Krisis LPG 3 Kg di Madina Mencekik Warga, Tokoh Pemuda Layangkan Surat Terbuka ke Presiden hingga DPRD PANYAMBUNGAN : WARTA-NUSANTARA.COM— Krisis kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) kian mencekik masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Siabu dan Kecamatan Bukit Malintang. Merespons kondisi yang tak kunjung mereda ini, praktisi hukum sekaligus tokoh pemuda Madina, Rahmad Hariandi Pulungan, S.H., resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati Mandailing Natal, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madina. Dalam unggahan medsos, Rahmad Hariandi menulis Surat terbuka sebagai bentuk penyambung lidah atas jeritan rakyat kecil yang kesulitan memenuhi kebutuhan energi harian, baik untuk dapur rumah tangga maupun akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam keterangan tertulis kepada pers (18/11/2026) Rahmad menyoroti kejanggalan distribusi energi bersubsidi di tingkat bawah. Menurutnya, stok LPG 3 kg di pangkalan resmi dan BBM subsidi di SPBU kerap dikabarkan habis dalam waktu singkat hingga memicu antrean panjang. Namun ironisnya, komoditas bersubsidi tersebut justru selalu tersedia di tingkat pengecer dan jalur tidak resmi dengan harga yang melambung tinggi. “Anggaran subsidi energi digelontorkan negara dengan tujuan mulia untuk meringankan beban rakyat miskin, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Rantai distribusi di tingkat bawah sedang tidak baik-baik saja, sementara pengawasan di daerah terkesan berjalan di tempat,” tegas Rahmad Hariandi yang berprofesi advokat ini, Rahmad juga mengkritik pola imbauan pemerintah yang kerap meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan penyimpangan distribusi. Menurutnya, membebankan tugas pengawasan kepada masyarakat kecil adalah langkah yang tidak realistis dan tidak adil karena dua alasan mendasar yakni keterbatasan biaya dan waktu. “Masyarakat kecil sudah kesulitan menyambung hidup sehari-hari, sehingga tidak memiliki modal materi, waktu, maupun tenaga untuk mengumpulkan bukti dan mengurus birokrasi pelaporan resmi” sebut mantan aktivis HMI ini. Selain itu, Rahmad Hariandi juga mengungkapkan kerentanan terhadap intimidasi. “Warga hidup berdampingan langsung dengan para pengecer, pelangsir, hingga oknum berpengaruh di lapangan. Tanpa jaminan perlindungan hukum dan keselamatan yang nyata, warga takut bersuara karena khawatir diancam atau dipersulit saat mencari nafkah” ketusnya. Dia menyatakan, tugas pengawasan distribusi subsidi negara tidak boleh dibebankan ke pundak rakyat kecil yang rentan. “Negara memiliki perangkat pemerintahan, kementerian terkait, pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum untuk memberantas mafia dan kebocoran distribusi dari hulu ke hilir,” ujarnya. Melalui surat terbuka yang diunggahnya, ditembuskan juga kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kapolres Madina, dan Ombudsman RI tersebut, Rahmad mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil tiga langkah konkret yakni sidak tertutup. Pemerintah harus hadir mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kg ini karna menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Pemerintah harus segera melakukan audit dan inspeksi mendadak (sidak) secara senyap tanpa kebocoran informasi ke agen, pangkalan LPG 3 kg, serta SPBU di wilayah yang mengalami kelangkaan” sebutnya. Dia juga mendesak Pemerintah bersikap tegas mencabut Izin penyalur nakal. “Pemerintah wajib menindak tegas dan mencabut izin usaha agen maupun pangkalan yang terbukti bermain mata dengan pengecer, pelangsir, atau pihak industri” pungkasnya Dia juga menyorot agar Pemerintah menyediakan kanal mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sehingga negara hadir melindungi warga tanpa membebani masyarakat untuk mencari bukti sendiri. “Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya menagih keadilan dan kehadiran negara bagi rakyat kecil di pelosok daerah,” tutup Rahmad Hariandi. (Magrifatulloh). Post Views: 14 Navigasi pos Bank Rakyat Indonesia Raih Untung Rp48,2 Triliun pada Triwulan III 2026, Tumbuh 16,8 Persen