dalam arti yang lebih luas?” ujar Akhmad Bumi.

Ia menegaskan, perdebatan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah antara Presiden dan Wakil Presiden, melainkan mengenai bagaimana membangun desain hubungan kekuasaan yang sehat dalam sistem presidensial.

“Yang paling penting adalah jangan sampai hubungan Presiden dan Wakil Presiden berubah menjadi persaingan kekuasaan. Keduanya harus bekerja dalam satu konstruksi pemerintahan untuk menjalankan mandat rakyat dan konstitusi,” pungkasnya.

***(*/Glbl/WN-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *