JAKARTA : WARTA-NUSANTARA.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan penghargaan dari KAHMI Jaya atas dedikasinya sebagai alumni HMI Jakarta selama mengemban amanah sebagai Ketua DPR RI ke-20. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Akbar Tandjung, tokoh alumni HMI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-15.
Saat menjabat Ketua DPR RI ke-20, walaupun mengemban amanah secara singkat sekitar dua tahun (2017-2019) Bamsoet dinilai berhasil mencatatkan berbagai prestasi. Antara lain, memecah kebuntuan dengan menyatukan berbagai stakeholder untuk bergandengan tangan dengan melakukan revisi UU MD3 sehingga PDIP sebagai partai pemenang pemilu bisa duduk di kursi pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi serta pimpinan Badan-badan yang ada di DPR RI. Demikian juga dengan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sudah terkatung-katung sejak tahun 2016, berhasil diselesaikan hanya dalam waktu dua minggu pembahasan. Serta menuntaskan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai payung hukum menguatkan KPK sebagai leading sector sekaligus trigger mechanisms mewujudkan Indonesia yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Penghargaan dari KAHMI Jaya ini menjadi cambuk bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengemban amanah rakyat. Selain berkontribusi kepada bangsa dan negara, juga untuk menjaga marwah HMI serta KAHMI. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi para kader muda HMI lainnya, bahwa dengan ikut serta dalam organisasi, kelak akan mendapatkan banyak manfaat. Selain ilmu dan pengalaman, juga mendapatkan networking yang sangat berguna. Hal itulah yang saya dapatkan selama ikut dalam HMI, sejak menempuh kuliah di Universitas Jayabaya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (7/2/22).
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan ini menjelaskan, tidak hanya dirinya dan Akbar Tandjung, kader alumni HMI Jakarta maupun keluarga besar KAHMI pada umumnya, juga banyak yang menduduki berbagai jabatan strategis. Dari mulai di pemerintahan dengan menjadi menteri, maupun di legislatif hingga lembaga negara lainnya.
“Secara organisasi, KAHMI dan HMI memang tidak terafiliasi ke politik tertentu, namun peran dari kader KAHMI dan HMI dalam pembangunan politik kebangsaan sangat besar. Bahkan sampai ikut menentukan kondusifitas politik dan arah masa depan bangsa. Di pemerintahan saja tercatat setidaknya ada delapan kader KAHMI yang menjadi menteri. Lebih banyak lagi di DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengajak kader HMI dan KAHMI untuk tetap setia menjaga nilai-nilai luhur keislaman dalam bingkai keIndonesiaan. Menjadi benteng yang menjaga kedaulatan Indonesia terhadap serangan apapun yang datang dari dalam maupun dari luar. Mengingat kesatuan dan persatuan bangsa adalah segalanya, tak boleh dikorbankan dengan apapun, apalagi hanya karena alasan politik praktis semata,
“Menyikapi Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan tiba, walaupun mungkin memiliki perbedaan dalam perjuangan politik, setiap kader HMI dan KAHMI harus tetap menjadi teladan, bahwa berkompetisi dalam politik harus dilakukan secara asyik. Tidak boleh penuh intrik, apalagi sampai membuat bangsa ini terpecah belah akibat hoax ataupun gosip,” pungkas Bamsoet. (*WN-VM)
