Gubernur Melki Nonaktifkan Kepala Biro Adpim NTT, Dugaan Pelecehan Seksual KUPANG : WARTA-NUSANTARA.COM— Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menonaktifkan sementara YAK alias AK dari jabatannya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTT. Langkah ini diambil untuk memastikan pemeriksaan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi peserta praktik kerja lapangan (PKL) berjalan objektif dan tanpa intervensi. Melki mengatakan, keputusan tersebut merupakan rekomendasi tim pemeriksa internal Pemprov NTT setelah meminta keterangan sejumlah pihak. “Rekomendasi salah satunya adalah melakukan langkah administratif dengan memberhentikan sementara Kepala Biro Adpim, Saudara YAK, dari jabatannya dalam rangka proses pemeriksaan,” kata Melki melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026). Ia menjelaskan, surat penonaktifan telah ditandatangani pada Kamis malam. YAK akan tetap dinonaktifkan hingga proses pemeriksaan selesai dan pemerintah menetapkan keputusan lebih lanjut. Tim pemeriksa dipimpin Sekretaris Daerah NTT, dengan Kepala Badan Kepegawaian sebagai ketua tim. Tim juga melibatkan Inspektorat, Plt. Kepala Biro Hukum, serta sejumlah pejabat terkait. Pemeriksaan terhadap YAK dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026) untuk meminta keterangan yang bersangkutan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi berinisial S yang sedang menjalani PKL di Kantor Gubernur NTT. Selain pemeriksaan internal, kasus tersebut juga sedang ditangani kepolisian. Melki menegaskan, Pemprov NTT turut memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis. Dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak, psikolog, serta pihak terkait telah dilibatkan untuk mendampingi korban dan keluarganya. Ia juga meminta masyarakat tidak menghakimi atau menyudutkan korban maupun keluarganya selama proses pemeriksaan berlangsung. “Saya meminta seluruh pihak untuk tidak memberikan justifikasi kepada korban ataupun keluarganya agar pemeriksaan di pemerintah provinsi dan kepolisian dapat berjalan dengan baik,” tegasnya. Melki memastikan, Pemprov NTT akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bersalah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap proses tersebut dapat mengungkap fakta secara objektif serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. ***(WN-01) Post Views: 36 Navigasi pos Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang, Komnas Tolak Penyelesaian Kekeluargaan